Eks Penasihat KPK Minta Jokowi Bentuk TGPF Tewasnya 6 Laskar FPI

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Situasi rekonstruksi di tempat kejadian 1 kasus penembakan enam laskar FPI yang dilakukan Bareskrim di Jalan Internasional Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat, Senin, 14 Desember 2020. Polisi menembak empat anggota Laskar FPI di sekitar KM 51 Tol Jakarta-Cikampek, karena diduga melawan dan berupaya merebut senjata polisi. TEMPO/Rosseno Aji

    Situasi rekonstruksi di tempat kejadian 1 kasus penembakan enam laskar FPI yang dilakukan Bareskrim di Jalan Internasional Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat, Senin, 14 Desember 2020. Polisi menembak empat anggota Laskar FPI di sekitar KM 51 Tol Jakarta-Cikampek, karena diduga melawan dan berupaya merebut senjata polisi. TEMPO/Rosseno Aji

    TEMPO.CO, Jakarta - Eks Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua, meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim gabungan pencari fakta untuk mengusut peristiwa penembakan 6 anggota Laskar FPI di KM 50 Tol Cikampek.

    "Agar bangsa tidak terbelah terus menerus, maka untuk menyelesaikan kasus-kasus itu, khususnya pembunuhan, penganiayaan 6 orang Laskar FPI dibentuk TGPF yang independen," kata Abdullah dalam konferensi pers di Restauran Pulau Dua, Jakarta, Kamis, 17 Desember 2020.

    Abdullah mengatakan TGPF tersebut bisa melibatkan Komnas HAM hingga Mahkamah Internasional agar kasus terbuka.

    Menurut Abdullah, ciri negara kekuasaan adalah pemimpinnya penguasa. Sedangkan ciri negara hukum, pemimpinnya negarawan. Negara penguasa, kata dia, seperti Firaun yang akhinya ditelan laut.

    Pada peristiwa penembakan anggota Laskar FPI, Abdullah menyebutnya sebagai manifestasi negara kekuasaan. "Rakyat kecil pun tahu itu satu drama yang luar biasa ketika dilakukan rekonstruksi," katanya.

    Jika Jokowi bertanggung jawab, kata Abdullah, ia harus jantan sebagai negarawan dalam menentukan sikap masa depan bangsa. "Kalau tidak demikian maka saya khawatir beberapa puluh tahun akan datang, maka Habib Rizieq Shihab yang akan menjadi imam salat jenazah Jokowi," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.