TEMPO.CO, Jakarta -Partai Buruh menargetkan bisa segera mendapatkan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan pengurus dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) baru.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pihaknya sudah mengajukan surat permohonan pengesahan SK Kemenkumhan tersebut sejak tiga bulan lalu. Tujuannya supaya Partai Buruh di bawah kepengurusannya bisa ikut Pemilu. "Supaya bisa didaftarkan sebagai peserta Pemilu agar bisa di verifikasi oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum)," kata Said saat konferensi pers secara daring, Rabu, 9 Februari 2022.
Said mengaku hingga kini pengajuan tersebut belum dijawab oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly. Alasannya masih ada permasalahan administrasi dan komunikasi di internal Partai Buruh.
"Persoalan administrasi dan persoalan yang terkait dengan beberapa kawan yang menginginkan ada dialog sebelum disahkannya perubahan AD/ARR Partai Buruh yang baru dan perubahan susunan kepengurusan partai buruh yang baru," tutur Said.
Namun, kata dia, dua persoalan itu sudah difasilitasi langsung oleh Direktur Tata Negara Kemenkumham Baroto, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar serta Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea. "Kemenkumham berjanji sepanjang dialog sudah selesai maka akan dikeluarkan SK Menkumham tentang Partai Buruh dan pencatatan pengesahan mahkamah partai," kata dia.
Said meyakini paling lama SK Kemenkumham tersebut bisa diterima Partai Buruh akhir Februari 2022. Sebab, menurutnya, dialog penyelesaian masalah administrasi dan masalah internal partai bersama dengan kalangan di luar Partai Buruh sudah diadakan sebanyak tiga kali.
"Tiga kali kita sudah bertemu, berdialog, dan kami juga sudah dialog langsung dengan Direktur Tata Negara. Semua dialog itu arahnya positif dan insyaAllah tidak dalam waktu yang lama lagi diperkirakan paling lama akhir atau minggu ke 4 Februari 2022," ucap dia mengenai SK Partai Buruh.
Baca Juga: Dipimpin Said Iqbal, Ini Susunan Pengurus Partai Buruh
