Legislator Golkar Fayakhun Kenal Staf Bakamla dari Politikus PDIP

Anggota Komisi I DPR fraksi Golkar Fayakhun Andriadi memasuki kendaraannnya seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, 25 April 2017. Fayakhun diperiksa sebagai saksi dalam perkara suap terkait pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Golkar Fayakhun Andriadi mengaku kenal dengan Staf Khusus Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Fahmi Alhabsy alias Ali Fahmi yang kerap dipanggil dengan nama Onta. Fayakhun dikenalkan dengan Ali oleh sesama anggota Komisi I saat itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin.

"Saya dikenalkan saat Komisi I sedang RDP (rapat dengar pendapat) di kantor Bakamla," kata Fayakhun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2018. Setelah acara itu, kata Fayakhun, Ali meminta nomor ponselnya dan agresif ingin menghubunginya.

Baca:
Suap Satelit Bakamla, Anggota DPR Fayakhun ...
KPK Tetap Dalami Keterkaitan Kahar Muzakir di Sejumlah Kasus

Fayakhun hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan terdakwa terdakwa suap di Bakamla, Nofel Hasan. Nofel Hasan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap pengadaan proyek satelit monitoring di Bakamla Rp220 miliar pada Rabu, 12 April 2017. Tersangka lainnya adalah Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama Bambang Udoyo yang diusut oleh polisi militer.

Fayakhun mengaku pernah bertemu Ali. Dalam pertemuan itu Ali meminta Komisi I DPR mendukung proyek Bakamla. Namun, Ali tidak menjelaskan dukungan yang dimaksud. "Ketika ketemu dia (Ali) minta bantuan terkait Bakamla dan saya menolak," ujar Fayakhun. Namun, ia beralasan bersedia bertemu Ali karena menghormati TB Hasanuddin.

Baca juga: Dua Kader Golkar Fahd dan Fayakhun Akhirnya ...

Nama Fayakhun disebut dalam dakwaan Nofel Hasan. Fayakhun diduga menerima imbalan US$ 927.756 atau sekitar Rp12,8 miliar dari Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah untuk membuka blokir penganggaran drone dalam proyek pengadaan satelit monitoring di Bakamla.

 






KPK Pikir-pikir Ajukan Banding Atas Vonis PT Merial Esa

20 April 2022

KPK Pikir-pikir Ajukan Banding Atas Vonis PT Merial Esa

KPK mengapresiasi putusan Majelis Hakim yang menyatakan PT Merial Esa bersalah melakukan tindak pidana suap di proyek Bakamla


KPK Sita Rp 100 Miliar dari Kasus Bakamla

3 Januari 2022

KPK Sita Rp 100 Miliar dari Kasus Bakamla

Duit disita dari beberapa rekening bank yang diduga berhubungan dengan kasus Bakamla.


KPK Rampungkan Berkas Tersangka Korporasi di Kasus Satelit Monitoring Bakamla

31 Desember 2021

KPK Rampungkan Berkas Tersangka Korporasi di Kasus Satelit Monitoring Bakamla

KPK menetapkan PT Merial Esa menjadi tersangka kasus suap proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla).


KPK Periksa 2 Tersangka Kasus Korupsi Bakamla

11 Juni 2020

KPK Periksa 2 Tersangka Kasus Korupsi Bakamla

KPK belum menahan Leni dan dan Juli, dua tersangka kasus korupsi yang juga pejabat internal Bakamla RI.


Kasus Suap Satelit Bakamla, KPK Panggil Politikus NasDem

14 Februari 2020

Kasus Suap Satelit Bakamla, KPK Panggil Politikus NasDem

KPK menetapkan empat tersangka untuk kasus suap satelit Bakamla. Di antaranya adalah, eks Direktur Data dan Informasi Bakamla Bambang Udoyo.


KPK Tetapkan Empat Tersangka Kasus Korupsi Proyek di Bakamla

31 Juli 2019

KPK Tetapkan Empat Tersangka Kasus Korupsi Proyek di Bakamla

Penetapan tersangka baru ini adalah merupakan pengembangan dari kasus pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla pada 2016.


KPK Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Suap Bakamla

27 Desember 2018

KPK Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Suap Bakamla

Dalam perkara suap Bakamla ini, KPK telah menetapkan enam tersangka lain dan telah divonis pengadilan.


Majelis Hakim Tolak Status Justice Collaborator Fayakhun Andriadi

21 November 2018

Majelis Hakim Tolak Status Justice Collaborator Fayakhun Andriadi

Majelis hakim menolak justice collaborator karena Fayakhun Andriadi tidak dapat diklasifikasikan bukan pelaku dalam kasus suap Bakamla.


Vonis Suap Bakamla, Hakim Cabut Hak Politik Fayakhun Andriadi

21 November 2018

Vonis Suap Bakamla, Hakim Cabut Hak Politik Fayakhun Andriadi

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi mencabut hak politik Fayakhun Andriadi.


Suap Bakamla, Fayakhun Andriadi Divonis 8 Tahun Penjara

21 November 2018

Suap Bakamla, Fayakhun Andriadi Divonis 8 Tahun Penjara

Terdakwa suap Bakamla Fayakhun Andriadi juga mendapat hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani hukuman penjara.