Partai Buruh Targetkan Kantongi SK Kemenkumham Akhir Februari 2022

Massa Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 7 Februari 2022. Mereka juga meminta daerah-daerah selain Jakarta untuk merevisi upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta -Partai Buruh menargetkan bisa segera mendapatkan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan pengurus dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) baru.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pihaknya sudah mengajukan surat permohonan pengesahan SK Kemenkumhan tersebut sejak tiga bulan lalu. Tujuannya supaya Partai Buruh di bawah kepengurusannya bisa ikut Pemilu. "Supaya bisa didaftarkan sebagai peserta Pemilu agar bisa di verifikasi oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum)," kata Said saat konferensi pers secara daring, Rabu, 9 Februari 2022.

Said mengaku hingga kini pengajuan tersebut belum dijawab oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly. Alasannya masih ada permasalahan administrasi dan komunikasi di internal Partai Buruh.

"Persoalan administrasi dan persoalan yang terkait dengan beberapa kawan yang menginginkan ada dialog sebelum disahkannya perubahan AD/ARR Partai Buruh yang baru dan perubahan susunan kepengurusan partai buruh yang baru," tutur Said.

Namun, kata dia, dua persoalan itu sudah difasilitasi langsung oleh Direktur Tata Negara Kemenkumham Baroto, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar serta Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea. "Kemenkumham berjanji sepanjang dialog sudah selesai maka akan dikeluarkan SK Menkumham tentang Partai Buruh dan pencatatan pengesahan mahkamah partai," kata dia.

Said meyakini paling lama SK Kemenkumham tersebut bisa diterima Partai Buruh akhir Februari 2022. Sebab, menurutnya, dialog penyelesaian masalah administrasi dan masalah internal partai bersama dengan kalangan di luar Partai Buruh sudah diadakan sebanyak tiga kali.

"Tiga kali kita sudah bertemu, berdialog, dan kami juga sudah dialog langsung dengan Direktur Tata Negara. Semua dialog itu arahnya positif dan insyaAllah tidak dalam waktu yang lama lagi diperkirakan paling lama akhir atau minggu ke 4 Februari 2022," ucap dia mengenai SK Partai Buruh.

Baca Juga: Dipimpin Said Iqbal, Ini Susunan Pengurus Partai Buruh






Pengamat Ingatkan Birokrasi Tidak Boleh Berpolitik pada Pemilu dan Pilpres 2024 Agar Tidak Jadi Bebek Lumpuh

3 jam lalu

Pengamat Ingatkan Birokrasi Tidak Boleh Berpolitik pada Pemilu dan Pilpres 2024 Agar Tidak Jadi Bebek Lumpuh

Pengamat menilai birokrasi berpeluang bermain pada Pemilu dan Pilpres 2024 jika tidak ada pengawasan dan penegakan hukum yang ketat.


35 Partai Sudah Miliki Akun Sipol KPU Per 1 Juli, Ada Partai Mahasiswa

15 jam lalu

35 Partai Sudah Miliki Akun Sipol KPU Per 1 Juli, Ada Partai Mahasiswa

Dari 35 partai tersebut, empat di antaranya partai lokal Aceh. Sipol KPU jadi salah satu proses menghadapi Pilpres 2024.


Partai Buruh Indonesia Kutuk Keras Tewasnya Ratusan Buruh Migran di Sabah Malaysia

1 hari lalu

Partai Buruh Indonesia Kutuk Keras Tewasnya Ratusan Buruh Migran di Sabah Malaysia

Partai Buruh Indonesia akan membawa kasus terkait ratusan buruh migran meninggal di Sabah Malaysia ke Mahkamah Internasional dan Dewan HAM PBB.


Menkumham: Visa Second Home Beri Kesempatan WNA Lansia Menetap di Indonesia

2 hari lalu

Menkumham: Visa Second Home Beri Kesempatan WNA Lansia Menetap di Indonesia

Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan visa second home memberikan kesempatan kepada warga negara asing (WNA) termasuk lansia menetap di Indonesia


Kemendagri Serahkan Hak Akses NIK ke KPU untuk Pemilu 2024

2 hari lalu

Kemendagri Serahkan Hak Akses NIK ke KPU untuk Pemilu 2024

KPU dan Kemendagri kerja sama pembukaan akses data NIK untuk Pemilu 2024. Langkah ini untuk penentuan DPS dan DPT secara akurat.


KPU Tidak Menutup Kemungkinan Anggaran Pemilu 2024 Akan Berubah Lagi

3 hari lalu

KPU Tidak Menutup Kemungkinan Anggaran Pemilu 2024 Akan Berubah Lagi

Anggaran Pemilu 2024 disebut bisa berubah lagi jika ada DOB dan IKN. Namun hingga saat ini usulan anggaran masih di angka Rp 76,6 triliun.


Pengamat Minta Jargon Cegah Polarisasi di Pemilu 2024 Bukan Cuma Lip Service Elite Politik

3 hari lalu

Pengamat Minta Jargon Cegah Polarisasi di Pemilu 2024 Bukan Cuma Lip Service Elite Politik

Narasi menghentikan polarisasi ini sebagai cara mendapatkan elektabilitas di Pemilu 2024. Perlu diapresiasi jika kenyataan selaras dengan ucapan.


Peluang di Pemilu 2024, Sandiaga Uno: Akan Dilihat dari Track Record

4 hari lalu

Peluang di Pemilu 2024, Sandiaga Uno: Akan Dilihat dari Track Record

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno merespons ihwal potensinya menjadi calon presiden atau calon wakil presiden pada pemilihan umum 2024.


Cegah Polarisasi di Pilpres 2024, Demokrat: Minimal Ada 3 Pasang Capres-Cawapres

4 hari lalu

Cegah Polarisasi di Pilpres 2024, Demokrat: Minimal Ada 3 Pasang Capres-Cawapres

Politikus Partai Demokrat Herzaky menerangkan, polarisasi di masyarakat, terjadi sejak Pilpres 2014. Saat itu hanya ada dua kubu capres


Ketum PPP Suharso Monoarfa Tak Khawatir Bersaing dengan Partai Baru

4 hari lalu

Ketum PPP Suharso Monoarfa Tak Khawatir Bersaing dengan Partai Baru

Suharso Monoarfa mengaku tidak khawatir harus bersaing dengan partai politik baru pada Pemilu 2024. Dia mengatakan hal itu bukanlah masalah