Kasus Rafael Walalangi, IPW Minta Kapolri Copot Pejabat Seleksi Bintara

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kalemdiklat Polri Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto mengatakan pentingnya integritas kepada para Taruna Akpol. (Foto/Istimewa)

    Kalemdiklat Polri Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto mengatakan pentingnya integritas kepada para Taruna Akpol. (Foto/Istimewa)

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot penanggungjawab seleksi penerimaan Bintara Polri 2021 di Polda Sulawesi Utara yang membatalkan kelulusan Rafael Walalangi. IPW menilai tindakan penanggungjawab seleksi itu tidak cermat dan tidak profesional.

    “Karena kecerobohan tim seleksi yang tidak cermat dan tidak profesional sehingga mempermalukan institusi Polri,” kata Plt Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso lewat keterangan tertulis, Sabtu, 31 Juli 2021.

    Sebelumnya tim seleksi membatalkan penerimaan Rafael sebagai bintara. Namanya hilang dari daftar lulus dan digantikan orang lain.

    Kejadian ini sempat viral di media sosial TikTok. Kapolda Sulawesi Utara Nana Sudjana kemudian meminta penambahan satu kuota lagi untuk Rafael kepada Kapolri. Dengan diskresi ini, Rafael akhirnya bisa mengikuti seleksi dari awal kembali.

    IPW menilai peristiwa itu perlu diinvestigasi. Sugeng mengatakan peristiwa itu memperlihatkan masalah dan dugaan penyimpangan dalam seleksi anggota Polri. Dia menilai Kapolri Listyo Sigit perlu memerintahkan Propam untuk memeriksa secara komprehensif.

    “Hasil pemeriksaannya, diumumkan secara transparan pada publik. Termasuk, bila ada permainan dan unsur KKN dalam seleksi calon Bintara Polri tersebut,” kata Sugeng. Sugeng mengatakan pemeriksaan itu dapat menepis adanya dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rekrutmen personel Polri.

    Baca juga: Kapolri Minta Polda Dampingi Percepatan Penyerapan Anggaran Covid-19


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.