TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menghadiri rapat kerja perdana dengan Komisi I DPR. Sebelum memasuki ruang rapat, Meutya mengaku grogi karena akan mendapat cecaran pertanyaan dengan kapasitasnya sebagai menteri.
"Deg-degan, ya, pindah tempat duduk. Biasanya saya yang bertanya, nanti saya yang akan menjawab," kata Meutya saat ditemui di kompleks gedung DPR, Selasa, 5 November 2024. Sebelum ditunjuk sebagai menteri, Meutya adalah ketua Komisi I DPR periode 2019-2024.
Meutya mengatakan akan membahas program kerja 100 hari pertama di pemerintahan Presiden Prabowo. Kendati demikian, dia mengatakan tidak menutup kemungkin akan ada pembahasan topik lain terkait kewenangan kementerian yang ia pimpin.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan belum tahu apakah pengusutan judi online yang melibatkan pegawai di Kementerian Komdigi menjadi salah satu pembahasan rapat. "Saya belum tahu nanti teman-teman Komisi I akan menanyakan apa. Kami tetap akan siapkan jawaban-jawaban yang akan ditanyakan," kata Meutya.
Sebelumnya Polda Metro Jaya mengungkap keterlibatan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait judi online di Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menangkap 11 orang yang diduga terlibat kasus tersebut.
"Ini 11 orang, beberapa orang di antaranya adalah pegawai Kemkomdigi, antara lain ada juga staf-staf ahli dari Komdigi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 1 November 2024.
Ade Ary mengatakan, pegawai Kementerian Komdigi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan web judi online hingga memblokir. Namun mereka menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online.
Menkomdigi Meutya Hafid memastikan pihaknya bakal menindak tegas pegawai kementerian yang terlibat praktik judi online. Politikus Partai Golkar ini mengatakan pegawai tersebut akan dipecat usai ada putusan pengadilan.
"Ini kalau tersangka, tentu akan sementara dinonaktifkan, tapi kalau memang sudah inkrah dia akan diberhentikan dengan tidak hormat," kata Meutya usai bertemu Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 1 November 2024.
Meutya mendukung aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus judi online yang ada di kementeriannya sebagai bentuk kepatuhan terhadap pakta integritas. Pakta integritas tersebut sudah ditandatangani oleh seluruh pegawai sejak Juli 2024. Dalam instruksi itu ditegaskan larangan pegawai Komdigi untuk berkomunikasi, mempengaruhi, dan mendistribusikan segala bentuk aktivitas dan muatan judi online.
Kemkomdigi, kata Meutya, saat ini sedang melakukan sterilisasi di lantai-lantai terkait sebagai salah satu upaya mendukung proses penyidikan. Kemkomdigi juga telah mengeluarkan Instruksi Menteri agar seluruh jajarannya bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam rangka menemukan keterlibatan lainnya.
“Agar semua pejabat maupun PNS di lingkungan Kemkomdigi bekerja membantu polisi untuk kemudian menemukan kalau memang masih ada anggota-anggota lain dari Kemkomdigi yang juga akan dilakukan pengembangan penyidikan,” katanya
Pilihan Editor: Alasan KPAI Tolak Wacana Pengenaan Pajak pada Judi Online
Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
