Relawan Anies Baswedan Khawatir Menteri Nyapres Tak Perlu Mundur Berpotensi Konflik Kepentingan

Ilustrasi pemilu. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Sekjen Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI), Raharja Waluya Jati, mengaku khawatir dengan pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut menteri tidak perlu mundur dari jabatannya untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau Capres 2024. Menurut kelompok pendukung Anies Baswedan itu, menteri yang tetap menjabat sebagai capres rawan menimbulkan konflik kepentingan. 

"Hal tersebut merupakan kemunduran bagi setiap upaya masyarakat untuk mewujudkan kepemimpinan nasional yang jujur dan berintegritas,” ujar Jati dalam keterangannya, Kamis, 3 November 2022. 

Sebelumnya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang MK Senin kemarin menyampaikan, bahwa menteri atau pejabat setingkat menteri yang maju jadi calon presiden atau calon wakil presiden tak perlu mundur dari jabatannya. Mereka hanya perlu mendapatkan izin cuti dari Presiden untuk ’nyapres’.

Baca juga: MK Putuskan Menteri Tak Harus Mundur Saat Nyapres, Ini Bunyi Amarnya

Pernyataan ini merupakan keputusan dari uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut Jati, terlepas dari berbagai pertimbangan yuridisnya, keputusan MK tersebut mengesampingkan perlunya seorang pemimpin Indonesia menjaga nilai-nilai keutamaan dalam masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan kepemimpinan. 

”Adalah hal yang aneh jika seseorang yang berkontestasi dalam Pemilihan Presiden dianggap tak perlu lagi menunjukkan integritas melalui pengunduran diri dari jabatan publik yang dapat menimbulkan conflict of interest,” kata Jati. 

 Jati menyebut menteri yang masih menjabat, meskipun dalam status cuti, tetap memiliki kekuasaan dan pengaruh kuat kepada staf-stafnya di kementerian. Hal tersebut membuka peluang bagi penyalahgunaan jabatan, khususnya terkait dengan penggunaan sumberdaya kementerian untuk kepentingan pertarungan elektoral.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyatakan bakal mengevaluasi kinerja menteri yang terganggu akibat aktivitasnya mencalonkan diri sebagai presiden. Jokowi menyebut tugas sebagai menteri harus dikedepankan.

"Tugas sebagai menteri tetap harus diutamakan, tetapi kalau kita lihat nanti mengganggu (tugas menteri), ya akan dievaluasi. Apakah memang harus cuti panjang banget atau tidak," ujar Jokowi. 

 Baca juga: MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold, PKS: Kami Hormati Meski Kecewa

M JULNIS FIRMANSYAH 






Ketum GP Mania Sudah Beri Tahu Ganjar Pranowo soal Rencana Membubarkan Diri

59 menit lalu

Ketum GP Mania Sudah Beri Tahu Ganjar Pranowo soal Rencana Membubarkan Diri

Immanuel Ebenezer menyebut pesannya itu belum mendapat tanggapan dari Ganjar.


Immanuel Ebenezer Ungkap Alasan Relawan Ganjar Mania Membubarkan Diri

1 jam lalu

Immanuel Ebenezer Ungkap Alasan Relawan Ganjar Mania Membubarkan Diri

Pasca kejadian tersebut, Noel mengatakan pihaknya tidak mau lagi berada di lingkaran relawan pendukung Ganjar.


Pengemudi Ojol Demo Tolak Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Minta Anak Buah Heru Budi Temui Massa

17 jam lalu

Pengemudi Ojol Demo Tolak Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Minta Anak Buah Heru Budi Temui Massa

Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menolak rencana jalan berbayar ERP.


Survei TSRC Sebut Prabowo Paling Banyak Belanja Iklan di Facebook

18 jam lalu

Survei TSRC Sebut Prabowo Paling Banyak Belanja Iklan di Facebook

The Strategic Research and Consulting (TSRC) mengungkapkan Prabowo Subianto merupakan kandidat capres yang merogoh kocek paling banyak untuk belanja iklan


Koalisi Indonesia Bersatu Belum Punya Sekber dan Capres, Waketum Golkar Tak Mau Disebut Tertinggal

19 jam lalu

Koalisi Indonesia Bersatu Belum Punya Sekber dan Capres, Waketum Golkar Tak Mau Disebut Tertinggal

Waketum Golkar membantah anggapan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu tertinggal dari koalisi lainnya karena belum punya Sekber dan Capres.


Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

21 jam lalu

Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

Zico menyebut pihaknya masih menunggu itikad baik Jokowi untuk segera merespons permohonannya.


ICW Sebut Pelaku Pengubahan Putusan MK Berkomplot

23 jam lalu

ICW Sebut Pelaku Pengubahan Putusan MK Berkomplot

ICW menduga ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan dari skandal di MK ini.


Enggan Bahas Pinjaman Anies Baswedan, Ini Kekayaan Sandiaga Uno

1 hari lalu

Enggan Bahas Pinjaman Anies Baswedan, Ini Kekayaan Sandiaga Uno

Sandiaga Uno menyatakan tidak bersedia melanjutkan pembicaraan tentang kabar adanya pinjaman Anies Baswedan sebesar Rp 50 miliar. Berapa kekayaannya?


Popularitas Anies Baswedan di Medsos Lebih Besar Dibanding Ganjar, RK, Khofifah

1 hari lalu

Popularitas Anies Baswedan di Medsos Lebih Besar Dibanding Ganjar, RK, Khofifah

Jika dipersentasekan, perbincangan terhadap Anies Baswedan sebesar 44,9 persen.


Pengamat: Kesepakatan Utang Piutang Politik Tak Etis Dibuka ke Ruang Publik

1 hari lalu

Pengamat: Kesepakatan Utang Piutang Politik Tak Etis Dibuka ke Ruang Publik

Pengamat politik Aisah Putri Budiarti menilai isu utang piutang dapat berdampak pada citra Anies Baswedan.