Adhyaksa Dault Menuduh Menpora Imam Nahrawi Menyikat Pramuka

Reporter:
Editor:

Untung Widyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Kwarnas Pramuka Adhyaksa Dault dan Menpora Imam Nahrawi. dok.TEMPO

    Ketua Kwarnas Pramuka Adhyaksa Dault dan Menpora Imam Nahrawi. dok.TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault kecewa dengan kebijakan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang memberikan dana ke kwartir daerah pramuka, bukannya ke kwartir nasional.

    Padahal, kata Adhyaksa Dault, kwartir daerah memiliki pembina yaitu Gubernur selaku ketua Majelis Pembing Daerah Gerakan Pramuka.

    “Tapi enggak apa-apa lah kita jalan terus, jangan sampai kebencian kepada Adhyaksa Dault dibawa ke organisasi oleh Menporanya,” ujar Adhyaksa Dault kepada Tempo pada Jumat 23 Februari 2018.

    “Kalau enggak suka sama Adhyaksa Dault jangan organisasinya disikat,” kata Adhyaksa Dault.

    Baca juga:

    Dana Pramuka, Menpora Tunggu Klarifikasi Adhyaksa Dault Soal HTI
    Tentang Adhyaksa Dault, Khilafah, dan Uang Pramuka Rp 34 Miliar

    Kwarnas Gerakan Pramuka pada 23-25 Februari 2018 melakukan rapat kerja nasional (Rakernas) di Cisarua, Jawa Barat. Pembukaan acara Rakernas akan dilakukan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

    Menteri Sosial Idrus Marham dijadwalkan menjadi nara sumber. Adhyaksa Dault tidak mengundang Menpora Imam Nahrawi sebagai nara sumber, padahal Kementrian Pemuda dan Olahraga merupakan kuasa pemegang anggaran untuk Kwarnas Gerakan Pramuka.

    Adhyaksa Dault menjelaskan telah menyurati Presiden Joko Widodo ihwal dana pramuka yang tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adhyaksa Dault mengklaim Presiden Jokowi sudah menanyakan hal tersebut ke Menpora Imam Nahrawi.

    Adhyaksa Dault mempertanyakan dana APBN  yang tidak diberikan oleh pemerintah kepada Gerakan Pramuka. Padahal, menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah.

    Pada  Pasal 43, Ayat 2 soal keuangan menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

    Atas dasar hal tersebut, Adhyaksa Dault yang menjadi Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada 21 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009, mempertanyakan dana untuk pramuka yang tidak digelontorkan oleh pemerintah selama beberapa periode ini.

    Simak juga:

    Di Depan Jokowi, Adhyaksa Sindir Dana Kwarnas Pramuka Telat Cair
    Menpora Imam Nahrawi Siap Kucurkan Rp 10 M untuk Raimuna Pramuka

    Dia membandingkan ketika dirinya Menteri Negara Pemuda dan Olahraga di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang  menganggarkan dana untuk pramuka sebesar Rp 40 miliar.  “Karena saya tahu pramuka bermanfaat untuk bangsa,” ucap dia.

    Tempo yang berupaya mewawancarai  Menpora Imam Nahrawi lewat telepon belum tersambung. Pesan singkat untuk mengklarifikasi tuduhan Adhyaksa Dault soal dana pramuka juga belum dijawab.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.