PBNU Tak Setuju Majelis Taklim Harus Daftar ke Kementerian Agama

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua PBNU Robikin Emhas usia diskusi Setara Institute di AOne Hotel, Jakarta Pusat, 8 Februari 2018. Tempo / Friski Riana

    Ketua PBNU Robikin Emhas usia diskusi Setara Institute di AOne Hotel, Jakarta Pusat, 8 Februari 2018. Tempo / Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU KH Robikin Emhas menegaskan Nahdlatul Ulama (NU) tidak sependapat dengan aturan setiap lembaga majelis taklim harus terdaftar di Kementerian Agama.

    "Kalau dari pandangan NU, kami tidak sependapat. Masa harus daftar," kata Robikin Emhas, di Meulaboh, Senin, 23 Desember 2019.

    Pernyataan ini, dia sampaikan menjawab pertanyaan dari peserta Seminar Nasional Kebangsaan Nahdlatul Ulama di Aceh Barat.

    Menurutnya, semua kegiatan majelis taklim yang dilaksanakan oleh masyarakat semuanya berasal dari biaya sendiri, dan kegiatan keagamaan dalam agama Islam tersebut sudah dijamin oleh negara.

    Mestinya, kata dia, para pihak agar dapat bersyukur karena kegiatan majelis taklim yang dilaksanakan oleh kalangan masyarakat dilakukan secara sukarela.

    Tapi, katanya pula, bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan lembaga majelis taklim ke Kementerian Agama terdekat, maka hal itu dipersilakan karena aturan ini bersifat tidak wajib.

    "Ini kan mendaftarnya sukarela, yang mau mendaftar silakan," katanya.

    Emhas menduga, bagi masyarakat yang mau mendaftarkan lembaga majelis taklim ke kementerian terkait bisa saja berpotensi mendapatkan pembinaan dari pemerintah, baik itu dari segi pembinaan secara kelembagaan atau pun bisa jadi dalam bentuk bantuan.

    "Yang pasti itu bukan wajib hukumnya," kata Robikin Emhas.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.