TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat menolak usulan agar politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Politisi Partai Demokrat Dede Yusuf.
“Jadi menurut saya, kami dari Demokrat tidak setuju. Kami lebih baik atur yang baik agar masyarakat benar-benar memahami visi-misi, track record, ataupun janji politik apapun juga yang berkaitan dengan si caleg tertentu itu mendapatkan kepercayaan masyarakat, bukan dengan pemberian besar-besar money politics,” ujar Dede ketika diemui di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024.
Dede menilai legalisasi politik uang justru bisa merusak demokrasi. Menurut dia, dampak dari legalisasi politik uang membuat orang berupaya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, termasuk dengan cara tidak benar.
"Nanti khawatirnya kalau itu dilegalkan, maka orang akan berlomba-lomba cari duit yang tidak benar. Dan akibatnya menjadi seorang wakil rakyat adalah mengembalikan modal. Itu tidak baik. Justru yang harus kita lakukan ke depan, kita harus memperbaiki sistem yang ada, agar tidak lagi itung-itungannya adalah gede-gedean money politics,” tuturnya.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Hugua mengusulkan KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu, lewat peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU.
"Tidakkah kita pikir money politics dilegalkan aja di PKPU (peraturan Komisi Pemilihan Umum) dengan batasan tertentu? Karena money politics ini keniscayaan," kata Hugua dalam rapat kerja dengan KPU di Senayan, Jakarta pada Rabu, dikutip dari YouTube resmi Komisi II.
Dia mengklaim, masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics. Selain itu, kata dia, Bawaslu akan lebih mudah mengawasi jika politik uang dilegalkan dengan batasan tertentu.
"Sebab kalau barang ini tidak dilegalkan, kita kucing-kucingan terus, yang akan (menjadi) pemenang ke depan adalah para saudagar," ujar Hugua.
AMELIA RAHIMA
Pilihan Editor: Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme
