TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan pihaknya masih menunggu klarifikasi Ketua Kwartir Nasional Pramuka Adhyaksa Dault terkait video dukungannya terhadap organisasi Hizbut Tahrir Indonesia. Menurut Imam, klarifikasi ini untuk menentukan dana bantuan pemerintah terhadap organisasi pramuka tersebut.
“Sampai sekarang kami pending bantuannya, sampai betul-betul ada klarifikasi penjelasan. Ini bentuk ketegasan pemerintah, saya tetap menunggu penjelasan Pak Adhyaksa Dault untuk klarifikasi video,” kata Imam, yang juga politikus Partai Kebangkitan Bangsa di Graha Gus Dur, Jakarta, Ahad 23 Juli 2017.
Baca : Petisi Copot Adhyaksa Dault dari Ketua Pramuka Terus Bergulir
Imam menegaskan bahwa klarifikasi Adhyaksa melalui media tidak cukup dan menunggu klarifikasi langsung secara tertulis.
Menurut dia, klarifikasi itulah yang juga menjadi pertimbangan untuk menentukan status pembekuan dana pemerintah tersebut. “Kita pilah nanti apakah itu perilaku individual atau sudah menjadi identitas organisasi. Pramuka saya kira tidak akan terganggu juga,” ujarnya.
Polemik kepengurusan Pramuka mencuat ketika Adhyaksa Dault menyatakan dukungannya terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi garis keras yang bertujuan ingin mengganti Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke khilafah.
Dukungan itu muncul di sebuah video wawancara dengan seorang pria yang mengenakan baju HTI Channel setelah sebuah acara HTI di stadion Gelora Bung Karno pada 2013. Di dalam cuplikan video, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga mengatakan orang yang menyebut khilafah itu utopis adalah orang gila. "Tanpa atau ada peran kita, khilafah pasti berdiri," ujar Adhyaksa saat itu.
Setelah video tersebut beredar di media sosial dan menjadi perbincangan publik, pada Mei 2017 lalu, Adhyaksa Dault melansir siaran pers. Menurut sang Ketu Kwarnas Pramuka, pernyataan bahwa dia anti-Pancasila dan anti-NKRI merupakan fitnah.
ARKHELAUS W. | DIKO OKTARA
