TEMPO.CO, Depok- Pemerintah sampai kini belum memutuskan teknis penulisan untuk aliran kepercayaan di kolom kartu tanda penduduk. Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, pemerintah masih ingin mendengar pendapat berbagai pihak terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal aliran kepercayaan bisa dimasukkan dalam kolom agama di KTP.
Menurut Tjahjo, Kemendagri masih berkomunikasi dengan tokoh agama, organisasi keagaman, dan DPR. "Hal ini sangat sensitif makanya harus mendengar berbagai pihak," ujar Tjahjo di Wisma Kinasih, Depok, Selasa, 12 Desember 2017.
Adapun untuk teknis penulisan, Tjahjo mengatakan ada beberapa alternatif. Yang pertama adalah kolom agama ditulis bersebelahan dengan aliran kepercayaan melalui pemisahan garis miring.
Baca juga: Penghayat Aliran Kepercayaan Masuk Kolom KTP, Ini Kata Gus Solah
Metode lainnya bisa untuk penganut agama terpisah dan penghayat kepercayaan juga ditulis sendiri. "Aliran kepercayaan ditulisnya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Kepercayaan sesuai aliran seperti Sunda Wiwitan, ini yang belum ditentukan," katanya.
Tjahjo mengatakan secara prinsip aliran kepercayaan akan masuk di kolom KTP. Secara detail masih akan dibicarakan dengan komisi VIII DPR. Pemerintah juga sudah menjalin komunikasi dengan MUI, selanjutnya dengan tokoh dari enam agama lainnya. "Kemendagri juga akan mendengar dari aliran kepercayaan," kata dia.
Menurut Tjahjo, pemerintah belum bisa memastikan pada tahun 2018 kolom tersebut sudah bisa dimasukkan atau belum. Secara teknis juga berbeda, agama dibawahi oleh Kementerian Agama dan aliran dinaungi Kementerian Pendidikan Nasional jadi masih banyak yang akan disinkronkan. "Sebagai negara hukum, Kemendagri akan komitmen dengan hasil putusan MK," ujarnya.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk. Hal ini membuat para penganut kepercayaan bisa mencantumkan aliran kepercayaan di kolom agama saat membuat KTP.
Baca juga: MUI Tolak Putusan MK Soal Aliran Kepercayaan di Kolom Agama KTP
Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih menolak penempatan aliran kepercayaan dalam kolom agama di KTP. Alasannya, aliran kepercayaan selama ini tak masuk dalam enam agama yang diakui di Indonesia.
Bahkan MUI merekomendasikan ada KTP khusus untuk para penganut aliran kepercayaan. "MUI mengusulkan KTP-nya dibuat secara khusus saja. Supaya tidak menimbulkan masalah dan penolakan, tapi putusan MK itu supaya terpenuhi," kata Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin, usai penutupan Rakernas III MUI, di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu, 29 November 2017.
