Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua Umum PDIP Megawati dan Cucu Soeharto Pernah Jadi Pasukan Paskibraka

image-gnews
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pidato saat penutupan Rapat Kerja Nasional V PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta, Minggu, 26 Mei 2024. Hasil dari Rakernas V PDI Perjuangan yang diselenggarakan dari 24-26 Mei ini seluruh kader Partai menyatakan untuk tetap memilih Mega menjadi ketua umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pidato saat penutupan Rapat Kerja Nasional V PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta, Minggu, 26 Mei 2024. Hasil dari Rakernas V PDI Perjuangan yang diselenggarakan dari 24-26 Mei ini seluruh kader Partai menyatakan untuk tetap memilih Mega menjadi ketua umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka tingkat nasional tentu merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Terutama karena bisa ikut andil membumbungkan Sang Saka Merah Putih di pucuk tiang saat upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Apalagi, proses seleksinya terbilang ketat dan butuh pengorbanan waktu dan tenaga. Seleksi diawali dari tingkat kota/kabupaten pada Maret dan April. Bagi yang lolos, seleksi untuk ke tingkat provinsi akan dikirim pada Mei. Dari tingkat Provinsi, bagi yang lolos seleksi untuk ke tingkat nasional akan dikirim dua pasang putra dan putri pada Juni.

Panitia seleksi kemudian menetapkan satu pasangan putra dan putri terbaik dari setiap provinsi menjadi anggota Paskibraka nasional. Mereka lalu diasramakan di pusat pelatihan pada minggu terakhir Juli. Selama tiga pekan, para calon Paskibraka atau Capaska itu akan menjalani latihan Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan latihan formasi pengibaran/penurunan bendera.

Kendati terbilang berat, keluarga presiden ternyata juga ada yang pernah menjadi anggota Paskibraka tingkat nasional. Mereka adalah anak Presiden Pertama RI Sukarno atau Bung Karno, yakni Megawati Soekarnoputri dan Rachmawati Soekarnoputri. Serta cucu Presiden Kedua RI Soeharto yakni Danty Rukmana dan Wiratama Hadi Ramanto.

1. Megawati Soekarnoputri

Anak kedua dan putri pertama Bung Karno dengan Fatmawati, Megawati Soekarnoputri ternyata pernah jadi anggota Paskibraka. Megawati menjadi pasukan pengibar sang saka merah putih pada 1964. Tak hanya sebagai anggota, kala HUT Proklamasi RI ke-19 itu, dia bahkan menjadi pembawa baki.

Pengalamannya itu dikisahkan kembali oleh Megawati saat melepas purna Paskibraka pada 2021 lalu. Presiden RI ke-5 ini mengaku bangga karena membawa bendera asli yang dijahit sang ibu. Pengalaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga tergolong unik karena dia menerima bendera pusaka itu dari sang ayah.

Pada 2018 lalu, ibunda Ketua DPR RI Puan Maharani menerima penganugerahan ‘Lifetime Achievement’ Bhakti Teratai Putra Indonesia pada Sabtu, 10 November. Penghargaan diberikan oleh Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia kepada putri Presiden ke-1 RI Sukarno itu.

“Penghargaan ini untuk Ibu Megawati yang sudah banyak memberikan kontribusi bagi paskibraka dalam perkembangannya selama ini,” ujar Ronal Surapradja, pembawa acara.

Megawati mendapatkan penghargaan ini dalam rangka 25 tahun Purna Paskibraka Indonesia Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri oleh purna paskibraka dari angkatan 1960-an, hingga angkatan termuda yakni 2000-an. Dalam acara ini Megawati juga memberikan sambutan kepada anggota Purna Paskibraka Indonesia. Sambutan dari Megawati ini bertemakan pidato wawasan kebangsaan Indonesia.

2. Rachmawati Soekarnoputri

Putri ketiga Bung Karno dengan Fatmawati, Rachmawati Soekarnoputri juga pernah jadi anggota Paskibraka. Adik kandung Megawati itu menjadi anggota Paskibraka pada 1966. Dalam potret lawas yang beredar, Rachmawati juga ditugaskan menjadi pembawa baki pada HUT Proklamasi RI-21 itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rachmawati dikenal sebagai pengacara dan politikus Indonesia. Dia juga diketahui sebagai pendiri sekaligus Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Bung Karno. Dia meninggal pada 3 Juli 2021 lalu.

Selama hidupnya, Rachmawati ternyata selalu berbeda arah politik dengan kakaknya, Megawati. Misalnya, ketika mendirikan Partai Pelopor pada 2002, Rachmawati terang-terangan menyebut Megawati hanyalah anak biologis Soekarno, bukan anak ideologis.

Rachmawati juga pernah menuding Megawati telah melakukan makar saat menjadi wakil presiden pendamping presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada 1999-2001.

Dia juga menyinggung ketika Megawati menjabat sebagai presiden dan menandatangani amandemen ketiga dan keempat UUD 1945. Ia menilai keputusan tersebut karena Megawai ingin menjalankan pemerintahan yang liberal kapitalistik.

3. Danty Rukmana

Danty Rukmana merupakan anak pasangan Indra Rukmana dan Siti Hardianti Rukmana atau alias Tutut Soeharto. Danty pernah menjadi anggota Paskibraka pada 17 Agustus 1990. Diceritakan, dia mengikuti seleksi anggota Paskibraka tanpa sepengetahuan pihak keluarga. Cucu Soeharto ini ditugaskan menjadi pembawa baki bendera. Dia menerima bendera yang akan dikibarkan dari sang kakek, Presiden Soeharto.

