Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Din Syamsuddin: Sidang MK Soal Kolom Agama Seolah Diam-diam

Reporter

image-gnews
Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin (tengah) bersama sejumlah perwakilan dari Ormas/ Lembaga Islam (Soli) mengadakan silaturahmi dan konferens pers di kantor DPP Muhammadiyah, Jakarta, 16 November 2016. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin (tengah) bersama sejumlah perwakilan dari Ormas/ Lembaga Islam (Soli) mengadakan silaturahmi dan konferens pers di kantor DPP Muhammadiyah, Jakarta, 16 November 2016. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsudin mengungkapkan kekecewaan dan penolakannya atas putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi Undang-undang Administrasi Keputusan tentang kolom agama di KTP. Putusan itu mengizinkan para penghayat kepercayaan untuk mencantumkan aliran kepercayaan dalam kolom agama di KTP.

Din menyebut MK seolah-olah membahas Undang-undang tersebut tanpa mengundang DPR atau Pemerintah melalui kementerian terkait. "Dibahas oleh MK nyaris secara diam-diam dan tidak mengundang pihak-pihak yang seyogyanya diundang," kata dia setelah rapat pleno Dewan Pertimbangan MUI, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 November 2017.

Baca: MUI Tolak Putusan MK Soal Aliran Kepercayaan di Kolom Agama KTP

Menurut Din, MK sudah melakukan distorsi dan deviasi terhadap tafsir dari konstitusi. Meskipun diakui Din, MK memiliki kewenangan memberikan tafsir secara historis dan konstitusional.

"Memang MK memilki kewenangan untuk memberikan tafsir, bahkan putusannya final dan mengikat. Tapi tidak bisa semena-mena memberikan tafsir yang bertentangan dengan kesepakatan nasional yang ada," kata Din.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Penganut Aliran Kepercayaan Sambut Gembira Putusan MK

Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini berpendapat penafsiran ini seharusnya mengacu pada Ketetapan MPR Nomor 4 Tahun 1978 yang menyebut bahwa agama dan aliran kepercayaan itu berbeda dan tidak bisa disamakan. Dengan dikabulkannya uji materi yang dikabulkan MK tersebut membuktikan bahwa adanya perbedaan tafsir dari apa yang sudah disepakati secara nasional selama ini. "Hal tersebut berbahaya bagi kehidupan nasional," ujarnya.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk pada 7 November 2017. Gugatan itu diajukan oleh beberapa penghayat kepercayaan. Selama ini, kolom agama di KTP mereka dikosongkan atau terpaksa diisi salah satu agama.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Novel Baswedan Cs Bakal Kaji Ulang Permohonan Gugatan Batas Usia Capim KPK ke MK

28 menit lalu

Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan cs memberikan pernyataan usai menghadiri sidang perdana gugatan batas usia calon pimpinan (capim) KPK di Mahkamah Konstitusi, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Novel Baswedan Cs Bakal Kaji Ulang Permohonan Gugatan Batas Usia Capim KPK ke MK

Novel Baswedan dan sebelas eks penyidik KPK lainnya akan merevisi berkas permohonan gugatan batas usia capim KPK ke Mahkamah Konstitusi.


Bela Palestina dan Tolak Israel di Olimpiade, Din Syamsuddin dkk Gelar Aksi Ahad Besok

3 hari lalu

Ketua Komite Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) Din Syamsuddin didampingi Sekretaris ARI-BP Oke Setiadi saat memberikan keterangan pers di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis, 18 Juli 2024. Foto: ANTARA/HO-Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina
Bela Palestina dan Tolak Israel di Olimpiade, Din Syamsuddin dkk Gelar Aksi Ahad Besok

Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) akan menggelar demonstrasi penolakan terhadap kontingen Israel di Olimpiade Paris 2024


Kilas Balik Gugatan Almas Tsaqibbirru ke Denny Indrayana Rp 500 Miliar

5 hari lalu

Almas Tsaqibbirru. TEMPO/ Septhia Ryanthie
Kilas Balik Gugatan Almas Tsaqibbirru ke Denny Indrayana Rp 500 Miliar

Almas Tsaqibbirru menggugat Denny Indrayana sebesar Rp 500 miliar. Hakim menolak gugatan Almas. Berikut kilas balik gugatan tersebut.


