Dua Skenario Golkar Cabut Dukungan di Pansus Angket KPK

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Fraksi Golkar DPR-RI versi munas Ancol, Agus Gumiwang Kartasasmita, beri keterangan dalam jumpa pers susunan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Ruang Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, 23 Maret 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Fraksi Golkar DPR-RI versi munas Ancol, Agus Gumiwang Kartasasmita, beri keterangan dalam jumpa pers susunan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Ruang Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, 23 Maret 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya bakal mengevaluasi keberadaan anggotanya di panitia khusus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi di atau Pansus Hak Angket KPK Dewan Perwakilan Rakyat. Ujung dari evaluasi ini, kata dia, mengarah pada dua skenario.

    Pertama, Fraksi Golkar akan memerintahkan anggotanya yang duduk di Pansus Angket KPK untuk mengakhiri masa kerjanya. "Dengan mengambil kesimpulan yang tidak ada pelemahan KPK," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 Desember 2017.

    Baca juga: Pimpinan KPK: Sikap Kami terhadap Pansus Angket Tidak Berubah

    Yang kedua, Agus menuturkan Golkar tidak segan menarik anggotanya dari Pansus Angket andai rekomendasi yang dikeluarkan berujung pada pelemahan KPK. "Hasil evaluasi ini akan diambil FPG DPR RI setelah masa reses berakhir di awal masa persidangan berikutnya," ucapnya.

    Rencana Golkar keluar dari Pansus Angket KPK mengemuka setelah Airlangga Hartarto menjabat sebagai Ketua Umum menggantikan Setya Novanto. Ketua Tim Pemenangan Airlangga Hartarto, Happy Bone Zulkarnain menuturkan rencana ini sejalan dengan tema Golkar Bersih dan Bangkit yang dibawa oleh Airlangga.

    Pansus Angket KPK dibentuk DPR saat KPK tengah menyidik kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP yang melibatkan sejumlah anggota DPR, termasuk Ketua DPR Setya Novanto. Ketika itu, kursi Ketua Umum Golkar masih diduduki Setya Novanto.

    Baca juga: Jokowi Tolak Keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk Konsultasi

    Sejumlah kader Golkar pun menjadi inisiator hak angket dan tergabung dalam Pansus Angket KPK, seperti Ketua Komisi Hukum Bambang Soesatyo; anggota Komisi Hukum Agun Gunandjar; Muhammad Misbakhun; Adies Kadier; dan John Kennedy Aziz.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.