KPK Tetap Dalami Keterkaitan Kahar Muzakir di Sejumlah Kasus

Reporter

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Kahar Muzakir seusai menjalani sidang pelantikan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 30 November 2015. J TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus mendalami sejumlah fakta dan temuan persidangan yang menyeret nama politikus Golkar Kahar Muzakir di sejumlah kasus. Kahar Muzakir baru pekan lalu dilantik sebagai Ketua Komisi Hukum DPR menggantikan Bambang Soesatyo yang kini menjadi Ketua DPR.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, institusinya menghargai mekanisme penunjukan tersebut karena merupakan urusan internal lembaga legislatif.

“Bagi KPK, Komisi III tetap merupakan mitra kerja karena itu komunikasi dan kerja sama tetap berjalan sebagaimana mestinya,” kata Febri Diansyah, Selasa 30 Januari 2018. Karenanya, menurut Febri Diansyah, sebagai mitra kerja Komisi Hukum DPR, KPK akan menghadiri rapat-rapat kerja yang digelar di DPR.

BACA: Kahar Muzakir Akan Gantikan Bambang Soesatyo di Komisi Hukum

Sebelumnya, nama Kahar sempat disebut dalam dua kasus yang ditangani KPK, seperti perkara suap proyek Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XVIII/2012 Riau dan proyek pengadaan satellite monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

Menurut Febri, KPK tetap bersikap profesional dalam dengan mendalami fakta meski Kahar beberapa kali telah membantah fakta keterkaitan dirinya.
Febri mengatakan KPK sudah terbiasa menghadapi bantahan dari berbagai pihak seperti terdakwa, ataupun saksi. Namun, bagi lembaga itu, bantahan bukanlah penghalang untuk menyidik suatu kasus karena ada bukti-bukti lain yang diperoleh.

Baca juga: Kata Kahar Muzakir Soal Suap PON Riau US 1 Juta

"Terkait dengan peran sejumlah pihak dalam proses penganggaran termasuk ada juga komunikasi-komunikasi juga yang kami cermati di sana dan dugaan aliran dana yang sudah muncul di persidangan menjadi salah satu fokus dari KPK," ungkap Febri.

“Yang menjadi persoalan, apakah bukti-bukti itu cukup kuat untuk memproses lebih lanjut. Hal inilah yang tengah kami cermati dengan hati-hati,” Febri menambahkan.

Dalam persidangan kasus korupsi PON Pekanmbaru, saksi Lukman Abbas, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Riau mengatakan bahwa dia bersama Gubernur saat itu Rusly Zainal bermaksud menyerahkan uang Rp9 miliar kepada Setya Novanto dan Kahar Muzakir.

Saat bersua, kedua politisi Partai Golkar itu menolak menerima uang itu, namun keduanya menyarankan agar uang itu diserahkan kepada ajudan Kahar bernama Acin.

Sementara dalam kasus pengadaan drone dan satelit Bakamla, nama Kahar turut disebut dalam percakapan whatsapp antara Fayahun Andriadi dan seorang pengusaha Erwin Arif. Dalam percakapan itu, nama Kahar turut disebut sebagai orang yang bisa meloloskan pembahasan anggaran pengadaan di DPR.

Kahar sendiri dalam pernyataannya pekan lalu mengatakan ingin "mendinginkan" hubungan Komisi III dengan KPK. "Kita buat dingin hubungan Komisi III dan KPK dingin, tidak perlu panas," kata Kahar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 24 Januari 2018.

Kahar  pun bertekad memperbaiki hubungan komisi dengan institusi lain untuk memperlancar pelaksanaan tugas lembaga.

Kahar Muzakir juga membantah Partai Golkar menunjuknya memimpin Komisi III DPR untuk "mengamankan" perkara mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang terlibat dalam kasus korupsi dalam pengadaan KTP-elektronik (KTP-e).






Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

16 menit lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

51 menit lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

1 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

2 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

3 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

4 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

4 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.


3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

4 jam lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK


Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

17 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

17 jam lalu

Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

Yudi menyatakan Febri Diansyah dan Rasamala selama ini dipercaya publik, sebab itu dia meminta keduanya mundur dari pengacara Putri Candrawathi.