Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Dalam Negeri berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengeluarkan aturan cuti bagi kepala daerah dalam kampanye pemilu 2009. Sehingga, pemerintahan daerah dan pelayanan publik tetap berjalan. "Saat ini tengah disiapkan tata cara dan pengaturan soal keikutsertaan pejabat daerah dalam pemilu legislatif dan presiden," kata juru bicara Departemen Dalam Negeri Saut Situmorang di Kantor Wakil Presiden, Selasa (29/7). Kampanye Pemilu 2009 berlangsung mulai 12 Juli 2008. Kampanye pemilu itu berlangsung selama sembilan bulan. Namun, kampanye berupa rapat umum dijadwalkan Maret 2009. Kampenye itu berlangsung selama 21 hari. Sebagian besar kepala daerah, kata Saut, diusung partai politik dalam pencalonannya. Sehingga, kepala daerah dan wakil kepala daerah kemungkinan besar akan terlibat dalam kampanye rapat umum itu. "Jangan sampai keikutsertaan kepala daerah dalam kampanye mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan masyarakat," katanya. "Diharapkan lebih cepat lebih baik (aturan keluar)," katanya. Menurut dia, detail pengaturan cuti antara kepala daerah dan wakilnya memang belum ditetapkan. Namun, dia melanjutkan, aturan itu merujuk pada aturan cuti presiden dan wakil presiden yang berkampanye bergantian. Sehingga, tidak terjadi kekosongan pemerintahan. "Yang jadi pertimbangan utama, pemerintahan dapat berjalan," ujarnya. KURNIASIH BUDI
Iklan
