TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa ia tetap berkoordinasi dengan Presiden ke-7 Joko Widodo mengenai proyek IKN. Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mengatakan bahwa ia akan intens berkomunikasi dengan Jokowi.
“Saat ini belum. (Tapi tetap koordinasi) soal programming-nya kan,” kata Basuki usai dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta pada Selasa, 5 November 2024. Teknokrat asal Universitas Gadjah Mada ini mengatakan bahwa ia baru berkomunikasi dengan Jokowi dua hari lalu.
Basuki menyebut bahwa Jokowi berkeinginan untuk mengunjungi IKN. Namun demikian, ia belum bisa memastikan anjangsana itu dapat terlaksana dalam waktu dekat. “Nanti lihat jadwal beliau kan ingin lebih sering ke sana,” kata dia.
Prabowo, menurut Basuki, ingin terus melaksanakan pembangunan IKN. Ia menepis anggapan bahwa pembangunan IKN saat ini tidak akan secepat pada era Jokowi. Ketika ditanya target pembangunan dalam empat tahun ke depan, Basuki belum mau banyak berkomentar. ia mengaku akan menghadap Prabowo lagi untuk membuat program 2025.
Sebelum dipercaya sebagai Kepala Otorita IKN definitif, Basuki ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Plt menggantikan Bambang Susantono yang mundur dari jabatan tersebut pada Juni 2024. Ia didampingi oleh Raja Juli Antoni - Menteri Kehutanan saat ini, sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Sampai saat ini Prabowo belum menunjuk Wakil untuk basuki
Dalam keterangan di Akmil Magelang pada Sabtu, 27 Oktober 2024, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Prabowo sudah meminta supaya IKN dibangun secepat-cepatnya. Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, dalam 3 hingga 4 tahun, Prabowo ingin menyelesaikan semua infrastruktur di IKN supaya bisa dipergunakan baik oleh lembaga eksekutif maupun yudikatif.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam keterangan terpisah mengungkapkan salah satu dari empat poin yang disampaikan Prabowo dalam sesi terakhir retreat Kabinet kemarin adalah soal keberlanjutan IKN. Raja Juli mengatakan Prabowo berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan IKN sampai siap dipergunakan.
Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah Ibu kota Politik. Politikus Partai Solidaritas Indonesia ini menyebut bahwa Presiden Prabowo berharap pada Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa di IKN. “Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," katanya melalui Instagram.
“Saya kira tadi presiden waktu salamin saya beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan.' Saya cuma bilang 'Siap Perintah',” ucapnya teknokrat lulusan Universitas Gadjah Mada ini.
Para pengamat sebelumnya menilai IKN sebagai mega proyek yang dianggap bisa membebani anggaran negara. Aktivis lingkungan juga sudah beberapa kali menyampaikan perhatiannya soal dampak pembangunan dan potensi penggusuran lahan.
Pilihan Editor: Soal RUU Penyiaran Masuk Prolegnas atau Tidak, Komisi I DPR Serahkan ke Baleg
