Menanggapi itu, Hasto Kristiyanto balik menuding SBY ihwal adanya kecurangan pada Pemilu 2024 itu. Hasto menjelaskan, pernyataan SBY menunjukkan kecurigaan dan kekhawatiran yang berlebihan, serta hanya menuduh tanpa didasari fakta.
Menurut dia, Rapimnas mesti digunakan untuk menyampaikan politik kebenaran. “Rapimnas hendaknya dipakai untuk menyampaikan politik kebenaran, bukan politik fitnah. Kami tidak terima karena hal tersebut dituduhkan secara langsung pada pemerintahan Joko Widodo,” kata Hasto pada Ahad, 18 September 2022.
2. Hasto Tuding Pemilu 2009 Banyak Kecurangan
Hasto juga memaparkan pelbagai kecurangan yang diduga dilakukan oleh Partai Demokrat dan SBY dalam Pemilu 2009. Saat itu, SBY nyapres untuk kedua kalinya setelah menang dalam Pemilu 2004.
Pada 2009, kata Hasto, kenaikan suara Partai Demokrat mencapai 30 persen. Menurutnya, ini merupakan anomali dalam Pemilu. Hasto memaparkan pendapatnya disandingkan dengan analisis Marcus Mietzner, peneliti dan dosen asal Australia, dalam jurnalnya yang berjudul Indonesia’s 2009 Election: Populism, Dynasties, and Consolidation of Party System.
Kenaikan drastis perolehan suara Partai Demokrat dan popularitas SBY disebut Hasto imbas dari kebijakan populis SBY mendekati masa Pemilu. Menurut dia SBY menggelontorkan dana negara miliaran dollar untuk kepentingan elektoral dalam bentuk kebijakan, seperti penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga beras miskin atau raskin.
“Ini ada data semua, dan ini tidak dilakukan Jokowi. Bagaimana SBY bisa katakan bahwa Jokowi jahat? Merencanakan kecurangan Pemilu? Pemilunya saja masih jauh,” kata Hasto.
Selanjutnya: Hasto singgung soal Bank Century...