Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rachmawati Sebut MPR Saat Ini Ibarat Macan Ompong

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, memberi piagam kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto saat upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-73 di Universitas Bung Karno, Jakarta, Jumat, 17 Agustus 2018. Prabowo Subianto menerima penghargaan The Star of Soekarno dari pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, memberi piagam kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto saat upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-73 di Universitas Bung Karno, Jakarta, Jumat, 17 Agustus 2018. Prabowo Subianto menerima penghargaan The Star of Soekarno dari pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri menyebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat ini seperti macan ompong. Ini disebutnya terjadi sejak era Megawati Soekarnoputri.

"MPR saat ini kalau saya ibarat macan ompong, karena setelah diamandemen empat kali pada 2001, zaman Megawati, fungsi MPR sudah berubah total," kata Rachamawati di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019.

Rachmawati mengatakan, MPR saat ini sudah bukan lembaga tertinggi negara dan tidak jelas tugas, pokok, dan fungsinya. Misalnya, dia menyebutkan MPR saat ini tidak bisa membuat garis-garis besar haluan negara (GBHN) dan ketetapan.

"Sekarang sudah enggak jelas apakah kriteria MPR ini dalam bentuk ketatanegaraan kita sistemnya dwikameral, trikameral, atau monokameral," kata dia.

Untuk mengembalikan kedudukan dan tugas pokok dan fungsi MPR, Rachmawati menilai tugas ketua MPR mendatang adalah mengembalikan UUD 45 yang asli atau sesuai amanat proklamasi. Sebab, jika hanya melakukan amandemen terbatas, seperti yang diwacanakan saat ini, tidak akan membantu masalah ketatanegaraan ke depan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wacana amandemen terbatas yang didorong PDIP adalah menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Kalau kita hanya mengaktifkan GBHN, sekarang pun sama saja dengan amandemen keempat ini, nanti ada amandemen kelima," ujar Rachmawati.

Baca juga: 74 Tahun Merdeka:  Peran TNI di Era Presiden Jokowi Kebablasan?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bamsoet: Rapimnas dan Munas XI Partai Golkar Dilaksanakan 20-21 Agustus 2024

5 hari lalu

Ketua MPR merangkap Wakil Ketua Umum Partai Golkar serta Ketua Pelaksana Rapimnas dan Munas XI Partai Golkar Bambang Soesatyo, bersama petinggi Partai, menggelar konferensi pers setelah rapat panitia Rapimnas dan Munas XI Partai Golkar di Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2024. Partai Golkar siap menggelar Rapimnas dan Munas 20 - 21 Agustus 2024, di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta. Dok. MPR
Bamsoet: Rapimnas dan Munas XI Partai Golkar Dilaksanakan 20-21 Agustus 2024

Munas Partai Golkar akan dibuka Plt Ketua Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita


Ketua Umum PDIP Megawati dan Cucu Soeharto Pernah Jadi Pasukan Paskibraka

6 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pidato saat penutupan Rapat Kerja Nasional V PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta, Minggu, 26 Mei 2024. Hasil dari Rakernas V PDI Perjuangan yang diselenggarakan dari 24-26 Mei ini seluruh kader Partai menyatakan untuk tetap memilih Mega menjadi ketua umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ketua Umum PDIP Megawati dan Cucu Soeharto Pernah Jadi Pasukan Paskibraka

Ketua Umum PDIP Megawati dan Rachmawati Soekarnoputri pernah menjadi pasukan Paskibraka, juga dua cucu Soeharto.


Pidato Lengkap Kenegaraan Jokowi di Akhir Masa Jabatan

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato terkait Laporan Kinerja Lembaga-lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Pidato Lengkap Kenegaraan Jokowi di Akhir Masa Jabatan

Isi pidato lengkap kenegaraan Jokowi untuk terakhir kali dalam Sidang Tahunan MPR RI.


Jokowi Pakai Baju Adat Betawi saat Hadiri Sidang Tahunan MPR Terakhir

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara, Iriana Jokowi saat tiba di lokasi sidang tahunan MPR, kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat, 16 Agustus 2024. Foto: tangkap layar TV Parlemen
Jokowi Pakai Baju Adat Betawi saat Hadiri Sidang Tahunan MPR Terakhir

Jokowi mengenakan pakaian adat Betawi berwarna hitam-hitam saat tiba di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada sekitar pukul 09.00 WIB.


Gugatan Fadel Muhammad Kandas di MA, DPD Minta MPR Segera Lantik Tamsil Linrung

11 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad Al-Haddar, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Fadel Muhammad Al-Haddar, juga pernah menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan RI, diperiksa sebagai saksi dimintai keterangan dan pengetahuannya terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri Covid-19 mencapai Rp.3,03 triliun di Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2020-2022. TEMPO/Imam Sukamto
Gugatan Fadel Muhammad Kandas di MA, DPD Minta MPR Segera Lantik Tamsil Linrung

MA kabulkan kasasi DPD RI atas gugatan Fadel Muhammad terhadap SK DPD Nomor 2/DPDRI/I/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan MPR RI dari Unsur DPD


Bamsoet dan Pimpinan MPR Bakal Sambangi Airlangga hingga Prabowo dalam Silaturahmi Kebangsaan

38 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menerima silaturahmi kebangsaan oleh pimpinan MPR di Gedung DPP Demokrat, Jakarta pada Selasa, 16 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Bamsoet dan Pimpinan MPR Bakal Sambangi Airlangga hingga Prabowo dalam Silaturahmi Kebangsaan

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut pimpinan lembaganya akan melanjutkan kunjungan silaturahmi kebangsaannya ke sejumlah partai


Momen Bamsoet Pekik Takbir saat Kunjungi Kantor DPP PKS

47 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat tiba di Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Momen Bamsoet Pekik Takbir saat Kunjungi Kantor DPP PKS

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengunjungi Kantor DPP PKS. Bamsoet sempat memekikkan takbir begitu tiba di kantor partai itu.


PAN Tolak Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR

52 hari lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan memberikan sambutan saat Parta PAN menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Amanat Nasional yang ke 4: Menang Bersama di Kantor DPP PAN, Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2024. Rakernas tersebut dihadiri Pengurus DPP PAN, DPW dan DPD PAN se Indonesia, Ortom PAN, serta Fraksi PAN DPR RI. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
PAN Tolak Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR

Pimpinan MPR bersilaturahmi dengan elit PAN. Dalam pertemuan itu, PAN menolak amandemen UUD 1945 untuk mengembalikan kewenangan MPR memilih presiden.


Alasan PDIP Sebut Peran MPR Perlu Diperkuat Lewat Amendemen UUD 1945

52 hari lalu

Said Abdullah memulai karier menjadi anggota DPR/MPR RI pada periode 2004-2009 dan berlanjut hingga periode 2009-2014 serta periode 2019-2024. Politisi PDIP ini juga pernah menjadi Calon Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2013 lalu. Dok. DPR
Alasan PDIP Sebut Peran MPR Perlu Diperkuat Lewat Amendemen UUD 1945

Said Abdullah menuturkan, dalam wacana amendemen UUD 1945, yang perlu dipertegas adalah kebutuhan Indonesia ke depan.


Jokowi Minta Penyetaraan Harga Alkes dan Obat, Muhaimin Sebut Lebih Penting Tambah Dokter

53 hari lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan keterangan kepada wartawan usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Jokowi Minta Penyetaraan Harga Alkes dan Obat, Muhaimin Sebut Lebih Penting Tambah Dokter

Menurut Muhaimin Iskandar, optimalisasi rekrutmen dokter seharusnya menjadi prioritas pemerintah saat ini.