Bawaslu Waspadai Politik Identitas  

Reporter

Puluhan artis dan seniman nasional yang tergabung dalam Suara Masyarakat Untuk Pilpres Jujur akan menyerahkan petisi Lawan Pilpres Curang, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa 8 Juli 2014. Petisi dari para artis, musisi dan seniman nasional tersebut berisikan surat terbuka yang diberikan kepada KPU, Bawaslu dan Presiden RI untuk menyelenggarakan pemilihan presiden secara jujur, adil, tanpa intimidasi dan kecurangan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Padang - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mewaspadai pelanggaran politik identitas berkaitan dengan isu sentimen terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pada pilkada 2018 dan Pemilu 2019. "Politik identitas lebih berbahaya. Jangkauannya lebih luas," ujar Koordinator Divisi Hukum Bawaslu, Fritz Edward Siregar, Rabu, 9 Agustus 2017.

Fritz  di Gedung Bawaslu mengatakan pelanggaran politik identitas sangat rentan terjadi pada pilkada dan pemilu. Penggunaan sentimen suku, agama, dan kelompok tertentu dalam politik identitas berpotensi memicu konflik sosial. Dia mencontohkan penyelenggaraan pemilihan Gubernur DKI Jakarta. "Pilkada Jakarta satu dari banyak kasus. Pelanggaran ini juga terjadi di Kalimantan Timur dengan isu suku, Banjarnegara dengan isu etnis, dan seperti di Solo dengan isu agama," ujarnya.

Baca juga:
DPR, KPU, dan Bawaslu Mulai Bahas Pilkada Serentak 2018


Tjahjo Kumolo Dukung Penambahan Komisioner KPU dan Bawaslu

Fritz mengaku sulit mengawasi pelanggaran politik identitas. Peran media sosial dalam pelanggaran ini sangat besar, sehingga susah untuk menyelidikinya. Namun, kata dia, Bawaslu sedang merancang strategi untuk mengawasi terjadinya politik identitas.

Bawaslu mengharapkan peranan dari pengelola teknologi, kelompok masyarakat, dan pemerintah. "Harus ada kerja tim, tidak bisa Bawaslu saja. Harus ada peran dari kementerian untuk memberantasnya," ujar Fritz, mengungkapkan rencana kerja sama Bawaslu dengan Google dan Facebook. “Tidak tertutup kemungkinan juga bekerja sama dengan Twitter.”

Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan penyelenggara pemilu harus serius mengatasi politik identitas. Sebab, hal itu berpotensi menimbulkan friksi baru di tengah masyarakat.

ANDRI EL FARUQI






Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

1 hari lalu

Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

Pembahasan berlangsung saat Rapat Dengar Pendapat bersama DPR


Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

5 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

Bawaslu menyatakan laporan penyebaran tabloid KBA News tentang Anies Baswedan tidak memenuhi syarat materil.


Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

12 hari lalu

Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

Menurut Bawaslu kampanye dalam metode debat memungkinkan dilakukan di kampus.


Anies Baswedan Bicara Siap Tarung Pilpres 2024, Belum Ada Panggilan Partai Politik

16 hari lalu

Anies Baswedan Bicara Siap Tarung Pilpres 2024, Belum Ada Panggilan Partai Politik

Anies Baswedan mengaku belum ada partai politik yang memanggil atau mengusung untuk menjadi calon presiden pada Pemilihan Umum 2024.


Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

18 hari lalu

Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024


Jajak Pendapat: Magdalena Andersson Bisa Jadi Perdana Menteri Swedia Lagi

22 hari lalu

Jajak Pendapat: Magdalena Andersson Bisa Jadi Perdana Menteri Swedia Lagi

Hasil jajak pendapat mengungkap partai-partai haluan politik kiri-tengah di Swedia diproyeksikan memenangkan mayoritas kursi di parlemen.


Bawaslu Kabupaten Bekasi Buka Pendaftaran Anggota Pengawas Kecamatan

26 hari lalu

Bawaslu Kabupaten Bekasi Buka Pendaftaran Anggota Pengawas Kecamatan

Bawaslu Kabupaten Bekasi membuka pendaftaran anggota panitia pengawas kecamatan (panwascam) yang akan bertugas pada Pemilu 2024.


Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

27 hari lalu

Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan hingga laporan soal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU, Bawaslu, hingga PPLN.


Anggota Bawaslu Depok Diduga Pakai Anggaran Hibah Rp 1,1 M untuk Hiburan Malam

29 hari lalu

Anggota Bawaslu Depok Diduga Pakai Anggaran Hibah Rp 1,1 M untuk Hiburan Malam

Dana yang ditransfer oknum tersebut senilai Rp 1,1 miliar tanpa sepengetahuan jajaran pimpinan Bawaslu Kota Depok.


80 Warga Jawa Tengah Dicatut Namanya oleh Partai Politik, Bawaslu: Parpolnya Beragam

34 hari lalu

80 Warga Jawa Tengah Dicatut Namanya oleh Partai Politik, Bawaslu: Parpolnya Beragam

Delapan puluh warga di Jawa Tengah yang namanya dicatut sebagai anggota partai politik melapor ke Bawaslu. Namanya ada di Sipol.