PSI Buka Suara soal Gugatan ke MahKamah Konstitusi untuk Menjegal Kaesang Maju Pilgub

6 hari lalu

Ketua DPP PSI, Sigit Widodo, usai menghadiri diskusi 'Menakar Komitmen Lingkungan Calon Wali Kota Depok Kaesang Pangarep' yang diselenggarakan Relawan Kaesang Menang Depok di Joglo Nusantara, Kecamatan Sawangan, Depok, Ahad, 2 Juli 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
PSI Buka Suara soal Gugatan ke MahKamah Konstitusi untuk Menjegal Kaesang Maju Pilgub

PSI menanggapi soal anak Boyamin Saiman yang mengajukan gugatan ke MK soal syarat batas usia di Pilkada yang diduga untuk jegal Kaesang ke Pilgub.


UU Otonomi Khusus Digugat ke MK, Tafsir Orang Asli Papua Disoal

7 hari lalu

Koordinator utama tim advokasi konstitusi dan demokrasi, Amis Yanto Ijie dan anggota DPRD Provinsi Papua Barat, Agustinus R Kambuaya ajukan uji materiil Undang-Undang otonomi khusus untuk Papua di kantor Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Senin, 15 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
UU Otonomi Khusus Digugat ke MK, Tafsir Orang Asli Papua Disoal

UU Otonomi Khusus Papua dinilai menghilangkan hak konstitusional orang asli Papua.


Ribuan Buruh akan Gelar Aksi di MK saat Sidang Lanjutan Uji Materi UU Cipta Kerja

16 hari lalu

Said Iqbal berorasi di hadapan para buruh di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Jl. Gatot Subroto, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Kamis, 21 September 2023. Para buruh berasal dari Jakarta, Bogor, Tanggerang, dan Bekasi mengusung dua tuntutan yaitu kenaikan upah 2024 sebesar 15 persen dengan alasan bahwa Indonesia sudah masuk sebagai negara Upper Middle Income Country dan pencabutan omnibus law UU Cipta. Tempo/Magang/Joseph.
Ribuan Buruh akan Gelar Aksi di MK saat Sidang Lanjutan Uji Materi UU Cipta Kerja

KSPI dan Partai Buruh akan menggelar aksi di depan Mahkamah Konstitusi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin, 8 Juli 2024.


Perlawanan Hakim MK Anwar Usman Gugat Pengangkatan Suhartoyo ke PTUN, Ini Putusan MKMK Terbaru

17 hari lalu

Hakim Konstitusi Anwar Usman menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Perlawanan Hakim MK Anwar Usman Gugat Pengangkatan Suhartoyo ke PTUN, Ini Putusan MKMK Terbaru

MKMK memutuskan Hakim Konstitusi Anwar Usman tetap bersalah dan telah dijatuhi teguran tertulis atas gugatannya terhadap Ketua MK terpilih Suhartoyo ke PTUN.


Novel Baswedan Cs Terhambat Maju Jadi Pimpinan KPK, Pakar Hukum: MK Harus Konsisten dengan Putusan Sebelumnya Soal Batas Usia

21 hari lalu

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha usai mengajukan uji materiil terhadap UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Novel Baswedan Cs Terhambat Maju Jadi Pimpinan KPK, Pakar Hukum: MK Harus Konsisten dengan Putusan Sebelumnya Soal Batas Usia

Novel Baswedan dan eks penyidik KPK lainnya terhambat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK. Pakar hukum Feri Amsari menuntut konsistensi MK soal usia


Partai Move Forward: Masih Ada Sisa-Sisa Rezim Militer di Thailand

25 hari lalu

Tokoh Move Forward Party dari Thailand saat mengunjungi Kantor TEMPO Media Grup di Jalan Pal Merah, Jakarta, Kamis 27 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Partai Move Forward: Masih Ada Sisa-Sisa Rezim Militer di Thailand

Juru bicara Partai Gerakan Maju (MFP) berkomentar tentang kondisi demokrasi di Thailand. Ia berpendapat masih ada sisa-sisa rezim militer di negara tersebut.


Terancam Dibubarkan, Partai Move Forward Thailand Tunggu Keputusan Mahkamah Konstitusi Bulan Depan

25 hari lalu

Tokoh Move Forward Party dari Thailand saat mengunjungi Kantor TEMPO Media Grup di Jalan Pal Merah, Jakarta, Kamis 27 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Terancam Dibubarkan, Partai Move Forward Thailand Tunggu Keputusan Mahkamah Konstitusi Bulan Depan

Juru bicara Partai Move Forward (MFP) Thailand memperkirakan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus pembubaran partainya akan diumumkan awal bulan depan.