Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Massa Gelar Aksi Penolakan Muktamar, PKB: Mereka Ingin Buat Kegaduhan

image-gnews
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa atau Wasekjen PKB Syaiful Huda menghadiri perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-26 sekaligus pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa atau Wasekjen PKB Syaiful Huda menghadiri perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-26 sekaligus pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Iklan

TEMPO.CO, Badung - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Syaiful Huda merespons aksi unjuk rasa yang digelar di sekitar lokasi Muktamar PKB. Dia mengatakan massa yang menolak Muktamar PKB itu bukanlah kader partainya. 

"Hasil investigasi kami, mereka bukan kader dan bukan pengurus PKB," kata Huda saat menggelar konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali pada Sabtu, 24 Agustus 2024.

Adapun puluhan massa memadati Lapangan Lagoon Nusa Dua, Badung, Bali yang berjarak 1,6 km dari lokasi Muktamar PKB. Mereka mengenakan atribut PKB dan menolak pelaksanaan muktamar. 

Huda menuntut demonstran agar melepas atribut PKB yang mereka gunakan. Dia menuding massa aksi itu hanya ingin merusak citra partainya. 

"Aksi mereka adalah penyusupan dari proses legal--konstitusional," ujarnya. 

Lebih lanjut, Sekretaris Steering Committee Muktamar PKB itu juga meminta kepada Polda Bali untuk membubarkan aksi tersebut. Dia mengaku khawatir akan terjadi gangguan ketertiban umum apabila massa aksi masih berunjuk rasa. 

"Mereka berencana untuk membuat kegaduhan di bumi Bali yang kita cintai ini," tutur Huda. 

Tak sampai di situ, Huda tak menyebut dengan tegas siapa pihak yang menjadi penggerak aksi tersebut. Dia meminta kepolisian untuk mengusut sosok yang memobilisasi demonstran. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami minta aktor intelektualnya diusut sampai tuntas," tuturnya. 

Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Habib Umarsyah meminta Partai Kebangkitan Bangsa membatalkan pelaksanaan muktamar di Bali yang rencananya berlangsung mulai hari ini hingga besok. Hal ini mengingat rencana pelaksanaan Muktamar PKB mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat Bali. 

“Kami khawatir jika dipaksakan nanti malah timbul gesekan antar-elemen masyarakat,” kata Habib Umarsyah melalui keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024.

Di sisi lain, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memerintahkan Gerakan Pemuda atau GP Ansor, Barisan Ansor Serbaguna (Banser), dan Ikatan Pencak Silat Pagar Nusa yang ada di Bali untuk kembali ke wilayahnya masing-masing. Dia menilai ketiga organisasi itu telah membuktikan kesetiaan terhadap NU. 

"Hendaknya sahabat-sahabat sekalian kembali ke kediaman masing-masing dengan tertib, mempertahankan disiplin penuh, dan bersiaga untuk perintah selanjutnya," kata pria yang karib disapa Gus Yahya itu dalam rekaman video yang tayang di akun YouTube NU Online pada Jumat, 23 Agustus 2024.

Konflik antara PBNU dan PKB memanas setelah DPR membentuk pansus haji. Pansus haji yang diinisiasi oleh Cak Imin selaku Ketua Pengawas Haji DPR dinilai PBNU sebagai langkah untuk menyerang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, adik dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. PBNU sampai mengambil langkah membentuk tim khusus untuk mendalami konflik PKB dan PBNU. 

Pilihan Editor: PBNU Minta PKB Batalkan Muktamar di Bali

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

3 dari 5 Anggota Baru BPK yang Disahkan DPR dari Parpol, Ini Profil Mereka

41 menit lalu

Anggota baru BPK, searah jarum jam: Daniel Lumban Tobing, Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Fathan Subchi, Budi Prijono (FOTO: X.com/@BPKRI, . BPK RI, TEMPO/M Taufan Rengganis, Oji/Novel,  Kemhan.go.id)
3 dari 5 Anggota Baru BPK yang Disahkan DPR dari Parpol, Ini Profil Mereka

DPR menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi XI terhadap lima anggota terpilih BPK periode 2024-2029.


