Tentang Adhyaksa Dault, Khilafah, dan Uang Pramuka Rp 34 Miliar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menpora, Imam Nahrawi (tengah) berbincang dengan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Adhyaksa Dault  beserta para pengurus usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 5 Februari 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Menpora, Imam Nahrawi (tengah) berbincang dengan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Adhyaksa Dault beserta para pengurus usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 5 Februari 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah segera memanggil Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault untuk mengklarifikasi pernyataannya yang mendukung sistem khilafah seperti yang diusung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). “Permintaan klarifikasi akan dilakukan di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan,” kata Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 24 Juli 2017.

    Pernyataan Adhyaksa terungkap dalam video wawancara saat hadir dalam ulang tahun HTI pada 2013. “Tanpa atau ada peran kita, khilafah pasti berdiri,” kata Adhyaksa kepada HTI Channel di sela acara tersebut. Video wawancara itu menghebohkan para pengguna Internet karena diunggah ke YouTube pada Mei 2017.

    Baca : Petisi Copot Adhyaksa Dault dari Ketua Pramuka Terus Bergulir

    Akibat dari video tersebut, pemerintah membekukan pencairan dana hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kwarnas Gerakan Pramuka yang tahun ini  besarnya Rp 10 miliar. dan dana APBN Rp 24 miliar untuk kegiatan perkemahan Raimuna Nasional pada 13-21 Agustus 2017 juga dihentikan. Sehingga total Rp 34 miliar.

    Panitia Raimuna Nasional yang diikuti 15 ribu pramuka penegak (16-20 tahun) dan pandega (21-25 tahun) kini kelimpungan karena waktu pelaksanaan semakin dekat. Selain itu Raimuna tidak mungkin dibatalkan karena ribuan peserta telah membeli tiket pesawat atau kapal laut atau bus menuju Cibubur, Jakarta Timur.  Padahal Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega Nasional (DKN) dan DKD telah menyiapkan Raimuna sejak tahun lalu.

    Baca: Petisi Copot Adhyaksa Sault sebagai Ketua Pramuka Bergulir

    Imam Nahrawi mengatakan pemerintah masih melakukan pembekuan hibah untuk Gerakan Pramuka. Kebijakan ini akan dilakukan sampai pemerintah melakukan klarifikasi pada Adhyaksa Dault.  "Tentang statemen Adhyaksa yang saya lihat mendukung khilafah, mendukung HTI, meskipun pernyataannya memang beberapa waktu lalu. Tapi ini kan tidak mungkin kami beri fasilitasi (hibah) begitu saja sebelum ada klarifikasi lebih lanjut," kata Imam.

    Imam mengatakan persoalan pernyataan Adhyaksa yang mendukung sistem khilafah adalah persoalan individual. Di sisi lain, Pramuka adalah lembaga yang dianggap berperan penting dalam pembentukan karakter para pemuda, remaja, dan mahasiswa. Karena itu, kata Imam, harus dibedakan antara persoalan individual yang dihadapi Adhyaksa dengan Pramuka secara lembaga.

    Dalam posisi tersebut, pemerintah tidak ingin mengorbankan Pramuka. "Kami tidak ingin mengorbankan Pramuka secara kelembagaan, apalagi mereka akan mengadakan Raimuna pada 14 Agustus mendatang," kata Imam. Secara kelembagaan, Imam mengatakan, Pramuka sangat membutuhkan dana hibah untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukannya.

    Adhyaksa Dault heran. “Sudah selesai, sudah enggak ada masalah, sudah saya jelaskan ke Badan Intelijen Negara. Ada urusan apa lagi?” ujarnya kepada Tempo pada Jumat pekan lalu. Adhyaksa juga mengaku sudah menjelaskan kehadirannya dalam acara HTI kepada Presiden Joko Widodo. “Saya datang itu cuma sebagai tamu,” katanya. Karena itu, Adhyaksa merasa persoalan tersebut sudah selesai.

    AMIRULLAH SUHADA | DESTRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.