Sempat Dibatalkan MK, DPR Sahkan RUU SDA Hari Ini

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air atau RUU SDA menjadi undang-undang di Sidang Paripurna DPR RI, Selasa, 17 September 2019.

"Apakah RUU tentang Sumber Daya Air dapat disetujui disahkan menjadi undang-undang. Apakah dapat disetujui?" kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah selaku pimpinan sidang.

"Setuju," jawab anggota dewan. Fahri kemudian mengetuk palu tanda pengesahan RUU Sumber Daya Air menjadi undang-undang.

Pada 2015 silam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sempat dibatalkan untuk seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pembahasan kemudian dilakukan dari awal, hingga akhirnya disahkan hari ini.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden Jokowi bahwa RUU SDA merupakan manifestasi dari semangat, cita-cita serta komitmen Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI dalam menegaskan pemaknaan penguasaan negara terhadap air.

"Itu mutlak diperlukan mengingat air kebutuhan yang sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup di dunia ini," ujar Yasonna.

RUU SDA itu juga mengakomodir kebutuhan dan dinamika yang terjadi saat ini di antaranya:

a. Jaminan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sebesar 60 liter per orang per hari
b. Pengelolaan sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem (single management)
c. Penguatan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya air






Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

16 jam lalu

Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru Atnike Nova Sigiro menyalahi Undang-Undang.


Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

17 jam lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.


DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

22 jam lalu

DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

Sebagai SDM unggul, kapasitas dan kapabilitas prajurit TNI harus menjadi perhatian penting dari sisi pengetahuan kemiliteran maupun akademik yang mumpuni dan terlatih.


Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

1 hari lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

1 hari lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

1 hari lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

1 hari lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

1 hari lalu

Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

1 hari lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

2 hari lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.