3 Partai Kompak Kritik Bank Tanah di RUU Cipta Kerja

RUU Cipta Kerja diserahkan Sekretaris Jenderal KRPI Saepul Tavip kepada Pimpinan Baleg Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja mempertanyakan urgensi pembentukan Bank Tanah. Ketentuan pembentukan Bank Tanah ini tertuang dalam draf RUU Cipta Kerja Pasal 123 sampai Pasal 128.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Himawan Arief Sugoto mengatakan Bank Tanah dibentuk dengan tujuan menghimpun dan mendistribusikan tanah kembali untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan, pemerataan ekonomi, konsolidasi tanah, dan reforma agraria.

"Untuk reforma agraria, kami merencanakan 20-30 persen untuk reforma agraria," kata Himawan dalam dalam rapat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Cipta kerja atau omnibus law, Rabu, 16 September 2020.

Anggota Panja RUU Cipta Kerja Arteria Dahlan menyinggung masalah Bank Tanah ini sebelumnya menjadi perdebatan dalam Rancangan Undang-undang Pertanahan yang dibahas di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat tahun lalu.

"Debatnya sangat tajam dan cenderung ditolak, kalau tidak dikatakan dipending. Sekarang dihadirkan lagi dengan alasan yang hampir sebelas dua belas atau beda tipis," kata Arteria.

Arteria mempertanyakan tujuan pembentukan Bank Tanah, sumber tanah yang akan dihimpun dalam Bank Tanah tersebut, hingga sumber pendanaan Bank Tanah. Menurut dia, tanah-tanah yang menjadi obyek reforma agraria, seperti tanah terlantar dan hak guna usaha (HGU) yang sudah habis izin, tak boleh menjadi sumber dari Bank Tanah.

Sebab, obyek reforma agraria ini telah diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018. Politikus PDIP ini pun menilai akan terjadi tumpang tindih jika Bank Tanah mencakup pengadaan tanah untuk reforma agraria.

Lebih lanjut, Arteria mempertanyakan sumber pendanaan Bank Tanah. Ia menilai pendanaan Bank Tanah tak boleh bersumber dari swasta atau asing. Sebab, kata dia, nantinya pihak swasta atau asing bisa menguasai lahan tersebut atas nama dana yang mereka berikan.

"Hati-hati jangan sampai ada irisan ke Undang-undang Pokok Agraria, kalau saya tidak boleh bilang pengkhianatan," kata Arteria.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ibnu Multazam juga mempertanyakan urgensi pembentukan Bank Tanah. Ia menyinggung kebijakan pemerintah yang melakukan moratorium pembentukan lembaga, tetapi justru ingin membentuk Bank Tanah melalui RUU Cipta Kerja.

"Kedua, apakah TORA yang dicanangkan pemerintah dianggap kurang sukses sehingga perlu Bank Tanah? Menurut saya akan overlap dengan Bank Tanah ini," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Anggota Panja dari Fraksi NasDem, Taufik Basari, mempertanyakan kepastian bahwa Bank Tanah tak akan merambah kawasan hutan dan mengganggu program reforma agraria. Ia meminta hal ini dipertegas dalam bentuk norma dalam RUU Cipta Kerja.

"Sumber tanah Bank Tanah ini harus clear, bukan obyek-obyek yang jadi sumber reforma agraria. Itu harus dinormakan, termasuk soal pendanaan. Bukan masuk peraturan pemerintah," kata politikus NasDem ini.

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

9 jam lalu

Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, sedangkan Ganjar Pranowo Dijagokan PSI. Keduanya sama-sama alumnus UGM dan jadi gubernur.


Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

11 jam lalu

Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

Partai Nasdem resmi usung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pada 2014, Nasdem menjadi partai pertama mendukung PDIP mengusung Jokowi sebagai Capres.


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

14 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Riza Patria: Pak Anies Tak Pernah Campur Adukkan Urusan di DKI dan Politik

15 jam lalu

Riza Patria: Pak Anies Tak Pernah Campur Adukkan Urusan di DKI dan Politik

"Pak Anies memahami, selama ini, kan tidak mencampuradukkan urusan DKI dengan urusan politik," kata Wagub DKI Riza Patria


Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

18 jam lalu

Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

Agung Baskoro menilai deklarasi Anies sebagai sebagai capres oleh NasDem bakal membuat poros politik yang eksis semakin mengerucut.


Anies Capres Nasdem, PDIP: Mengada-ada, Proyek TIM Belum Selesai Tapi Diresmikan

21 jam lalu

Anies Capres Nasdem, PDIP: Mengada-ada, Proyek TIM Belum Selesai Tapi Diresmikan

Gembong Warsono memberikan catatan kepada Gubernur Anies Baswedan usai deklarasi dicalonkan menjadi presiden oleh Partai NasDem.


Resmi Jadi Capres Nasdem, Anies Baswedan Diminta PDIP Tak Lagi Bikin Keputusan Strategis

23 jam lalu

Resmi Jadi Capres Nasdem, Anies Baswedan Diminta PDIP Tak Lagi Bikin Keputusan Strategis

Anggota DPRD DKI dari PDIP Gilbert Simanjuntak meminta Anies Baswedan berhenti membuat keputusan strategis yang bisa bebani Pj Gubernur DKI.


Anies Baswedan Capres NasDem, PDIP: Curiga Dulu Tolak Reklamasi, Kini Proreklamasi

1 hari lalu

Anies Baswedan Capres NasDem, PDIP: Curiga Dulu Tolak Reklamasi, Kini Proreklamasi

Anggota DPRD DKI dari PDIP Gilbert Simanjuntak tidak merasa keberatan dengan deklarasi partai NasDem yang mencapreskan Anies Baswedan.


Fraksi PDIP DPR Usulkan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

1 hari lalu

Fraksi PDIP DPR Usulkan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Pembentukan pansus dimaksudkan agar mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif atas tragedi Kanjuruhan.


Anies Jadi Capres NasDem, PDIP: Jangan Gunakan Panggung Gubernur DKI

1 hari lalu

Anies Jadi Capres NasDem, PDIP: Jangan Gunakan Panggung Gubernur DKI

"Hari ini Pak Anies statusnya sudah berubah, jangan menggunakan jabatan dia di DKI Jakarta untuk kepentingan pribadi," kata Sekretaris DPD PDIP DKI