Lagi, Ketua MK Dilaporkan Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim MK di Komisi III, gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 6 Desember 2017. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat kembali dilaporkan ke Dewan Etik Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 20 Februari 2018. Kali ini, pelapornya adalah Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI.

Koordinator Nasional PBHI, Totok Yulianto mengatakan laporan itu dibuat sebagai respon atas menyebarnya perbincangan di grup Whatsapp akademis yang memperlihatkan Arief Hidayat mengomentari putusan-putusan MK yang dibuat oleh hakim lain.

"Hal ini mendorong kita untuk melaporkannya ke dewan etik untuk melakukan evaluasi dan kalau memang ini benar kemudian kami mendesak untuk diberikan sanksi tegas," kata Totok saat dijumpai di Hotel Atlet Century, Lantai 9, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 20 Februari 2018.

Baca: Pusako: Tidak Memikirkan MK, Arief Sepantasnya Mundur

Arief Hidayat diduga mengunggah tulisan di sebuah grup Whatsapp yang berisi komentar secara terbuka atas perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yakni Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016. Unggahan itu, menurut Totok, mengandung kata-kata kasar hingga informasi yang tidak benar dan menyesatkan.

Secara implisit, menurut Totok, substansi pesan yang diduga diunggah Arief memperlihatkan sikap berpihak dan atau condong pada pihak pemohon perkara. "Sekaligus menstigma dan atau mendiskreditkan komunitas tertentu, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM," kata dia.

Baca: Ketua MK Sebut Rekayasa di Balik Maklumat 54 Profesor

Dengan laporan dari PBHI, Arief tercatat telah tiga kali dilaporkan ke Dewan Etik MK. Terakhir, Arief berurusan dengan Dewan Etik karena laporan atas pertemuannya dengan pimpinan Komisi III DPR di Hotel Ayana MidPlaza.

Pertemuan itu diduga dilakukan sebagai lobi-lobi dengan anggota DPR terkait pencalonan kembali Arief untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi pada November 2017. Namun Dewan Etik hanya menjatuhkan sanksi teguran kepada Arief.

Pada tahun 2015, Arief berurusan dengan Dewan Etik karena terlibat dalam kasus katabelece jaksa. Arief terbukti memberikan katabelece kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono.

Katabelece itu terkait permintaan Arief kepada Widyo untuk memberikan perlakuan khusus kepada kerabatnya yang menjadi jaksa di Kejaksaan Negeri Trenggalek. Dewan Etik yang saat itu dipimpin Abdul Mukhtie Fadjar juga menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Arief.

Seringnya Arief Hidayat berurusan dengan Dewan Etik membuat banyak dorongan agar dirinya mundur. Totok mengatakan, untuk yang ketiga kalinya ini, dia berharap Dewan Etik menjatuhkan hukuman tegas. "Kalau ada seruan masyarakat untuk Arief mundur menurut kami dewan etik harus tegas, dan kemudian mencari pengganti yang lebih baik," kata dia.



MK



Yasonna Sebut RKUHP Harus Segera Disahkan, yang Belum Puas Gugat ke MK

17 jam lalu

Yasonna Sebut RKUHP Harus Segera Disahkan, yang Belum Puas Gugat ke MK

Yasonna menambahkan RKUHP harus segera disahkan karena menyangkut harga diri anak bangsa.


KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

4 hari lalu

KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

Komisioner KPU mengatakan, putusan MK akan dijadikan rujukan dalam merancang peraturan teknis.


Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

10 hari lalu

Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

Panglima TNI Andika Perkasa bulan depan pensiun. Berapakah batas usia pensiun prajurit TNI, dan berapa besaran gajinya?


MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

12 hari lalu

MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Menurut MK, norma Pasal 169 huruf N UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sama sekali tidak membatasi atau menghilangkan hak konstitusional pemohon.


Soal Kontroversi Pelantikan Guntur Hamzah, Ketua MK: Saya Tak Boleh Mengomentari yang Terjadi

12 hari lalu

Soal Kontroversi Pelantikan Guntur Hamzah, Ketua MK: Saya Tak Boleh Mengomentari yang Terjadi

Ketua MK Anwar Usman mengatakan tentang pertanggungjawaban hakim kepada Tuhan saat ditanya soal pelantikan Guntur Hamzah di tengah kontroversi.


Presiden Jokowi Lantik Guntur Hamzah Gantikan Aswanto Sebagai Hakim MK Pagi Ini

13 hari lalu

Presiden Jokowi Lantik Guntur Hamzah Gantikan Aswanto Sebagai Hakim MK Pagi Ini

Presiden Jokowi akan melantik Guntur Hamzah untuk menggantikan Aswanto sebagai Hakim MK pagi ini.


Relawan Anies Baswedan Khawatir Menteri Nyapres Tak Perlu Mundur Berpotensi Konflik Kepentingan

32 hari lalu

Relawan Anies Baswedan Khawatir Menteri Nyapres Tak Perlu Mundur Berpotensi Konflik Kepentingan

Relawan Anies Baswedan menyebut putusan MK soal menteri tak perlu mundur saat jadi Capres 2024 akan menimbulkan konflik kepentingan.


Mk Putuskan Menteri Tak Harus Mundur Saat Nyapres, Ini Bunyi Amarnya

34 hari lalu

Mk Putuskan Menteri Tak Harus Mundur Saat Nyapres, Ini Bunyi Amarnya

MK akhirnya memutuskan menteri tak harus mundur saat jadi calon presiden dan calon wakil presiden. Begini bunyi keputusannya.


MK Bolehkan Menteri Nyapres, Anggota DPR: Tidak Mengganggu Pekerjaan

34 hari lalu

MK Bolehkan Menteri Nyapres, Anggota DPR: Tidak Mengganggu Pekerjaan

Dasco menyambut baik putusan MK ini. Menurut dia, sebagai pembantu Presiden, Menteri selayaknya mengajukan izin sebelum melenggang dalam Pilpres 2024.


Putusan MK Menolak Judicial Review UU PSDN Dianggap Tidak Konsisten

35 hari lalu

Putusan MK Menolak Judicial Review UU PSDN Dianggap Tidak Konsisten

Kata Hussein, pernyataan MK bahwa UU PSDN telah mengakomodir prinsip penolakan atau Consentious Objection tak benar.