Sekjen PDIP Sebut Pidato AHY Cermin Inkonsistensi Demokrat

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto saat melepas peserta mudik gratis di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Selasa, 12 Juni 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto saat melepas peserta mudik gratis di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Selasa, 12 Juni 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi pidato Agus Harimurti Yudhono atau AHY yang mengkritik pemerintahan Joko Widodo saat ini. Hasto mengatakan, kritik harusnya diberikan berdasarkan penilaian obyektif.

    "Kritik itu harusnya diberikan berdasarkan obyektivitasnya, bukan berdasarkan kepentingan politiknya," kata Hasto di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Juni 2018.

    Baca juga: Pertemuan AHY dan Sandiaga Buka Peluang Koalisi Gerindra-Demokrat

    Hasto mengakui sebelumnya ada sinyal bahwa Demokrat akan merapat ke koalisi pengusung Joko Widodo dalam pilpres 2019. Dia mengatakan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono termasuk salah satu yang memberi sinyal tersebut.

    Selain bersama PDIP, Demokrat juga tampak menjajaki kemungkinan koalisi dengan Partai Gerindra. Namun, sikap Demokrat berubah setelah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menemui pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab yang menggagas terbentuknya koalisi keumatan.

    Baca juga: Survei RTK: AHY, Gatot, dan Anies Pilihan Cawapres 2019 Teratas

    SBY disebut langsung memberikan arahan agar partai mengambil sikap dan menginisiasi terbentuknya poros baru yang dinamakan koalisi kerakyatan.

    Lalu pada Sabtu, 9 Juni lalu, Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat AHY menyampaikan pidato yang mengkritik pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Beberapa hal yang menjadi poin kritik AHY yakni daya beli masyarakat, kenaikan tarif listrik, sulitnya lapangan pekerjaan, banyaknya tenaga kerja asing, dan revolusi mental.

    "Pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebagian besar rakyat menaruh harapan kepada program pembangunan manusia Indonesia. Ketika pemerintah saat ini berhasil membangun ribuan kilometer jalan, ratusan jembatan, dan proyek infrastruktur lainnya, lantas kita patut bertanya, apa kabar revolusi mental?" kata Agus dalam salah satu bagian pidatonya yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta pada Sabtu malam lalu.

    Baca juga: Survei RTK: Elektabilitas Jokowi Teratas, Prabowo dan AHY Buntuti

    Hasto pun menilai kritik itu sebagai pergeseran sikap Partai Demokrat terkait koalisi dalam pemilihan presiden 2019. Dia berujar rakyat akan melihat inkonsistensi tersebut.

    "Ketika mau ketuk pintu cerita yang baik-baik, ketika ada agenda berbeda kemudian memberikan kritik yang berbeda. Rakyat melihat ketidakkonsistenan di situ," ujar Hasto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.