Tiga Pandangan Jokowi pada KTT Perubahan Iklim

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi membuka gelaran tahunan Google for Indonesia (Google4ID), Rabu, 18 November 2020. Kredit: Youtube/Google Indonesia

    Presiden Jokowi membuka gelaran tahunan Google for Indonesia (Google4ID), Rabu, 18 November 2020. Kredit: Youtube/Google Indonesia

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim atau Leaders Summit on Climate secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis malam, 22 April 2021. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan tiga pemikirannya terkait dengan isu perubahan iklim.

    Pertama, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata. Apalagi sebagai negara kepulauan terbesar dan pemilik hutan tropis, ia mengatakan penanganan perubahan iklim adalah kepentingan nasional Indonesia.

    Ia mengklaim melalui kebijakan, pemberdayaan, dan penegakkan hukum, laju deforestasi di Indonesia saat ini sudah turun terendah dalam 20 tahun terakhir.

    "Penghentian konversi hutan alam dan lahan gambut mencapai 66 juta hektare, lebih luas dari gabungan luas Inggris dan Norwegia. Penurunan kebakaran hutan hingga sebesar 82 persen di saat beberapa kawasan di Amerika, Australia, dan Eropa mengalami peningkatan terluas," ujar Jokowi.

    Kedua, Jokowi mengajak para pemimpin untuk memajukan pembangunan hijau untuk dunia yang lebih baik. Ia menyebut Indonesia telah memutakhirkan kontribusi yang ditentukan secara nasional (nationally determined contributions/NDC) untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan iklim.

    Penyelenggaraan Konvensi Kerangka Perubahan Iklim ke-26 di Inggris dan target sejumlah negara menuju net zero emission tahun 2050, juga disambut baik Jokowi. Namun, ia mengingatkan komitmen tersebut harus dijalankan berdasarkan pemenuhan komitmen NDC tahun 2030, agar kredibel.

    "Negara berkembang akan melakukan ambisi serupa jika komitmen negara maju kredibel disertai dukungan riil. Dukungan dan pemenuhan komitmen negara-negara maju sangat diperlukan," kata Jokowi

    Pandangan ketiga Jokowi adalah terkait kemitraan global yang ia nilai harus diperkuat. Hal ini ia sebut untuk mencapai target Persetujuan Paris dan agenda bersama berikutnya. Kesepahaman dan strategi perlu dibangun di dalam mencapai net zero emission dan menuju UNFCCC COP-26 Glasgow.

    Indonesia, kata dia, sedang mempercepat pilot percontohan net zero emission. Antara lain dengan membangun Indonesia Green Industrial Park seluas 12.500 hektare di Kalimantan Utara yang ia targetkan menjadi yang terbesar di dunia.

    "Kami sedang melakukan rehabilitasi hutan mangrove seluas 620 ribu hektare sampai 2024, terluas di dunia dengan daya serap karbon mencapai empat kali lipat dibanding hutan tropis. Indonesia terbuka bagi investasi dan transfer teknologi, termasuk investasi untuk transisi energi," kata Jokowi.

    Selain itu, ia juga mengatakan terdapat peluang besar bagi pengembangan bahan bakar nabati, industri baterai litium, dan kendaraan listrik. Jokowi menegaskan bahwa presidensi Indonesia untuk G20 di tahun 2022 akan memprioritaskan penguatan kerja sama perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

    "Indonesia juga terus mendukung upaya para sahabat kami di kawasan Pasifik. Kita harus terus melakukan aksi bersama, kemitraan global yang nyata, dan bukan saling menyalahkan, apalagi menerapkan hambatan perdagangan dengan berdalih isu lingkungan," kata dia.

    KTT Leaders Summit on Climate ini dibuka secara resmi oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris. Konferensi ini diikuti oleh 41 kepala negara/kepala pemerintahan/ketua organisasi internasional.

    Baca: Jelaskan Cuaca Ekstrem di NTT, BMKG Ingatkan Bahaya Perubahan Iklim


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.