Kejati Bali Ajukan Penangguhan Penahanan Warga yang Pelihara Landak Jawa

2 jam lalu

I Nyoman Sukena, 38 tahun, menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Ia menjadi terdakwa karena memelihara empat ekor landak jawa (Hysterix Javanica) yang masuk dalam kategori hewan dilindungi. Foto: ANTARA/Rolandus Nampu
Kejati Bali Ajukan Penangguhan Penahanan Warga yang Pelihara Landak Jawa

I Nyoman Sukena menjadi terdakwa karena memelihara 4 ekor landak jawa yang termasuk satwa dilindungi


Ikut Lari di Desa Wisata Kukuh Tabanan, Sandiaga Uno Kagum pada Keindahan Alas Kedaton

19 jam lalu

Alas Kedaton Fun Run 2024 (Kemenparekraf.go.id)
Ikut Lari di Desa Wisata Kukuh Tabanan, Sandiaga Uno Kagum pada Keindahan Alas Kedaton

Alas Kedaton merupakan kawasan hutan lindung yang terkenal sebagai tempat tinggal kera ekor panjang.


PKB: Cak Imin Bicara Go Public hingga Soal Kepengurusan DPP

20 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri Muktamar PKB di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali pada Sabtu, 24 Agustus 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
PKB: Cak Imin Bicara Go Public hingga Soal Kepengurusan DPP

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan dalam lima tahun ke depan, partai ini akan memasuki era baru yang ia sebut go public


Deportasi WNA Asal Kanada, Apa Syarat Seseorang Bisa Kena Pengusiran dari Suatu Negara?

22 jam lalu

Rumah Detensi Imigrasi Denpasar mendeportasi WNA asal Kanada karena melanggar izin tinggal termasuk mendirikan perusahaan fiktif di Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (7/9/2024). ANTARA/HO-Rudenim Denpasar
Deportasi WNA Asal Kanada, Apa Syarat Seseorang Bisa Kena Pengusiran dari Suatu Negara?

WNA asal Kanada kena deportasi usai diketahui memiliki perusahaan fiktif di Bali. Apa syarat seorang WNA bisa dideportasi?


Berkat Ngrombo Provinsi Bali Meraih Prestasi

1 hari lalu

Berkat Ngrombo Provinsi Bali Meraih Prestasi

Semangat Ngrombo mengakselerasi suksesnya berbagai program prioritas pemerintah. Spirit masyarakat Bali dalam kerja sama dan kerja bersama.


Longsor Melanda Bangli Bali, Satu Orang Meninggal

1 hari lalu

Kondisi di lokasi proyek pembangunan coffee shop Paper Hills yang terdampak tanah longsor di Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Sabtu, 7 September 2024. (BNPB)
Longsor Melanda Bangli Bali, Satu Orang Meninggal

Empat pekerja tertimbun material longsor dan salah satunya meninggal dunia.


Tanggapan Pemangku Pariwisata Bali, Soal Rencana Menparekraf Moratorium Pembangunan Hotel dan Kelab

1 hari lalu

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menerima penghargaan Nugraha Mahottama dalam Bali Tourism Awards 2024 di Denpasar, Bali, Selasa 6 Agustus 2024. Bali Tourism Awards ke-9 tahun 2024 diselenggarakan untuk memberikan apresiasi kepada pelaku jasa pariwisata yang mendukung pembangunan dalam rangka memajukan industri dan objek wisata di Bali. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Tanggapan Pemangku Pariwisata Bali, Soal Rencana Menparekraf Moratorium Pembangunan Hotel dan Kelab

GIPI dan PHRI setuju dengan rencana pemerintah menghentikan alih fungsi lahan sawah menjadi komersial dan memoratorium hotel di kawasan Bali Selatan.


Bali Sesak Infrastruktur, Menparekraf Godok Moratorium Pembangunan Hotel dan Kelab

1 hari lalu

Pekerja menyiapkan kamar yang akan dihuni tamu hotel di Swiss-Belhotel Rainforest, Kuta, Badung, Bali, Kamis, 9 April. 2020. ANTARA
Bali Sesak Infrastruktur, Menparekraf Godok Moratorium Pembangunan Hotel dan Kelab

Beleid menyetop konversi lahan pertanian menjadi komersial guna menjaga kualitas pariwisata di beberapa destinasi wisata termasuk di Bali Selatan.


Cak Imin Bilang Ini Periode Terakhirnya Jadi Ketum, Ingin PKB Go Public

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri Muktamar PKB di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali pada Ahad, 25 Agustus 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Cak Imin Bilang Ini Periode Terakhirnya Jadi Ketum, Ingin PKB Go Public

Cak Imin mengaku bersyukur atas dukungan yang diberikan pemerintah kepada PKB melalui pengesahan struktur kepengurusan partai hasil Muktamar Bali.