Partai Berkarya dan Partai Pelita Din Syamsuddin Gugat Keputusan KPU ke Bawaslu

Reporter

Editor

Amirullah

Ketua Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) Partai Pelita, Din Syamsuddin, dalam acara Rakernas 2022 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin, 16 Mei 2022. Sumber: youtube Partai Pelita

TEMPO.CO, Jakarta -  Sejumlah partai politik akan mengajukan gugatan ke Bawaslu atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan partai mereka tidak melengkapi dokumen pendaftaran calon partai peserta Pemilu 2024. Putusan KPU tersebut berakibat partai tidak bisa lanjut ke tahap verifikasi alias gagal terdaftar menjadi calon peserta pemilu 2024. 

KPU menyatakan ada 16 partai yang tak lolos tahap pendaftaran dan dokumennya dikembalikan. 
Sejauh ini, sudah ada Partai Berkarya, Partai Pelita besutan Din Syamsuddin, dan Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai) besutan Farhat Abbas yang menyatakan akan menggugat ke Bawaslu. Ketiga partai tersebut merasa sudah melengkapi seluruh dokumen persyaratan sebagai syarat calon peserta Pemilu 2024.

"Kami akan menggugat ke Bawaslu sebagai jalan terakhir," ujar Sekjen Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang, Rabu, 18 Agustus 2022.

Hal yang sama disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Partai (MPP Pelita) Din Syamsuddin. "Adik-adik akan ke Bawaslu, mungkin hari ini," ujar Din saat dihubungi terpisah.

Ketua Umum Partai Negeri Daulat Indonesia, Farhat Abbas menyatakan partainya juga sudah bersiap mendaftarkan gugatan ke Bawaslu.

"Hari ini kami akan gugat KPU ke Bawaslu sampai final di pengadilan," ujar Farhat saat dihubungi, Rabu, 18 Agustus 2022.

Farhat mendaftarkan partainya sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke KPU di hari pertama pendaftaran pada 1 Agustus 2022. Saat itu, Farhat mengakui bahwa belum seluruh data dokumen pendaftaran diunggah ke akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang telah disediakan KPU.

Namun, Farhat mengaku belakangan sudah melengkapi seluruh persyaratan sesuai rentang waktu yang diberikan hingga 14 Agustus 2022.

Bawaslu sebelumnya menyatakan telah siap menerima gugatan partai politik yang tidak berhasil lolos pendaftaran. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan partai politik yang tak lolos fase pendaftaran bisa mengajukan gugatan ke Bawaslu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

"Menurut UU dan Perbawaslu, dan Surat Edaran Ketua Bawaslu, maka proses permohonan sengketa bisa diajukan," kata Bagja, Senin, 15 Agustus 2022.

Bagja menjelaskan pengajuan permohonan sengketa bisa dilakukan maksimal tiga hari sejak dikeluarkannya Keputusan KPU atau Berita Acara KPU.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

11 jam lalu

PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan tidak ada urgensi yang mendesak untuk menunda Pemilu 2024.


Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, PP Muhammadiyah: Lebih Baik Dibahas Usai Pemilu 2024

12 jam lalu

Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, PP Muhammadiyah: Lebih Baik Dibahas Usai Pemilu 2024

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir turut menyoroti soal usulan penghapusan jabatan gubernur yang dilontarkan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum lama ini.


Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

13 jam lalu

Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

KPU dan Komisi II DPR membahas soal penambahan dapil dan kursi anggota parlemen untuk Pemilu 2024.


Demi Presidential Threshold 20 Persen, 3 Koalisi Partai Politik Panaskan Mesin Pemilu 2024

13 jam lalu

Demi Presidential Threshold 20 Persen, 3 Koalisi Partai Politik Panaskan Mesin Pemilu 2024

Menjelang Pemilu 2024, telah terbentuk sementara ini 3 poros koalisi partai politik untuk memenuhi presidential threshold 20 persen, Siapa saja?


Wacana Penundaan Pemilu Mencul Lagi, KPU Pastikan Pemilu 2024 Jalan Terus

14 jam lalu

Wacana Penundaan Pemilu Mencul Lagi, KPU Pastikan Pemilu 2024 Jalan Terus

KPU memastikan Pemilu 2024 jalan terus meskipun wacana penundaan pemilu kembali bergema.


Jokowi Puji Prabowo, Gerindra Anggap Sebagai Sinyal Dukungan

14 jam lalu

Jokowi Puji Prabowo, Gerindra Anggap Sebagai Sinyal Dukungan

Ahmad Muzani mengatakan pujian Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Prabowo Subianto merupakan sinyal dukungan


Prabowo Soal Cawapres: Masih Lama, Saya Pun Belum Tahu

16 jam lalu

Prabowo Soal Cawapres: Masih Lama, Saya Pun Belum Tahu

Prabowo mengatakan waktu pendaftaran untuk Pilpres 2024 masih lama. Toh, dia juga belum tahu akan berpasangan dengan siapa.


Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Komisi II DPR Tegaskan Komitmen dengan Pemerintah

19 jam lalu

Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Komisi II DPR Tegaskan Komitmen dengan Pemerintah

Komisi II DPR menegaskan gagasan penundaan Pemilu 2024 tak relevan mengingat mereka dan pemerintah telah menyepakati tahapan dan anggarannya.


Menjelang Pemilu 2024, Pakar Beberkan Strategi Agar Parpol Bisa Gaet Anak Muda

21 jam lalu

Menjelang Pemilu 2024, Pakar Beberkan Strategi Agar Parpol Bisa Gaet Anak Muda

Suara anak muda di Pemilu 2024 harus diperhitungkan. Bagaimana cara menggaet mereka?


Sekber Gerindra dan PKB Bakal Dibentuk hingga Tingkat Kabupaten dan Kota

1 hari lalu

Sekber Gerindra dan PKB Bakal Dibentuk hingga Tingkat Kabupaten dan Kota

Muzani membantah saat ini Gerindra - PKB juga sedang tahap menjajaki kemungkinan memperbesar koalisi dengan Partai Nasdem.