TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menjelaskan ihwal pengadaan anggaran Rp48 miliar untuk gorden di rumah dinas anggota DPR dan Rp11 miliar untuk pengaspalan di Kompleks Parlemen.
"Anggaran Rp48 miliar itu untuk 505 rumah. Per rumahnya rata-rata sekitar Rp80 juta sekian, ditambah pajak jadi Rp90juta-an per rumah,” ujar Indra, Senin, 28 Maret 2002.
Indra menerangkan pergantian gorden dan vitrase rumah dinas anggota DPR sudah diajukan sejak 2009, namun anggaran tak mencukupi. "Selama 13 tahun sampai sekarang enggak pernah ada, enggak pernah diganti. Sehingga, kemarin di 2022 setelah anggarannya tersedia, kami memasukkan komponen vitrase untuk penggantian gorden-gorden rumah anggota yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun,” kata Indra.
Pengadaan gorden tersebut, lanjut Indra, sebelumnya sudah dilakukan dengan mekanisme lelang terbuka dan menekankan di dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS).
"Beberapa kali lelang yang dilakukan di DPR ini biasanya yang kalah lelang, kemudian bocorin ke media bocorin ke aparat hukum seolah-olah ada hengkipengki. Enggak ada hengkipengki, enggak ada urusan begitu ya. Mau lelang apapun semua secara prosedural tim pokja unit layanan pengadaan (ULP) di DPR bekerja secara profesional,” ujar Indra.
Menurut Indra, gorden di rumah dinas anggota DPR sudah tidak layak sehingga patut diganti. “Itu memang sangat tidak layak untuk gorden sebuah rumah yang bisa menutup pandangan dari luar," tuturnya.
Lebih detail, Indra memaparkan, komponen gorden setiap rumah dinas di antaranya lantai satu untuk jendela ruang tamu, dua pintu jendela ruang keluarga, tiga jendela ruang kerja, empat ruang tidur utama, lima jendela dapur, enam jendela tangga. Lalu, untuk lantai dua jendela ruang tidur anak, kemudian jendela ruang tidur anak, jendela void ruang keluarga dan jendela ruang tidur asisten rumah tangga.
“Jadi, ada 11 item tersebut dari angka yang saya sebutkan Rp80juta sekian. Pagu anggaran 2022 sebesar 48.745.624.000 untuk harga perkiraan dari konsultan perencanan 46.194.954.000. Nah, untuk harga perkiraan sendiri, kami hitung termasuk dengan PPN 11 persen sebesar Rp 45.767.446.332,” ujar Indra.
Sementara untuk pengaspalan yang nilainya sekitar Rp11 miliar, Indra menjelaskan pihaknya akan melakukan pengaspalan untuk banyak hal. Aspal di kompleks parlemen dinilai sudah tergerus, sehingga mudah tergenang air. Menurut Indra, pembenahan ini mesti dilakukan karena DPR RI akan menjadi Tuan Rumah Forum Parlemen Negara G20 atau P20 Tahun 2022 dengan mengundang secara resmi pimpinan parlemen negara G20 untuk hadir.
“Jadi pada awal Oktober akan hadir sekitar 40 parlemen dunia akan hadir di sini untuk mempersiapkan ke sana, tentu kami akan merapikan semua tampilan-tampilan DPR mulai dari pintu gerbang, taman, dan semua jalan-jalan. Aspal itu sendiri dihitung luasan total aspal itu 85.300 meter persegi dengan penggunaan aspal diperkirakan 7.100 beton aspal,” ujar Indra.
Kesetjenan DPR akan menyelesaikan seluruh perapian infrastruktur sebelum Juli. Sebab di 16 Agustus mendatang akan ada siklus persetujuan APBN dan pidato kenegeraan presiden untuk urusan APBN tahun 2023.
“Atas dasar itu kami mulai dari saat ini sampai dengan Juli kami akan merapikan taman, pengaspalan, dan gedung. Minggu lalu kami sudah merapikan waterproofing (pengedapan air) di gedung nusantara dan yang lain,” ujar Indra.
DEWI NURITA
