Pansus Angket KPK Pertimbangkan Usul Bambang Soesatyo

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu (kiri) dan Taufiqulhadi saat menggelar jumpa pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 18 September 2017. Pansus hak angket KPK menjelaskan temuan hasil kerja mereka sejak Juni ini akan dilaporkan kepada Presiden sebelum akhirnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada 28 September mendatang. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu (kiri) dan Taufiqulhadi saat menggelar jumpa pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 18 September 2017. Pansus hak angket KPK menjelaskan temuan hasil kerja mereka sejak Juni ini akan dilaporkan kepada Presiden sebelum akhirnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada 28 September mendatang. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Panitia Khusus Hak Angket untuk KPK (Pansus Angket KPK) dari Fraksi Partai Nasdem, Taufiqul Hadi, mengatakan timnya akan mempertimbangkan usulan Ketua DPR Bambang Soesatyo agar tidak memasukkan revisi UU KPK dalam rekomendasi Pansus Angket KPK.

    "Saran tersebut akan menjadi pertimbangan kuat dalam rapat nanti," kata Taufiqul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Januari 2018. Meski begitu, kata dia, pansus tetap perlu mendengar pandangan masing-masing fraksi.

    Baca juga: DPR Siapkan Kesimpulan dan Rekomendasi Pansus Hak Angket KPK

    Sebelumnya, Bambang menyarankan kepada Pansus agar tidak ada revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 soal KPK dalam rekomendasi Pansus Angket KPK.

    Pansus Angket KPK berencana menggelar rapat finalisasi draf rekomendasi malam ini sebelum dikirimkan ke KPK.

    Menurut Taufiqul, tim Pansus Angket KPK memiliki dua versi draf rekomendasi. Pertama adalah draf lembut yang berisi saran agar adanya pembenahan dalam tubuh lembaga antirasuah itu. Kedua adalah draf yang mendorong adanya revisi dari Undang-Undang soal KPK.

    Pansus Angket KPK dibentuk DPR saat KPK tengah menyidik kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik, yang melibatkan sejumlah anggota DPR, termasuk Setya Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR. Sejumlah kader Golkar menjadi inisiator hak angket dan tergabung dalam Pansus Angket KPK.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengancam akan menarik anggota Fraksi Partai Golkar dari keanggotaan Pansus Angket KPK jika hingga masa persidangan 14 Februari 2018, Pansus itu tidak kunjung dibubarkan.

    Airlangga kemudian mengumumkan penarikan Bambang Soesatyo dari Pansus Angket KPK. Pengumuman itu disampaikan Airlangga bersamaan dengan pengumuman Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR pengganti Setya Novanto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Tak Pecahkan Rekor Dunia Marathon di Ineos 1:59

    Walau Eliud Kipchoge menjadi manusia pertama yang menempuh marathon kurang dari dua jam pada 12 Oktober 2019, ia tak pecahkan rekor dunia. Alasannya?