TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia (Aspeksindo), Andi Fajar Asty menjamin suara masyarakat pesisir bakal dikantongi oleh calon presiden atau capres 2024 yang mau mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan di DPR RI.
Menurut Andi, masyarakat pesisir sangat membutuhkan RUU tersebut disahkan agar terjadi peningkatan ekonomi di daerahnya.
"Kalau mereka mendukung RUU Kepulauan, maka 2/3 daerah di Kepulauan Pesisir ini mendorong yang bersangkutan untuk (jadi presiden). Ya maaf saja, ga apa-apa kami restui, daripada tidak ada yang memperjuangkan," ujar Andi dalam acara Forum Daerah Kepulauan di Jakarta, Senin, 3 Oktober 2022.
Andi menjelaskan, saat ini seluruh politikus sedang sibuk mempersiapkan Pemilu 2024. Sehingga, Aspeksindo pesimistis RUU Daerah Kepulauan bakal menjadi isu yang diprioritaskan oleh para calon presiden.
Sehingga, Andi coba menawarkan dukungan suara bagi para capres yang berani berjanji bakal mengesahkan RUU tersebut saat terpilih nanti.
"Ini sudah tahun politik, apalagi kami berharap RUU Kepulauan dibahas, mereka sibuk siapa 01, siapa 02, itu saja sampai habis ini 2024. Sehingga momentum ini kami tangkap dan coba menghadirkan leader yang mau menghadirkan policy RUU Kepulauan," kata Andi.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan, RUU Daerah Kepulauan sudah selesai dibahas DPD RI dan sudah diserahkan ke Baleg DPR RI. Namun sampai saat ini belum ada pembahasan lanjutan dari DPR RI. “Sayangnya sampai saat ini Pansus di DPR juga belum dibentuk, padahal sudah mau dibahas secara tripartit,” ujarnya.
Nono menambahkan kondisi pembangunan setelah 76 tahun merdeka terjadi disparitas. Misalnya, Pulau Jawa dan luar Jawa, kawasan timur dan barat, serta basis kepulauan atau bukan. Alhasil, terjadi kesenjangan atau ketimpangan yang cukup jauh. “Strategi pembangunan kita perlu dikoreksi maka kita lihat saat ini kawasan timur Indonesia menjadi daerah termiskin,” tuturnya.
Senator asal Maluku itu mencontohkan untuk di daerah pemilihannya, anggarannya lebih kecil dari salah satu kabupaten di Jawa. Maka tidak salah bila dicap sebagai daerah tertinggal, terbelakang, termiskin, bahkan terlupakan. “Tidak salah bila kawasan timur Indonesia dicap sebagai daerah tertinggal, terbelakang, termiskin, dan bahkan terlupakan,” kata Nono.
Pakar Maritim Basilio Diaz Araujo mengatakan, sejauh ini UU yang lama hanya menyangkut masalah konsep darat. Sementara untuk konsep laut dan daerah kepulauan belum banyak refleksi. “Memang perlu kita atur pembagian wilayah laut atau daerah kepulauan karena masih jarang. Kita perlu memikirkan konsep-konsep ini bersama,” kata Diaz.
Baca juga: Masyarakat Pesisir Hadapi Empat Masalah
M JULNIS FIRMANSYAH
