Bertemu di Dewan Dakwah, Koalisi Keumatan Bicara Ganti Presiden

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah ketua partai dari koalisi keumatan bertemu di acara Haflah Idul Fitri DDII, Sabtu 14 Juli 2018| Dok PA 212

    Sejumlah ketua partai dari koalisi keumatan bertemu di acara Haflah Idul Fitri DDII, Sabtu 14 Juli 2018| Dok PA 212

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua umum partai dari koalisi keumatan seperti Prabowo, Sohibul Iman, Zulkifli Hasan, dan tokoh politik senior Amien Rais bertemu dalam acara di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Sabtu 14 Juli 2018.

    Ketua Umum Presidium Alumni atau PA 212 Slamet Maarif mengatakan para ketua umum partai itu melakukan pertemuan tertutup seusai acara. "Alhamdulillah, partai koalisi keumatan tadi bertemu di acara DDII," ujar Slamet Maarif, Sabtu 14 Juli 2018.

    Baca juga: Golkar: Koalisi Keumatan Baru Sebatas Wacana, Bukan Kekuatan Baru

    Pertemuan partai-partai yang sebelumnya sempat disebut sebagai koalisi keumatan itu membahas sejumlah langkah terkait pemilihan presiden atau Pilpres 2019.

    Salah satu isi pembicaraan menurut Slamet Maarif adalah pentingnya mengganti presiden pada Pilpres 2019 demi keselamatan bangsa.

    "Pembicaraan tentang pentingnya menyelamatkan bangsa dengan mengganti presiden di 2019," ujarnya.

    Slamet mengklaim setelah pertemuan itu akan dideklarasikan koalisi keumatan dalam waktu dekat. Koalisi ini merupakan salah satu keputusan PA 212 dalam Rapat Kordinasi Nasional pada bulan Mei lalu, hingga saat ini PA 212 masih melakukan safari politik untuk mencari dukungan partai.

    Baca juga: Gerindra Sebut Koalisi Keumatan Masih Terbuka Buat Dua Partai Ini

    Selain itu, koalisi tersebut akan mengusung calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2019. Slamet menambahkan pasangan capres cawapres koalisi keumatan akan diumumkan dalam ijma ulama pada 25-26 Juli mendatang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.