DPR Akan Kirim Draf Rekomendasi Pansus Angket ke KPK

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu (kiri) dan Taufiqulhadi saat menggelar jumpa pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 18 September 2017. Pansus hak angket KPK menjelaskan temuan hasil kerja mereka sejak Juni ini akan dilaporkan kepada Presiden sebelum akhirnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada 28 September mendatang. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu (kiri) dan Taufiqulhadi saat menggelar jumpa pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 18 September 2017. Pansus hak angket KPK menjelaskan temuan hasil kerja mereka sejak Juni ini akan dilaporkan kepada Presiden sebelum akhirnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada 28 September mendatang. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan akan mengirimkan draf rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket untuk KPK (Pansus Angket KPK) kepada lembaga antirasuah itu. “Ini niatan baik, minimal pimpinan KPK memahami inilah hasil kerja Pansus,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Januari 2018.

    Menurut Bambang, draf yang akan dikirimkan dalam waktu dekat itu berisi saran-saran untuk perbaikan KPK. Rekomendasi itu dikirimkan itu juga untuk meminta saran dan tanggapan dari KPK sebelum dibacakan pada rapat paripurna pada 12 Februari 2018.

    Baca:
    Pansus Angket KPK Pertimbangkan Usul ...
    Pansus Angket KPK Rapat Bahas 2 Versi Rekomendasi Malam Ini

    Bambang mengatakan bahwa Pansus Angket KPK bersepakat tidak merevisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Ia mengatakan saat ini seluruh anggota fokus untuk memperbaiki kinerja KPK. Ia mempersilakan KPK jika ada koreksi atau tambahan atas rekomendasi Pansus. “Kan kita membantu pimpinan KPK sebenarnya,” tutur mantan Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar era Setya Novanto ini.

    Bambang mengatakan sebetulnya tidak ada kewajiban dari DPR untuk mengirimkan draf itu. Namun, kata dia, pengiriman draf rekomendasi merupakan upaya DPR untuk memperbaiki komunikasi dengan KPK.

    Baca juga:
    Dua Skenario Golkar Cabut Dukungan di Pansus Angket KPK ...
    Bambang Soesatyo: DPR Undang KPK Bahas ...

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengancam akan menarik anggota Fraksi Partai Golkar dari keanggotaan Pansus Angket KPK jika hingga masa persidangan 14 Februari 2018, Pansus itu tidak kunjung dibubarkan.

    Airlangga mengumumkan penarikan Bambang Soesatyo dari Pansus Angket KPK. Pengumuman itu disampaikan Airlangga bersamaan dengan pengumuman Partai Golkar tentang Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR pengganti Setya Novanto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.