Idrus Marham: Golkar Tak Tergoda Koalisi Keumatan dan Kerakyatan

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial Idrus Marham menyambut tamu-tamu <i>open house</i> di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 16 Juni 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Menteri Sosial Idrus Marham menyambut tamu-tamu open house di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 16 Juni 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan Partai Golkar Idrus Marham mengatakan partainya tak terpengaruh dengan wacana koalisi keumatan dan koalisi kerakyatan yang belakangan ini berkembang. Idrus berujar Golkar tak akan mengubah dukungan terhadap Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019 mendatang.

    "(Wacana koalisi itu) Tidak ngaruh dan tidak ngefek," kata Idrus kepada Tempo, Ahad, 17 Juni 2018.

    Baca: Golkar: Koalisi Keumatan Baru Sebatas Wacana, Bukan Kekuatan Baru

    Belakangan ini memang mencuat dua wacana koalisi oleh dua poros partai politik. Pertama, koalisi keumatan yang dicetuskan pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab. Rizieq mendorong Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Kedilan Sejahtera, dan Partai Bulan Bintang bergabung dalam koalisi itu.

    Adapun koalisi kedua dicetuskan oleh Partai Demokrat. Partai yang dipimpin mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menggagas poros baru yang dinamakan koalisi kerakyatan atau koalisi nusantara. Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, partainya saat ini tengah menjajaki koalisi dengan partai-partai lain.

    Selain itu, Ferdinand mengatakan tim hukum partainya juga menyuplai sejumlah argumen untuk mengajukan uji materi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Namun, kata dia, pemohon uji materi itu bukanlah partainya, melainkan lembaga swadaya masyarakat atau tokoh publik yang juga tak sepakat dengan presidential threshold 20 persen.

    Baca: Gerindra Sebut Koalisi Keumatan Masih Terbuka Buat Dua Partai Ini

    Idrus menegaskan dukungan Golkar terhadap Joko Widodo sebagai calon presiden 2019 sudah final. Hal itu, kata dia, sudah menjadi keputusan musyawarah nasional dan rapat pimpinan nasional Partai Golkar. "Tidak mungkin berubah-lah," ujarnya.

    Dia melanjutkan, saat ini Golkar berfokus pada upaya-upaya memenangkan Jokowi sebagai calon presiden inkumben. Golkar menargetkan kemenangan Jokowi di Pilpres 2019 mencapai 65 persen.

    Politikus Golkar yang juga pembantu Jokowi di kabinet ini bahkan telah membagi-bagikan buku karyanya demi meyakinkan publik agar memilih Jokowi. Buku tersebut berjudul "Keutamaan Jokowi".

    Idrus mengatakan, buku itu sekaligus menjawab pertanyaan mengapa Golkar mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Partai berlambang pohon beringin ini sebelumnya memang menjadi oposisi, kemudian berbalik mendukung pemerintah.

    "Daripada saya jawab sepotong-sepotong, maka saya menulis sebuah buku yang saya beri nama "Keutamaan Jokowi, Studi Analisis tentang Kepemimpinan Nasional Berkelanjutan"," kata Idrus saat open house Idul Fitri di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 16 Juni 2018.

    Dalam open house itu, Idrus mengaku menyiapkan sekitar 2.000 buku hasil karyanya untuk dibagikan kepada tamu yang hadir. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sekaligus seniornya di Golkar, Luhut Binsar Panjaitan, turut menerima buku itu.

    Mantan Sekretaris Jenderal Golkar ini mengatakan telah menyiapkan 50 ribu buku yang sama untuk dibagikan. Rencananya, kata dia, buku itu akan dibagikan ke seluruh Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.