TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono tidak setuju dengan penamaan Poros Mekah yang disebut-sebut diisi oleh partai-partai Islam. "Tidak ada yang menyebut Poros Mekkah," kata Ferry saat dihubungi, Rabu, 20 Juni 2018.
Istilah poros Mekah muncul pertama kali dari Sekjen Sekretariat Bersama (Sekber) Indonesia, Muhamad Idrus. Sekretariat Bersama merupakan wadah yang berisi gabungan tiga partai yaitu Gerindra, PAN, dan PKS. Idrus mengatakan istilah poros Mekkah merupakan amanat pentolan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab setelah keduanya bertemu di Mekah.
Baca: Koalisi Umat atau Koalisi Kerakyatan, Mana Pilihan Partai Golkar?
Ferry mengatakan memang pernah ada pertemuan antara Gerindra dengan Rizieq. "Pertemuan di Mekah adalah pertemuan antara Pak Prabowo, Pak Amien Rais dan Habib Rizieq di sela-sela kegiatan umroh Pak Prabowo dan Amien, dan ada pertemuan ketua majelis Syuro PKS dengan Pak Habib Rizieq," kata dia. "Tapi tidak pernah ada poros Mekkah."
Ferry mengatakan memang sempat muncul istilah koalisi keumatan. Nama itu juga dibuat oleh pimpinan FPI Rizieq Syihab. Dia berharap partai-partai yang bergabung dalam koalisi ini juga melakukan pembelaan terhadap umat Islam. "Kami memang berkoalisi tetapi belum ada namanya," kata Ferry.
Ferry juga menolak istilah Poros Beijing yang disebut-sebut sebagai koalisi pendukung Joko Widodo. "Saya tidak setuju dengan adanya penamaan Poros Mekah karena pertama kami tidak pernah menyebut diri sebagai Poros Mekah," kata Ferry. Ia melanjutkan, "Dan tidak setuju dengan penyebutan Poros Beijing. Seperti seolah-olah ada dikotomi padahal kan tidak ada yang namanya Poros Beijing dan Poros Mekkah."
Baca juga: PKS Persilahkan Gerindra Menyeberang Koalisi
Menurut Ferry, yang ada sementara adalah koalisi partai politik antara Gerindra, PKS, dan PAN yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan kubu partai-partai pengusung Joko Widodo. Namun dia mengaku belum ada nama dari koalisi Gerindra.
Dia mencontohkan, pada pemilihan presiden 2014, Gerindra bersama partai pendukungnya membentuk Koalisi Merah Putih setelah berhasil menetapkan capres dan cawapres. "Itu setelah ada persetujuan dari partai lain," kata dia.
