Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Ilustrasi suasana belajar mahasiswa di kampus. Pixabay
Ilustrasi suasana belajar mahasiswa di kampus. Pixabay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Pekerja Kampus mengeluhkan rendahnya kesejahteraan dosen di tengah tingginya tuntutan dan beban kerja. Menurut Ketua Umum SPK Dhia Al Uyun, rata-rata dosen hanya mendapatkan gaji pokok di bawah Rp 3 juta.

“Kami ikut seleksi berdarah-darah, tapi kemudian dapat gaji pokok di bawah Rp 3 juta. Bahkan di kampus swasta, ada yang digaji di bawah Rp 2 juta,” kata Dhia dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi X DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 November 2024.

Minimnya perhatian terhadap kesejahteraan dosen tersebut, kata Dhia, berbanding terbalik dengan tuntutan kerja yang mereka lakukan. Dia mengatakan, selain mengajar, dosen diwajibkan melakukan riset, kerja struktural kampus, publikasi, dan pengabdian.

Kalaupun ada tunjangan kenaikan pangkat, ujar dia, nilainya juga tidak memadai. Padahal untuk bisa mendapatkan sertifikasi kenaikan pangkat, para dosen mengikuti seleksi yang tidak mudah.

“Bagaimana mungkin dosen mampu memenuhi tuntutan yang begitu tinggi kalau kesejahteraannya tidak bisa diselesaikan,” katanya.

Berdasarkan riset Serikat Pekerja Kampus terhadap 1.200 dosen, sebanyak 61 persen menyatakan bayaran yang mereka terima tidak sesuai dengan beban kerja. Sehingga pada akhirnya banyak dosen yang mencari pekerjaan sampingan. 

“Berdasarkan riset kami, itu sebanyak 76 persen dosen punya kerja sampingan karena bayaran mereka tidak mencukupi sebagai dosen,” ujar Dhia. “Dapat dipastikan para dosen itu penghasilannya bukan dari gaji sebagai dosen, tapi dari kerja sampingan,” katanya.

Lebih lanjut, Dhia mengatakan para dosen yang memiliki pekerjaan sampingan mengalami kelelahan karena memiliki tuntutan kerja dan tuntutan finansial. Hal tersebut kemudian berdampak pada kesehatan mental, tingkat stres yang tinggi dan kehilangan fokus dalam menjalankan kewajiban sebagai pengajar di kampus.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tidak hanya dosen, buruknya kesejahteraan pekerja kampus juga dialami oleh tenaga non dosen, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Pekerja kampus non dosen mencakup staf labor, staf administrasi dan mahasiswa yang mengerjakan program kampus.

Dhia menambahkan persoalan tersebut adalah masalah struktural yang harus dibereskan. Dia mendesak agar pemerintah bisa mengambil langkah konkrit sehingga kesejahteraan dosen dan pekerja kampus bisa ditingkatkan.

“Kami melalui DPR meminta agar aspirasi ini diserap dan disampaikan kepada pemerintah,” katanya.

Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mengatakan akan membahas persoalan tersebut dalam rapat bersama Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Dia mengatakan aspirasi yang disampaikan serikat pekerja kampus akan menjadi bahan yang akan ditanyakan dalam rapat nantinya.

“Apa yang disampaikan hari ini akan kami bawa sebagai bahan dalam rapat besok bersama pihak kementerian dan jajarannya,” katanya.

Hetifah mengakui persoalan yang dikeluhkan tersebut belum seluruhnya terselesaikan. Selain kesejahteraan dosen yang masih minim, dia mengatakan saat ini akses terhadap pendidikan tinggi juga belum merata. “Belum lagi masalah ketimpangan kualitas perguruan tinggi dan relevansinya di tengah masyarakat,” katanya.

Pilihan Editor: Respons Ridwan Kamil setelah Didukung Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menteri Abdul Mu'ti Sebut Program Sekolah Swasta Gratis Jadi Kewenangan Pemerintah Daerah

53 menit lalu

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti  (kanan) menyampaikan materi saat  mengajar di SDN 59 Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 1 November 2024. Dalam kesempatantersebut Mendikdasmen mengajarkan nilai-nilai dasar dan pentingnya tentang cita-cita. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Menteri Abdul Mu'ti Sebut Program Sekolah Swasta Gratis Jadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Purwosusilo mengatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji program sekolah swasta gratis.


Serikat Pekerja Kampus Minta DPR Perjuangkan Gaji Dosen Rp 10 Juta per Bulan

1 jam lalu

Ilustrasi suasana belajar mahasiswa di kampus. Pixabay
Serikat Pekerja Kampus Minta DPR Perjuangkan Gaji Dosen Rp 10 Juta per Bulan

Dengan besaran upah tersebut, Dhia mengatakan para dosen akan bisa lebih fokus dalam menggarap riset dan berinovasi.


Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

4 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 1 November 2024 TEMPO/Daniel A. Fajri
Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkapkan, kondisi kantornya ketika digeledah kepolisian dalam kasus judi online pada Jumat lalu sangat mencekam.


Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

5 jam lalu

Ilustrasi perumahan. TEMPO/Kink Kusuma Rein
Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk program 3 juta rumah.


Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

5 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, saat ditemui di kompleks gedung DPR, Selasa, 5 November 2024. TEMPO/Annisa Febiola.
Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

Meutya Hafid akan membeberkan program 100 hari pemerintahan Prabowo di depan Komisi I DPR. Ia tak tahu apakah juga akan ditanya soal judi online.


Dasco Soal Nasib Surpres Capim KPK di DPR: Saya Enggak Baca Suratnya

7 jam lalu

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat ditemui di depan kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 15 Oktober 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Dasco Soal Nasib Surpres Capim KPK di DPR: Saya Enggak Baca Suratnya

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad irit bicara soal kelanjutan seleksi Capim KPK. Ia mengaku tak mengetahui perkembangan terkini soal itu.


Soal RUU Penyiaran Masuk Prolegnas atau Tidak, Komisi I DPR Serahkan ke Baleg

7 jam lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Soal RUU Penyiaran Masuk Prolegnas atau Tidak, Komisi I DPR Serahkan ke Baleg

Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menyerahkan kepada Baleg apakah RUU Penyiaran akan masuk dalam Prolegnas atau tidak.


Tok! Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna dan Estella Loupattij

8 jam lalu

Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pemain FC Copenhagen Kevin Diks menggelar pertemuan pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Instagram @erickthohir.
Tok! Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna dan Estella Loupattij

Rapat paripurna DPR menyetujui permohonan naturalisasi atlet Kevin Diks, Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij.


Dari Sabang hingga Merauke, Ribuan Guru Bersatu di Puncak TPN XI

10 jam lalu

Temu Pendidik Nusantara XI
Dari Sabang hingga Merauke, Ribuan Guru Bersatu di Puncak TPN XI

TPN memberi ruang bagi guru untuk bukan hanya mendengar, tetapi juga didengar.


Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

1 hari lalu

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri (kiri) dan Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan. (Dok.pertamina.com)
Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

Pemerintah merombak direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) dengan menempatkan petinggi Partai Gerindra sebagai dirut dan komut.