MUI Rekomendasikan KTP Khusus untuk Aliran Kepercayaan

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ketua MUI Dr. KH Maruf Amin, dan Sekretaris MUI, Asrorum Niam, saat konpers tentang Gafatar di Kantor MUI, Jakarta, 3 Februari 2016. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, JakartaMajelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan rekomendasi terkait pencantuman aliran kepercayaan dalam kartu tanda penduduk, bagi penganutnya agar dibuatkan KTP khusus tanpa mengubah yang sudah ada di masyarakat.

"MUI mengusulkan KTP-nya dibuat secara khusus saja. Supaya tidak menimbulkan masalah dan penolakan, tapi putusan MK itu supaya terpenuhi," kata Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin, usai penutupan Rakernas III MUI, di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu, 29 November 2017.

Upaya untuk mencegah timbulnya kontraksi dan kegaduhan di masyarakat MUI mengusulkan langkah-langkah sebagai berikut, yakni pemerintah wajib melayani warga negara yang membutuhkan pelayanan terkait putusan MK tentang identitas pribadinya dengan ketentuan.

Baca juga: Putusan MK Soal KTP, Ketua MUI: Aliran Kepercayaan Bukan Agama

Pemerintah dapat melakukan pencatuman identitas penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada kartu keluarga. Pemerintah dapat mencetak KTP yang mencantumkan kolom aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan jumlah kebutuhan warga penghayat kepercayaan.

Adapun urusan yang terkait dengan hak-hak sipil sebagai warga negara, warga penghayat kepercayaan tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang selama ini telah berjalan dengan baik.

Menurut KH Ma'ruf Amin tidak perlu menambah KTP yang ada dengan menambahkan aliran kepercayaan. KTP yang sudah ada tetap saja, karena agama tidak boleh disejajarkan dengan aliran kepercayaan.

"Jadi buatkan KTP khusus buat mereka dengan ada pencantuman aliran kepercayaan," kata Ma'ruf.

Ia mengatakan jika mengubah KTP yang sudah ada tidak efisien karena akan menelan biaya besar. Pembuatan KTP baru hanya dibutuhkan bagi warga yang menganut penghayatan kepercayaan.

"Supaya lebih efisien, dibuatkan untuk mereka saja, kalau bikin baru lagi, nanti ada tiang listrik yang ketabrak lagi," kata Ma'ruf.

Baca juga: Anies Buka Monas buat Acara Keagamaan, Apa Kata FPI dan MUI

Dalam rekomenasi Rakernas III MUI disampaikan sikap Majelis Ulama Indonesia terkait putusan MK Nomor Perkara 97/PPU-XIV/2016 tentang pencantuman aliran kepercayaan dalam KTP yang sudah bersifat final dan mengikat sebagai berikut.

Pertama, MUI sangat menyesalkan putusan MK tersebut. Putusan MK dinilai kurang cermat dan melukai perasaan umat beragama khususnya umat Islam Indonesia karena putusan tersebut berarti telah menyejajarkan kedudukan agama dengan aliran kepercayaan.

Kedua, MUI berpandangan bahwa putusan MK tersebut menimbulkan konsekuensi hukum dan berdampak pada tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan serta merusak terhadap kesepakatan kenegaraan yang selama ini sudah berjalan dengan baik.

Ketiga, MUI berpendapat seharusnya MK dalam mengambil keputusan yang memiliki dampak strategis, sensitif, dan menyangkut hajat hiduo orang banyak, membangun komunikasi dan menyerap aspirasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan sehingga dapat mengambil keputusan secara objektif, arif, bijak dan aspiratif.

Keempat, MUI menghormati perbedaan agama, keyakinan, dan kepercayaan setiap warga negara karena hal tersebut merupakan implementasi dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima, MUI sepakat bahwa pelaksanaan pelayanan hak-hak sipil warga negara di dalam hukum dan pemerintahan tidak boleh ada perbedaan dan diskriminasi sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.






Jokowi Jamin Hak Penghayat Kepercayaan di Perpres Strategi Kebudayaan

15 hari lalu

Jokowi Jamin Hak Penghayat Kepercayaan di Perpres Strategi Kebudayaan

Salah satu yang diatur dalam Perpres yang diteken Jokowi ini adalah jaminan atas hak kelompok penghayat kepercayaan dalam urusan pemajuan kebudayaan.


63 Ormas Islam Deklarasi Al Mitsaq Al-Ukhuwah di Milad MUI, Antisipasi Pemilu 2024

27 Juli 2022

63 Ormas Islam Deklarasi Al Mitsaq Al-Ukhuwah di Milad MUI, Antisipasi Pemilu 2024

Sebanyak 63 ormas Islam mendeklarasikan Al Mitsaq Al-Ukhuwah atau Kesepakatan Persaudaraan dalam salah satu rangkaian acara Milad ke-47 MUI.


Buya Hamka: Sastrawan sekaligus Ketua MUI Pertama

25 Juli 2022

Buya Hamka: Sastrawan sekaligus Ketua MUI Pertama

Buya Hamka memiliki nama panjang Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Buya adalah panggilan khas untuk orang Minangkabau.


MUI Lebak: Belum Ditemukan Aktivitas Khilafatul Muslimin

8 Juni 2022

MUI Lebak: Belum Ditemukan Aktivitas Khilafatul Muslimin

MUI Kabupaten Lebak, Banten, meminta polisi menindak tegas Khilafatul Muslimin jika bertentangan dengan Pancasila


Mengenang Buya Syafii Maarif, Anwar Abbas: Orang Memberinya Gelar Bapak Bangsa

27 Mei 2022

Mengenang Buya Syafii Maarif, Anwar Abbas: Orang Memberinya Gelar Bapak Bangsa

Anwar Abbas menilai Syafii Maarif layak mendapatkan gelar Bapak Bangsa.


MUI Pantau Tayangan TV Saat Ramadan

7 April 2022

MUI Pantau Tayangan TV Saat Ramadan

MUI akan memantau seluruh tayangan dan memberikan catatan bagi mereka yang tidak menunjukkan pesan pencerahan.


MUI: Semestinya Penetapan Logo Halal Mengakomodir Aspirasi Berbagai Pihak

15 Maret 2022

MUI: Semestinya Penetapan Logo Halal Mengakomodir Aspirasi Berbagai Pihak

Logo Halal MUI selama ini telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia.


3 Produk Jiwa Group Dapat Sertifikat Halal dari MUI, Termasuk Kopi Janji Jiwa

10 Maret 2022

3 Produk Jiwa Group Dapat Sertifikat Halal dari MUI, Termasuk Kopi Janji Jiwa

Majelis Ulama Indonesia dan BPJPH Kementerian Agama secara resmi memberikan sertifikat halal grade A untuk seluruh outlet Jiwa Group.


Vaksin Merah Putih Mendapatkan Sertifikat Halal MUI

11 Februari 2022

Vaksin Merah Putih Mendapatkan Sertifikat Halal MUI

Komisi Fatwa MUI menyatakan Vaksin Merah Putih suci dan halal.


MUI Kabupaten Bogor Minta Mahasiswa Tangkal Radikalisme

25 Januari 2022

MUI Kabupaten Bogor Minta Mahasiswa Tangkal Radikalisme

Ketua Bidang Pendidikan MUI Kabupaten Bogor, Saepudin Muhtar, mengajak mahasiswa untuk bersama-sama menangkal radikalisme