Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Fayakhun Diduga Terima Fee untuk Buka Anggaran Drone Bakamla

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, 27 Desember 2017. Fayakhun Andriadi, diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus suap proyek pengadaan satellite monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). TEMPO/Imam Sukamto
Anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, 27 Desember 2017. Fayakhun Andriadi, diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus suap proyek pengadaan satellite monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Angota Komisi I DPR dari fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi diduga menerima duit fee sebesar US$ 927.756 atau sekitar Rp 12,8 miliar dari Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah untuk membuka blokir penganggaran drone dalam proyek pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI.

"Pada saat itu kami transfer kurang lebih hampir 1 juta dolar AS, kurang dari 1 juta dolar AS," kata saksi Adami Okta dalam sidang untuk terdakwa Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu, 10 Januari 2018.Adami adalah bagian operasional PT Merial Esa.

Nofel Hasan didakwa menerima 104.500 dolar Singapura atau sekitar Rp 1,045 miliar dari Fahmi Darmawansyah karena memenangkan perusahan Fahmi dalam pengadaan drone dan satellite monitoring di Bakamla serta mengusahakan anggaran drone.

Baca juga: Eks Pejabat Bakamla Didakwa Terima Suap 104.500 Dolar Singapura

Dalam dakwaan dijelaskan Nofel bersama dengan Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku staf khusus bidang Perencanaan dan Anggaran Kepala Bakamla Arie Soedewo membuat anggaran pengadaan monitoring satellite senilai Rp 402,71 miliar dan drone senilai Rp 580,468 miliar.

Namun, anggaran drone masih dibintangi di Komisi I DPR, artinya anggaran itu tidak dapat digunakan sebelum syarat-syarat tertentu dipenuhi.

"Anggarannya masih dibintangi jadi tidak bisa jalan. Pak Fahmi minta pertanggungjawaban dari Pak Habsyi bagaimana dengan proyek yang dijanjikan, tapi ternyata jawabannya seperti itu," ungkap Adami.

Agar anggaran dapat diloloskan maka Fahmi pun memerintahkan Adami untuk bekerja sama dengan anggota DPR.

"Dari komisi I Pak Fayakhun Andriadi, dari fraksi partai Golkar. Saya tidak tahu bagaimana 'deal' awalnya, tapi yang pasti ada pembicaraan antara Habsyi, Fahmi Darmawansyah, dan Pak Fayakhun itu untuk pengurusan anggaran ini," tambah Adami.

Ia pun mendapat tugas untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening yang disediakan Fayakhun meski tidak langsung ke Fayakhun karena melalui Managing Director PT Rohde and Schwarz Erwin Arif.

"Komunikasi melalui perantara Pak Erwin Arif, dia sebagai vendor PT Rohde and Schwarz, perusahaannya juga teman Pak Fayakhun. Jadi alirannya ke saya karena Pak Fayakhun saat itu komunikasi ke pak Fahmi Darmawansyah. Waktu itu sempat juga pak Fayakhun minta nomor telpon Ali Fahmi ke saya, konfirmasi nomer teleponnya yang mana, saya kasih, cuman katanya menghubungi tidak pernah bisa. Jadi akhirnya dia menghubungi Erwin, untuk meneruskan pesan kepada saya, untuk saya meneruskan pesan ke Pak Fahmi," kata Adami.

Pembicaraan Fayakhun dan Adami juga ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam sidang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Kasus Suap Satelit Bakamla, Nofel Hasan Naik ke Tahap Penuntutan

Pembicaraan antara Fayakhun dan Adami: 29 April 2017 yaitu: Fayakhun Andriadi : saya setuju aja bro. Krn bakamla bisa dapet sampai 3000. Kan wajar bila fahmi dapet 400+450 = 850. Saya akan kawal bro, kalau bro juga komit slot tsb (yg utk teman-teman diberesin).

Pembicaraan antara Fahmi Darmawansyah dan Adami: Rp 1,22 triliun dibagi Rp 13.150 (harga 1 dolar AS) = 92,775,665 USD 1 persen = 92,775,665 = 927,756 USD

Adami: sudah ditransfer 300.000 USD berarti kekurangannya 627,756 USD.

Pembicaraan antara Fayakhun dan Erwin Arif pada 10 Mei 2017.

Fayakhun Andriadi: Bro Apakah sdh ada salinan transfer yg ke jpmorgan?

Erwin Arief: Ok bro aku check ke Dami lagi

Fayakhun Andriadi: OK bro minta tolong ya bro

"Iya, jadi sebenarnya Fayakhun mengirim untuk Pak Fahmi, tapi ditujukan ke pak Erwin. Erwin mengirim ke saya, ya saya cuma kopi terus kasih ke Pak Fahmi." jelas Adami.

