Kasus Suap Satelit Bakamla, Nofel Hasan Naik ke Tahap Penuntutan

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Novel Hasan usai diperiksa sebagai tersangka oleh KPK terkait proyek pengadaan satelit Bakamla. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Novel Hasan usai diperiksa sebagai tersangka oleh KPK terkait proyek pengadaan satelit Bakamla. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Kasus suap di Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk tersangka Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan naik ke tahap penuntutan. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan KPK telah menyerahkan berkas dan barang bukti kasus  suap satelit Bakamla itu ke penuntutan pada Jumat, 8 Desember 2017.

    "Telah dilakukan penyerahan berkas, barang bukti, dan tersangka NH ke penuntutan," kata Febri dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 8 Desember 2017.

    Baca: Kasus Suap Satelit, Pejabat Bakamla Divonis Penjara 51 Bulan

    Nofel Hasan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap pengadaan proyek satelit monitoring di Bakamla senilai Rp 220 miliar pada Rabu, 12 April 2017. Dalam dakwaan Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah, Nofel disebut menerima Sin$ 104.500 atau sekitar Rp 989,6 juta. Nofel diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Kasus suap Bakamla bermula saat KPK menggelar operasi tangkap tangan pada Desember 2016. Saat itu, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla Eko Susilo Hadi, Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah dan dua anak buah Fahmi, Muhammad Adami Okta serta Hardy Stefanus.

    Simak: Inneke Koesherawati Lega Suami Dihukum Ringan dalam Suap Bakamla

    Adapun satu tersangka lain adalah Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama Bambang Udoyo yang diusut oleh polisi militer. Sebelum ditetapkan tersangka, Nofel mondar-mandir diperiksa KPK memberi keterangan untuk empat tersangka tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.