KPK Hibahkan Mobil Djoko Susilo untuk Rupbasan Jakarta Utara

Suasana perawatan kendaraan sitaan KPK oleh petugas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Jakarta Selatan di Gedung Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum Dan HAM, Sentra Mulia Jakarta, 6 Desember 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, JakartaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan mobil rampasan milik bekas Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Aset berupa mobil Toyota Avanza tahun 2011 senilai Rp 59,281 juta itu bakal dimanfaatkan untuk keperluan operasional Rumah Penyimpanan Barang Rampasan (Rupbasan) Jakarta Utara.

Selain kendaraan milik terpidana korupsi simulator surat izin mengemudi (SIM) itu, KPK menyerahkan satu Toyota Hilux tahun 2012 senilai Rp 149,450 juta milik mantan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Syahrul Raja Sempurnajaya.

Pelaksana tugas Koordinator Unit Kerja Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Irene Putri, mengatakan lembaga antirasuah berhak menyerahkan barang rampasan untuk langsung dimanfaatkan negara tanpa proses lelang.

Baca juga: Rupbasan Jaksel, Gedung Kontrakan Penampung Sitaan Koruptor

"Ada permenkeu. Ini bagian dari pemulihan aset yang tidak melulu soal lelang. Bisa dimanfaatkan atau dihibahkan," ucap Irene di gedung KPK, Selasa, 30 Januari 2018. Menurut dia, barang rampasan negara lebih efektif jika dimanfaatkan sendiri.

Meski begitu, Irene menuturkan tidak semua aset rampasan bisa dihibahkan. Harus melalui proses telaah yang dilakukan tim pemeriksa. Juga harus mendapat persetujuan Kementerian Keuangan. Misalnya, aset berupa mobil mewah tidak bisa dimanfaatkan untuk negara. "Mobil dinas ada kriteria sendiri dari Kementerian Keuangan," ujarnya.

Irene menyebutkan, hingga kini, sudah ada beberapa mobil rampasan yang disetujui Kementerian Keuangan untuk dihibahkan kepada beberapa lembaga. Labuksi mencatat, ada 3 mobil yang disetujui untuk diberikan kepada kejaksaan, 3-4 mobil untuk rumah tahanan, dan 2 mobil untuk kepolisian resor.

Baca juga: Rupbasan Jaksel Tak Terima Barang Sitaan Tak Bergerak dari KPK

Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Wahidin menyambut langkah KPK yang memprioritaskan pemanfaatan aset demi kepentingan rupbasan. Menurut dia, hibah dua mobil ini bisa memperkuat inventaris Rupbasan Jakarta Utara. "Kami ingin memaksimalkan mobilitas kepala rupbasan yang selama ini kalau diundang rapat ke mana-mana pakai Grab," katanya.

Wahidin berharap lembaganya akan mendapat aset hibahan lagi untuk dimanfaatkan rupbasan daerah lain. Sebab, ucap dia, banyak rupbasan di daerah yang belum memiliki inventaris. Sedangkan untuk dua tahun ke depan, pemerintah memutuskan tidak melakukan pengadaan.



KPK



Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

1 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

1 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

4 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

5 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

6 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

7 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

8 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

9 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

9 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

10 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.