Jumat, 14 Desember 2018

Napi di Palu dan Donggala Kabur, JK: Tetap Dicari pada Waktunya

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden M. Jusuf Kalla memantau bencana tsunami Donggala saat transit di Hong Kong dalam perjalanan dari New York untuk menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sabtu, 29 September 2018.

    Wakil Presiden M. Jusuf Kalla memantau bencana tsunami Donggala saat transit di Hong Kong dalam perjalanan dari New York untuk menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sabtu, 29 September 2018.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK memastikan pemerintah akan mencari tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Palu dan Rumah Tahanan Donggala yang kabur. "Tentu tetap dicari nanti pada waktunya," kata JK di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 1 Oktober 2018.

    Baca: JK Ungkap Kesulitan PMI Bawa Bantuan ke Palu dan Donggala

    JK mengatakan, para tahanan dan napi kabur karena gedung lapas dan rutan rusak karena terdampak tsunami dan gempa. Kondisi tersebut, kata JK, juga pernah terjadi saat bencana tsunami di Aceh. "Memang sama itu seperti yang terjadi di Aceh dulu saat tsunami, karena penjaranya juga kena dan kabur, maka mereka lari," ujarnya.

    Sebelumnya, Kepala Lapas Palu Adhi Yan Ricoh mengatakan sebagian besar napi penghuni Lapas Kelas IIA Palu kabur setelah gempa.

    Adhi mengatakan sekitar 560 narapidana melarikan diri setelah lampu padam dan tembok-tembok roboh akibat diguncang gempa. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Utami membantah ada ratusan warga binaan kabur.

    Baca: JK Kirim Helikopter Bantu Korban Tsunami Palu dan Gempa Donggala

    Sri mengatakan bahwa pihaknya memberikan waktu sepekan untuk seluruh tahanan dan napi di Lapas Palu, Rutan Poso, dan Rutan Donggala untuk keluar dari tahanan dan penjara. Mereka diberi kesempatan bertemu dengan keluarga setelah tsunami dan gempa Palu mengguncang pada Jumat, 28 September 2018.

    Menurut Sri, kelonggaran waktu bertemu keluarga selama sepekan terhitung sejak Sabtu, 29 September 2018. "Setelah satu minggu, kalau tidak kembali, akan dicari oleh satuan tugas (satgas) dari kantor wilayah pusat dan Sulawesi Tengah," kata Sri di kantornya, Senin, 1 Oktober 2018.

    FRISKI RIANA | ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komitmen Antikorupsi Partai Politik Diragukan

    Partai-partai mengklaim berkomitmen antikorupsi melawan korupsi setelah para petingginya ditangkap KPK. Berikut empat di antaranya....