4. Wiratama Hadi Ramanto

Jejak Danty diikuti oleh sepupunya, Wiratama Hadi Ramanto, putra tunggal Mamiek Soeharto dengan Pratikno Singgih. Wira menjadi sorotan para tamu dan wartawan yang berada di Istana Negara, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengukuhkan anggota Paskibraka 2007. Wira adalah cucu mantan Presiden Soeharto yang terpilih dari hasil seleksi calon Paskibraka dari Provinsi Banten.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  | FATHUR RACHMAN | SYAIFUL HADI | FRISKI RIANA

Pilihan Editor: Sederet Kontroversi Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Terakhir Larang Hijab Petugas Paskibraka 2024

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PDIP Beri Sinyal Dukung Pemerintahan Prabowo dan Apresiasi Kabinet Zaken

12 menit lalu

Ketua DPR Puan Maharani (kiri) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung menemui Menteri Pertananan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di sela acara kunjungan Paus Fransiskus di Istana Negara, Rabu, 4 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
PDIP Beri Sinyal Dukung Pemerintahan Prabowo dan Apresiasi Kabinet Zaken

PDIP bicara soal peluang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Partai banteng ini juga apresiasi wacana kabinet zaken Prabowo.


Respons PDIP dan PPP Soal Wacana Kabinet Zaken Prabowo

12 jam lalu

Presiden Terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik saat Apel Kader Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024. Dalam kegiatan tersebut, beberapa tokoh partai dan menteri terlihat hadir, di antaranya Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menparekraf Sandiaga Uno, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, serta sejumlah pemimpin dan petinggi partai politik lainnya. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Respons PDIP dan PPP Soal Wacana Kabinet Zaken Prabowo

Gerindra menyatakan proporsi menteri Prabowo dari kalangan profesional nonpartai politik akan lebih banyak dibandingkan kader parpol.


PDIP Ungkap Alasan Usulkan Kembali Heru Budi Jadi Pj Gubernur DKI

13 jam lalu

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 26 Agustus 2024.  TEMO/Daniel A. Fajri
PDIP Ungkap Alasan Usulkan Kembali Heru Budi Jadi Pj Gubernur DKI

Menurut Rio, Heru Budi Hartono sudah berpengalaman selama dua tahun menjadi Pj Gubernur sejak awal dilantik 17 Oktober 2022.


Mobil Harun Masiku Ditemukan, Ada Dimana?

15 jam lalu

Mobil Toyota Camry diduga milik Harun Masiku, tersangka penyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mobil itu kini terparkir di area Apartemen Thamrin Residences, Jakarta, Ahad, 19 Januari 2020. TEMPO/Rosseno Aji
Mobil Harun Masiku Ditemukan, Ada Dimana?

Dimana mobil Harun Masiku yang berhasil ditemukan oleh KPK dan diduga berisi dokumen penting?


Said Abdullah Bicara Peluang PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo

16 jam lalu

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah saat memimpin rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menko Perekonomian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Rapat tersebut membahas  rencana kerja anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RAPBN tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Said Abdullah Bicara Peluang PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan tak menutup kemungkinan PDIP mendukung pemerintahan Prabowo Subianto bila terdapat kesamaan visi dan misi


Soal Klaim Kabinet Zaken Prabowo, PDIP: Kami Apresiasi

16 jam lalu

Said Abdullah memulai karier menjadi anggota DPR/MPR RI pada periode 2004-2009 dan berlanjut hingga periode 2009-2014 serta periode 2019-2024. Politisi PDIP ini juga pernah menjadi Calon Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2013 lalu. Dok. DPR
Soal Klaim Kabinet Zaken Prabowo, PDIP: Kami Apresiasi

PDIP merespons rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang bakal membentuk kabinet zaken untuk pemerintahan mendatang.


Hasto Sebut Jokowi Tidak Pantas Duduki Kursi Wantimpres

16 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto saat menjadi pembicara diskusi Beranda Politik di Komunitas Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Kamis, 12 September 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Hasto Sebut Jokowi Tidak Pantas Duduki Kursi Wantimpres

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai Presiden Jokowi tidak pantas duduki jabatan Wantimpres. Mengapa?


Nawawi Pomolango Tolak Anggapan KPK Anak Kandung Pemerintahan Megawati

22 jam lalu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Nawawi Pomolango saat ditemui usai rapat dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 11 Juni 2024 di Kompleks Parlemen Senayan. TEMPO/Intan Setiawanty
Nawawi Pomolango Tolak Anggapan KPK Anak Kandung Pemerintahan Megawati

Nawawi Pomolango mengatakan seharusnya KPK lahir pada Agustus 2001, namun, KPK tak kunjung dibentuk karena banyak pihak tak menginginkannya.


Hasto Sebut PDIP Bakal Laporkan Pengacara yang Tipu 5 Kadernya

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meninggalkan gedung KPK usai diperiksa sebagai saksi, di Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024. Hasto diperiksa selama lebih dari 4 jam soal kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub). TEMPO/Ilham Balindra
Hasto Sebut PDIP Bakal Laporkan Pengacara yang Tipu 5 Kadernya

PDIP akan mengambil langkah hukum terhadap orang yang menipu lima kader mereka untuk menggugat kepemimpinan Megawati.


Hasto Sindir KPK Batal Periksa Kaesang soal Jet Pribadi: Saya Bukan Pejabat Negara tapi Diperiksa

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto saat menjadi pembicara diskusi Beranda Politik di Komunitas Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Kamis, 12 September 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Hasto Sindir KPK Batal Periksa Kaesang soal Jet Pribadi: Saya Bukan Pejabat Negara tapi Diperiksa

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut KPK diskriminatif karena tak memeriksa Kaesang dalam dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi.