GKR Hemas Jelaskan Soal Dualisme di DPD ke Jokowi

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPD RI, GKR. Hemas (tengah), Nurmawati Dewi Bantilan (jilbab biru), Anna Latuconsina (jilbab hijau), dan pengacara Irmanputra Sidin usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 8 Januari 2019. TEMPO/Ahmad Faiz.

    Anggota DPD RI, GKR. Hemas (tengah), Nurmawati Dewi Bantilan (jilbab biru), Anna Latuconsina (jilbab hijau), dan pengacara Irmanputra Sidin usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 8 Januari 2019. TEMPO/Ahmad Faiz.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara khusus mengundang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, GKR Hemas, ke Istana Kepresidenan pagi ini, Selasa, 8 Januari 2019. Jokowi ingin mengetahui soal konflik dualisme kepemimpinan DPD RI antara kubu Hemas dan Oesman Sapta Odang yang sudah berlangsung sejak 2017.

    Baca: Diberhentikan Sementara dari DPD RI, GKR Hemas Tempuh Upaya Hukum

    Hemas tiba bersama anggota DPD lain, yakni Nurmawati Dewi Bantilan dan Anna Latuconsina serta pengacara Irmanputra Sidin. "Kami diundang, beliau (Jokowi) minta kami menjelaskan persoalan yang terjadi di DPD," kata Hemas saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Hemas menuturkan, Jokowi memahami apa yang sedang terjadi di DPD setelah mendapat penjelasan pihaknya. Ia mengklaim Jokowi mendukung langkah kubu Hemas untuk membawa masalah dualisme kepemimpinan lembaga negara ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Beliau mendorong supaya semua terselesaikan di MK," ucapnya.

    Irmanputra Sidin menjelaskan, konflik di DPD belum usai. Ia menyebut pimpinan DPD yang sah saat ini adalah Hemas dan Farouk Muhammad. Keduanya dipilih berdasarkan hasil pemilihan pada 2014.

    Baca: GKR Hemas Protes Pemberhentian Sementara Dirinya dari DPD RI

    Merujuk putusan MA nomor 20P/HUM/2017, kata Irman, masa jabatan pimpinan DPD adalah lima tahun. Putusan ini merupakan hasil judicial review terhadap Peraturan DPD RI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib yang sebelumnya memangkas masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi 2,5 tahun.

    "Artinya DPD masih terbelah dua pimpinan. Pimpinan versi 2014-2019 yaitu Ibu Hemas dengan Pak Farouk (Muhammad) dengan yang sekarang, Pak Oesman Sapta (Oesman Sapta Odang, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis)," ujarnya.

    "Kami menyampaikan juga (pada Jokowi) kami akan mencari kepastian konstitusional siapa lembaga yang paling berwenang ke MK," ujar Irma.

    Konflik DPD bermula dari perubahan tata tertib tersebut. Meski sudah ada putusan MA, DPD yang dipimpin oleh Mohammad Saleh, yang menggantikan Irman Gusman, tetap menggelar rapat paripurna untuk memilih pimpinan yang baru pada 3 April 2017 dengan alasan sesuai rapat panitia musyawarah sebelumnya.

    Baca: GKR Hemas dan 7 Tokoh Ini Dapat Tanda Kehormatan dari Jokowi

    Sidang paripurna DPD saat itu akhirnya berjalan dengan ricuh. Sempat diwarnai beberapa kali skorsing, sidang yang berlangsung hingga dini hari ini akhirnya memutuskan ada pergantian pimpinan DPD. Oesman Sapta Odang, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis terpilih menggantikan Mohammad Saleh, GKR. Hemas, dan Farouk Muhammad.

    Belakangan ini Hemas dan Farouk menganggap keterpilihan Oesman ilegal. Konflik kedua kubu terus berlanjut. Terbaru, Hemas diberhentikan sementara dengan alasan banyak membolos rapat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.