Partai Berkarya dan Partai Pelita Din Syamsuddin Gugat Keputusan KPU ke Bawaslu

Reporter

Editor

Amirullah

Ketua Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) Partai Pelita, Din Syamsuddin, dalam acara Rakernas 2022 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin, 16 Mei 2022. Sumber: youtube Partai Pelita

TEMPO.CO, Jakarta -  Sejumlah partai politik akan mengajukan gugatan ke Bawaslu atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan partai mereka tidak melengkapi dokumen pendaftaran calon partai peserta Pemilu 2024. Putusan KPU tersebut berakibat partai tidak bisa lanjut ke tahap verifikasi alias gagal terdaftar menjadi calon peserta pemilu 2024. 

KPU menyatakan ada 16 partai yang tak lolos tahap pendaftaran dan dokumennya dikembalikan. 
Sejauh ini, sudah ada Partai Berkarya, Partai Pelita besutan Din Syamsuddin, dan Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai) besutan Farhat Abbas yang menyatakan akan menggugat ke Bawaslu. Ketiga partai tersebut merasa sudah melengkapi seluruh dokumen persyaratan sebagai syarat calon peserta Pemilu 2024.

"Kami akan menggugat ke Bawaslu sebagai jalan terakhir," ujar Sekjen Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang, Rabu, 18 Agustus 2022.

Hal yang sama disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Partai (MPP Pelita) Din Syamsuddin. "Adik-adik akan ke Bawaslu, mungkin hari ini," ujar Din saat dihubungi terpisah.

Ketua Umum Partai Negeri Daulat Indonesia, Farhat Abbas menyatakan partainya juga sudah bersiap mendaftarkan gugatan ke Bawaslu.

"Hari ini kami akan gugat KPU ke Bawaslu sampai final di pengadilan," ujar Farhat saat dihubungi, Rabu, 18 Agustus 2022.

Farhat mendaftarkan partainya sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke KPU di hari pertama pendaftaran pada 1 Agustus 2022. Saat itu, Farhat mengakui bahwa belum seluruh data dokumen pendaftaran diunggah ke akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang telah disediakan KPU.

Namun, Farhat mengaku belakangan sudah melengkapi seluruh persyaratan sesuai rentang waktu yang diberikan hingga 14 Agustus 2022.

Bawaslu sebelumnya menyatakan telah siap menerima gugatan partai politik yang tidak berhasil lolos pendaftaran. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan partai politik yang tak lolos fase pendaftaran bisa mengajukan gugatan ke Bawaslu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

"Menurut UU dan Perbawaslu, dan Surat Edaran Ketua Bawaslu, maka proses permohonan sengketa bisa diajukan," kata Bagja, Senin, 15 Agustus 2022.

Bagja menjelaskan pengajuan permohonan sengketa bisa dilakukan maksimal tiga hari sejak dikeluarkannya Keputusan KPU atau Berita Acara KPU.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Plt Ketua Umum PPP Tawarkan Suharso Monoarfa Posisi Ketua Majelis Pertimbangan

1 jam lalu

Plt Ketua Umum PPP Tawarkan Suharso Monoarfa Posisi Ketua Majelis Pertimbangan

Menurut Arwani, Mardiono dan Suharso membahas ihwal masa depan PPP, khususnya dalam menghadapi Pemilu 2024.


PDIP dan PKB Klaim Partai Wong Cilik, Gerindra Juga Mengaku Sama

1 jam lalu

PDIP dan PKB Klaim Partai Wong Cilik, Gerindra Juga Mengaku Sama

Menurut Dasco, lumbung suara Ketua Umum Gerindra Prabowo yang digadang-gadang menjadi capres 2024 juga berasal dari petani dan nelayan.


Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

2 jam lalu

Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

Tingkat elektabilitas PDIP mencapai 21,6 persen; Demokrat dan Golkar mencapai 11,3 persen.


Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

3 jam lalu

Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

Golkar mencapai popularitas 94,0 persen dan kesukaan 75,9 persen.


Menuju Pemilu 2024, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan: Kita Boleh Bertengkar, Tapi...

6 jam lalu

Menuju Pemilu 2024, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan: Kita Boleh Bertengkar, Tapi...

Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta menuju Pemilu 2024 tidak ada demokrasi transaksional. Maksudnya?


Survei CSIS: Generasi Muda Ingin Pemimpin Jujur dan Bebas Korupsi di Pemilu 2024

8 jam lalu

Survei CSIS: Generasi Muda Ingin Pemimpin Jujur dan Bebas Korupsi di Pemilu 2024

CSIS merilis hasil survei terhadap keinginan generasi muda memiliki pemimpin jujur dan bebas korupsi pada pemilu 2024.


Targetkan Perolehan Suara PPP Sama dengan Pemilu 2014, Mardiono Genjot Konsolidasi hingga Cabang

15 jam lalu

Targetkan Perolehan Suara PPP Sama dengan Pemilu 2014, Mardiono Genjot Konsolidasi hingga Cabang

Muhammad Mardiono menargetkan elektabilitas PPP terus naik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.


Anies Baswedan Diundang di Mukercab PPP DKI, Mardiono Bantah soal Pilpres 2024

1 hari lalu

Anies Baswedan Diundang di Mukercab PPP DKI, Mardiono Bantah soal Pilpres 2024

DPW PPP DKI mengundang Anies Baswedan untuk hadir di acara Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab)


PPP Diprediksi Sulit Bersaing di Pemilu, Putra Haji Lulung: Jadi Cambuk

1 hari lalu

PPP Diprediksi Sulit Bersaing di Pemilu, Putra Haji Lulung: Jadi Cambuk

Ketua DPW PPP DKI Jakarta Guruh Tirta Lunggana tak menampik banyak hasil survei yang menyebut partainya akan kesulitan di Pemilu 2024


Kunjungi Bawaslu, BP MPR Bahas Tahun Politik 2024 dan PPHN

2 hari lalu

Kunjungi Bawaslu, BP MPR Bahas Tahun Politik 2024 dan PPHN

Seluruh kontestan pemilu diharapkan memiliki visi dan misi yang sama, mengandung nuansa persatuan, kesatuan dan semangat untuk membangun bangsa.