Fayakhun sebelumnya diperiksa KPK pada Rabu 27 Desember 2017. Ia sudah dicegah ke luar negeri sejak 20 Juni 2017.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Pikir-pikir Ajukan Banding Atas Vonis PT Merial Esa

20 April 2022

 Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA
KPK Pikir-pikir Ajukan Banding Atas Vonis PT Merial Esa

KPK mengapresiasi putusan Majelis Hakim yang menyatakan PT Merial Esa bersalah melakukan tindak pidana suap di proyek Bakamla


KPK Sita Rp 100 Miliar dari Kasus Bakamla

3 Januari 2022

 Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA
KPK Sita Rp 100 Miliar dari Kasus Bakamla

Duit disita dari beberapa rekening bank yang diduga berhubungan dengan kasus Bakamla.


KPK Rampungkan Berkas Tersangka Korporasi di Kasus Satelit Monitoring Bakamla

31 Desember 2021

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 24 Juni 2021. KPK melakukan pembatasan kerja di kantor untuk sementara waktu setelah 36 pegawai terkonfirmasi positif COVID-19. ANTARA/Reno Esnir
KPK Rampungkan Berkas Tersangka Korporasi di Kasus Satelit Monitoring Bakamla

KPK menetapkan PT Merial Esa menjadi tersangka kasus suap proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla).


KPK Periksa 2 Tersangka Kasus Korupsi Bakamla

11 Juni 2020

Direktur Utama PT CMI Teknologi, Rahardjo Pratjihno keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan dan borgol setelah diperiksa pada Selasa, 14 Januari 2020. Kasus korupsi proyek pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi di Bakamla itu mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp54 miliar.  ANTARA/Adam Bariq
KPK Periksa 2 Tersangka Kasus Korupsi Bakamla

KPK belum menahan Leni dan dan Juli, dua tersangka kasus korupsi yang juga pejabat internal Bakamla RI.


Kasus Suap Satelit Bakamla, KPK Panggil Politikus NasDem

14 Februari 2020

Ilustrasi suap atau operasi tangkap tangan. shutterstock.com
Kasus Suap Satelit Bakamla, KPK Panggil Politikus NasDem

KPK menetapkan empat tersangka untuk kasus suap satelit Bakamla. Di antaranya adalah, eks Direktur Data dan Informasi Bakamla Bambang Udoyo.


KPK Tetapkan Empat Tersangka Kasus Korupsi Proyek di Bakamla

31 Juli 2019

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata di kantornya, Jakarta Selatan pada Jumat, 17 Mei 2019. TEMPO/Andita Rahma
KPK Tetapkan Empat Tersangka Kasus Korupsi Proyek di Bakamla

Penetapan tersangka baru ini adalah merupakan pengembangan dari kasus pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla pada 2016.


KPK Tetapkan PT Merial Esa sebagai Tersangka Kasus Suap Bakamla

1 Maret 2019

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan dan Alexander Marwata, menghadiri sidang praperadilan yang diajukan Richard Joost Lino di Pengadilan Jakarta Selatan, 26 Januari 2016. TEMPO/Amston Probel
KPK Tetapkan PT Merial Esa sebagai Tersangka Kasus Suap Bakamla

KPK menetapkan sebuah perusahaan sebagai tersangka kasus korupsi satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla)


DPR Lantik Pengganti Legislator Terdakwa Fayakhun Andriadi

13 Februari 2019

Wakil Ketua MPR RI Mahyudin melantik tiga Anggota MPR Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk masa jabatan 2014-2019 di Ruang Delegasi Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 November 2018.
DPR Lantik Pengganti Legislator Terdakwa Fayakhun Andriadi

Musthofa mengganti Fayakhun, Wa Ode Nur Zainab mengganti Tina Nur Alam dari PAN dan Taslim Azis menggantikan Amarullah Amri Tuasikal dari Gerindra DPR


4 Anggota DPR Terjerat Kasus Korupsi di KPK Selama 2018

28 Desember 2018

Terdakwa kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring atau pengawasan di Bakamla tahun anggaran 2016 Fayakhun Andriadi (kiri) mendengarkan keterangan saksi, keponakan mantan Ketua DPR Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi saat mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 September 2018. ANTARA
4 Anggota DPR Terjerat Kasus Korupsi di KPK Selama 2018

KPK menetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka suap pengurusan Dana Alokasi Khusus untuk Kabupaten Kebumen dalam APBN-P 2016.


KPK Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Suap Bakamla

27 Desember 2018

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah di kantornya, Jakarta Selatan pada 15 November 2018. TEMPO/Andita Rahma
KPK Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Suap Bakamla

Dalam perkara suap Bakamla ini, KPK telah menetapkan enam tersangka lain dan telah divonis pengadilan.