Saat Reformasi Pecah, AHY Sempat Merasa Salah Memilih Masuk ABRI

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Agus Harimurti Yudhoyono. instagram.com

    Agus Harimurti Yudhoyono. instagram.com

    TEMPO.CO, Jakarta- Putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, mengaku ikut merasakan panasnya suhu politik saat reformasi pecah pada Mei 1998. Saat reformasi pecah, kata AHY, dia di tingkat dua taruna Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

    Menurut AHY, reformasi merupakan perubahan yang cepat dan terjadi secara fundamental. Di antara taruna seperti dia, AHY merasa khawatir terhadap pecahnya reformasi. "Saya lihat di televisi teman kami dilempari. Dan di dalam benak kami bertanya apakah kami salah ambil jurusan (menjadi TNI)," ujarnya.

    Baca: BJ Habibie: Reformasi Sesuai Rencana, Tapi Sasarannya Masih Jauh

    Saat menjadi tentara pada era Orde Baru, AHY menyadari memang banyak masyarakat yang membenci tentara. Alasannya, pada Orde Baru, tentara menguasai semua lini karena mempunyai dwifungsi, selain sebagai alat pertahanan, juga sebagai pengatur dan penguasa negara.

    AHY punya anekdot, jika orang mau kaya dan menjadi apa saja yang diinginkan, asal masuk di Akademi Militer, bisa terwujud. "Kalau mau jadi kaya atau pengusaha, jadi ABRI. Sebab, besarnya pengaruh ABRI saat itu, dan itulah yang dikoreksi oleh sejarah," ucapnya.

    Menurut dia, setelah era reformasi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah jauh dari arah politik praktis. Sebagai mantan TNI, AHY merasakan reformasi di tubuh TNI sudah berjalan baik. "Sekarang TNI sudah melepas fungsi kontrol sosial dan politiknya," tuturnya.

    Simak: 20 Tahun Reformasi, LBH Jakarta: Waspadai Bangkitnya Watak Orba

    TNI, menurut dia, sudah menjadi lembaga yang netral dan imparsial. Bahkan bisnis militer juga sudah dihapus dan diiringi dengan komitmen untuk kesejahteraan prajuritnya. "Kalau saya boleh berseloroh, dulu semua bisa dikerjakan oleh TNI, kecuali tugas pokoknya sendiri menjadi penjaga pertahanan," katanya diselingi tawa.

    Menurut AHY, TNI harus konsisten tidak menarik diri kembali ke politik praktis. Ia mencontohkan dirinya yang memilih berhenti menjadi prajurit TNI karena memutuskan terjun ke dunia politik. "Kalau mau berpolitik jangan di TNI, kalau jadi TNI jangan berpolitik," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.