Golkar: Koalisi Keumatan Baru Sebatas Wacana, Bukan Kekuatan Baru

Reporter

Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar TB Ace Hasan Sadzily usai menghadiri verifikasi faktual oleh KPU di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin, 29 Januari 2018. Tempo/Adam prirez

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Ace Hasan Syadzily tidak menganggap koalisi keumatan sebagai kekuatan baru. Menurut dia, koalisi ini baru sebatas wacana sementara persiapan menjelang pemilihan presiden sudah semakin dekat.

"Saya tidak yakin koalisi keumatan ini akan menjadi kekuatan yang solid. Kalau sebagai wacana, sah sah saja. Kalau istilah keumatan ini kan cenderung ke politik identitas," kata Ace saat ditemui Tempo di bilangan Cikini, Jakarta Pusat pada Rabu, 6 Juni 2018.

Baca: PBB Membuka Diri untuk Opsi Selain Koalisi Keumatan

Menurut Ace, kesepakatan-kesepakatan politik secara teknis dalam koalisi yang diusulkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) ini sulit dibentuk. Sebab, kata dia, semua partai memiliki keinginan yang berbeda tentang calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung.

"Seperti kita ketahui, PAN ingin mengajukan Zulkifli Hasan, Gerindra ingin mengajukan Prabowo, PBB juga maunya Yusril yang maju. Koalisi itu kan harus punya persepsi yang sama dulu," kata Ace.

Baca: Gerindra Sebut Koalisi Keumatan Masih Terbuka Buat Dua Partai Ini

Adapun koalisi keumatan usulan Rizieq Shihab terdiri dari Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Usulan tersebut diungkapkan Rizieq saat Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengunjunginya seusai ibadah umrah di Mekkah pada Sabtu, 2 Juni 2018. "Kami tidak melihat ada kekuatan baru dari umrah tokoh-tokoh itu kemarin," kata Ace.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut koalisi keumatan tersebut hanya soal penamaan saja. "Koalisi keumatan ini hanya soal nama saja. Sejauh ini kan Gerindra, PAN, dan PKS sudah banyak membangun koalisi. Jadi kalau mau diberi nama koalisi keumatan, sah-sah saja karena koalisi ini memang untuk umat rakyat," kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 5 Juni 2018.

Sementara itu, Ketua Bidang Pemenangan Partai Bulan Bintang atau PBB Sukmo Harsono menyatakan, partainya masih membuka diri untuk opsi-opsi koalisi lain, selain koalisi keumatan. "Selama untuk kepentingan umat, PBB siap berkoalisi dengan yang lain. Bahkan, menjadi oposisi jika hanya ada calon tunggal," ujarnya.






Pimpinan DPRD Depok yang Injak Sopir Truk tetap Terancam Sanksi Meski Sudah Damai

2 hari lalu

Pimpinan DPRD Depok yang Injak Sopir Truk tetap Terancam Sanksi Meski Sudah Damai

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri tetap terancam sanksi dari Partai Golkar setelah aksinya menginjak sopir truk viral


Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

3 hari lalu

Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

Tingkat elektabilitas PDIP mencapai 21,6 persen; Demokrat dan Golkar mencapai 11,3 persen.


Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

3 hari lalu

Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

Puan Maharani akan melanjutkan safari politiknya. PDIP menyebut sudah berkomunikasi dengan Golkar. Tergantung kecocokan waktu.


Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

3 hari lalu

Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

Golkar mencapai popularitas 94,0 persen dan kesukaan 75,9 persen.


Wakil Ketua DPRD Depok Injak Leher Sopir Truk, Petang Ini Dipanggil Tim Khusus Golkar

3 hari lalu

Wakil Ketua DPRD Depok Injak Leher Sopir Truk, Petang Ini Dipanggil Tim Khusus Golkar

DPD Partai Golkar Kota Depok menjadwalkan pemanggilan terhadap Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri, Senin petang, 26 September 2022.


Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

5 hari lalu

Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri menginjak sopir truk dan menghukumnya untuk push up


Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

8 hari lalu

Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

Terpilihnya politisi sebagai anggota BPK perlu menjadi perhatian karena rentan terjadi conflict of interest.


Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

9 hari lalu

Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

Formappi mengatakan pemenang anggota BPK sudah ada sebelum fit and proper test berlangsung.


Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

9 hari lalu

Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

Ahmadi Noor Supit sah terpilih sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2022-2027 pada Selasa, 20 September 2022.


Politisi Golkar Minta Pemerintah Tegas Tolak Usulan Hapus Listrik 450 VA

11 hari lalu

Politisi Golkar Minta Pemerintah Tegas Tolak Usulan Hapus Listrik 450 VA

Politisi Partai Golkar Fahira Idris menanggapi usulan Badan Anggaran atau Banggar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) soal usulan penghapusan daya listrik 450 VA dan dialihkan ke daya 900 VA.