KPU Pelajari Putusan Bawaslu Soal Gugatan 5 Parpol

Ketua KPU Hasyim Asy'ari memberikan konferensi pers terkait hasil Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. Tiga partai politik yakni Partai Mahasiswa Indonesia, Partai Rakyat, dan Partai Damai Sejahtera Pembaharuan tidak melakukan pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan masih mempelajari putusan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang mengabulkan gugatan lima partai politik.

Kelima parpol tersebut mempersoalkan hasil verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024, yakni Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Republik, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), dan Partai Republiku Indonesia.

Menurut Hasyim Asy'ari lima partai tadi dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat. Mereka lantas  mengajukan gugatan sengketa ke Bawaslu. Putusan Bawaslu adalah memberikan kesempatan kepada partai-partai yang menggugat untuk melengkapi syarat administrasi.

Berdasarkan informasi yang dia terima jangka waktu pemenuhan syarat administrasi 1x24 jam yang harus dilaksanakan tiga hari setelah putusan dibacakan.

“Kami sedang mempelajari putusan Bawaslu yang mengabulkan sebagian permohonan partai politik tersebut,” kata Hasyim Asy'ari di Kantor KPU Provinsi Bali, Denpasar, Bali, pada Sabtu, 5 November 2022.

Dia menjelaskan bahwa tim KPU sedang mempelajari putusan Bawaslu untuk melaksanakannya. Partai-partai itu tidak bisa langsung melakukan verifikasi faktual sebab belum memenuhi syarat administratif.

Hasyim menegaskan kelima partai harus lulus verifikasi administrasi terlebih dahulu dalam angka waktu 1x24 jam. Akses Sipol pun akan dibuka kembali oleh KPU.

“Kesempatannya 1x24 jam. Kapan bisa mulai daftar lagi sedang kami pelajari putusan Bawaslu tersebut,” ucap Hasyim Asy'ari.

Pada Jumat, 4 November 2022, Bawaslu mengabulkan gugatan yang diajukan lima parpol tadi dalam sidang yang digelar terpisah.

“Memutuskan dalam pokok perkara mengabulkan pokok permohonan untuk sebagian,” kata Ketua Majelis Sidang Rahmat Bagja pembacaan putusan.

Pembacaan putusan Bawaslu dihadiri Anggota Majelis Sidang Totok Hariyono, Lolly Suhenty, dan Puadi di Gedung Bawaslu, Jakarta.

Baca: Bawaslu Tolak Aduan Laporan Partai Pemersatu Bangsa






Pemilu 2024, Bawaslu Depok Pakai Cara Ini untuk Tindak Buzzer di Media Sosial

1 hari lalu

Pemilu 2024, Bawaslu Depok Pakai Cara Ini untuk Tindak Buzzer di Media Sosial

Bawaslu Kota Depok akan menangkal buzzer dan pelanggaran Pemilu 2024 lainnya yang menjamur di media sosial. Begini caranya.


Pantarlih Pemilu 2024: Pembentukan, Masa Kerja, dan Gajinya

1 hari lalu

Pantarlih Pemilu 2024: Pembentukan, Masa Kerja, dan Gajinya

Pantarlih salah satu badan yang membantu KPU


Buzzer Mainkan Isu SARA Jelang Pemilu, Ini Sanksi Pidana untuk Mereka

1 hari lalu

Buzzer Mainkan Isu SARA Jelang Pemilu, Ini Sanksi Pidana untuk Mereka

Bawaslu akan menindak buzzer yang menggunakan isu identitas atau SARA di media sosial. Bila terbukti bersalah akan dikenakan pelanggaran UU ITE


Rick Astley Gugat Rapper Yung Gravy karena Dianggap Meniru Suaranya

2 hari lalu

Rick Astley Gugat Rapper Yung Gravy karena Dianggap Meniru Suaranya

Rick Astley menggugat rapper Yung Gravy karena diduga secara ilegal menggunakan impersonator untuk meniru suaranya dari lagu Never Gonna Give You Up.


Harlah Satu Abad, NU Depok Bukan Emprit Lagi

2 hari lalu

Harlah Satu Abad, NU Depok Bukan Emprit Lagi

Ketua PCNU Kota Depok itu meminta agar seluruh kader bergembira karena menjadi saksi sejarah perayaan satu abad NU.


Sejak 2015, Kantor Bawaslu Kota Depok Pindah Kontrakan Empat Kali

3 hari lalu

Sejak 2015, Kantor Bawaslu Kota Depok Pindah Kontrakan Empat Kali

Bawaslu Kota Depok belum memiliki kantor sendiri dan harus mengontrak


Jokowi Ajukan Kasasi, Sidang Pencemaran Udara Jakarta Berlanjut

3 hari lalu

Jokowi Ajukan Kasasi, Sidang Pencemaran Udara Jakarta Berlanjut

Sidang pencemaran udara Jakarta dilanjutkan. Sebab, Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Menteri LHK mengajukan kasasi.


Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

4 hari lalu

Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

Bawaslu Kota Depok berharap pemerintah memfasilitasi mereka menyediakan kantor permanen


Syarat Mendaftar Pantarlih Pemilu 2024, Apa Saja?

4 hari lalu

Syarat Mendaftar Pantarlih Pemilu 2024, Apa Saja?

Panitia Pemutakhiran Data Pemilih atau pantarlih salah satu badan yang membantu KPU


Pantarlih dalam Tahapan Pemilu, Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?

4 hari lalu

Pantarlih dalam Tahapan Pemilu, Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?

KPU selama penyelenggaraan pemilu juga dibantu panitia pemutakhiran data pemilih atau pantarlih.