Kuasa Hukum Setya Novanto Minta KPK Belajar Soal Hak Imunitas

Editor

Amirullah

Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, melaporkan komisioner KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang ke Bareskrim Polri karena menerbitkan sprindik baru untuk kliennya. Jakarta, 10 November 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, meminta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belajar kembali mengenai hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Fredrich, sebagai Ketua DPR, kliennya memiliki hak imunitas dari pemanggilan KPK.

Fredrich menyatakan aturan mengenai hak imunitas itu ada di Pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak anggota DPR. "Hak imunitas itu kan artinya tidak bisa disentuh," kata Fredrich melalui sambungan telepon, Selasa, 14 November 2017.

Baca juga: Pengacara Berkukuh KPK Tak Berwenang Panggil Setya Novanto

Fredrich menyamakan hak imunitas yang dimiliki kliennya dengan hak imunitas duta besar negara asing. Dengan hak imunitas tersebut, menurut dia, anggota DPR tidak bisa disentuh dan diperiksa penegak hukum, termasuk KPK. "Makanya saya selalu bilang KPK harus belajar apa namanya hak imunitas. Tanya dong ahli bahasa, ahli hukum pidana, apa itu hak imunitas," ujarnya.

Fredrich meminta KPK berkaca atas sikap lembaga antirasuah tersebut, yang beberapa kali tidak memenuhi panggilan Panitia Angket KPK di DPR. Saat itu KPK juga menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemanggilan Panitia Angket terhadap KPK. "Nah, sekarang saya kembalikan ke posisi yang sama, kami juga menguji kewenangan KPK bisa mengesampingkan UUD 1945," ucap Fredrich.

Baca juga: Jubir Wapres Tuding Kuasa Hukum Setya Novanto Bangun Opini Sesat

Fredrich meminta KPK menahan diri sampai ada putusan MK soal uji materi Pasal 12 dan Pasal 46 ayat 1 dan 2 Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Gugatan uji materi itu dilakukan kuasa hukum Setya Novanto pada Senin, 13 November 2017.

KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan Setya Novanto pada Rabu, 15 November 2017. Terkait dengan pemanggilan besok, Fredrich kembali menegaskan KPK tidak punya kewenangan memanggil kliennya. Dia menyebut pemanggilan Setya Novanto harus mendapat izin tertulis dari Presiden.






Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

13 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

46 hari lalu

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Tak semua orang yang mengajukan sebagai Justice Collaborator diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonannya.


Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

Satgas BLBI menyatakan aset milik Bank Aspac yang disita mencapai Rp 2 triliun.


Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

Satgas BLBI menyita aset obligos PT Bank Aspac di Bogor hari ini. Satu dari dua pemilik bank tersebut merupakan besar mantan Ketua DPR Setya Novanto.


Pengadilan Tolak Gugatan Besan Setya Novanto Atas Perkara Utang BLBI Rp 3,57 T

15 Mei 2022

Pengadilan Tolak Gugatan Besan Setya Novanto Atas Perkara Utang BLBI Rp 3,57 T

Kedua obligor BLBI ini menggugat Kementerian Keuangan dan meminta pengadilan menyatakan mereka bukan penanggung utang Bank Aspac.


KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

21 Maret 2022

KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

KPK melanjutkan penyidikan kasus korupsi e-KTP untuk tersangka Paulus Tannos.


KPK akan Koordinasi dengan Bareskrim soal Penyidikan TPPU Setya Novanto

12 Maret 2022

KPK akan Koordinasi dengan Bareskrim soal Penyidikan TPPU Setya Novanto

Alex mengatakan KPK perlu mengetahui tindak pidana muasal Setya Novanto yang sedang disidik Bareskrim.


Kumham Benarkan Setya Novanto Sempat Berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin

2 Maret 2022

Kumham Benarkan Setya Novanto Sempat Berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin

Dirjen Lapas membenarkan Setya Novanto sempat berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin.


KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi E-KTP

3 Februari 2022

KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi E-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.


KPK Sebut Tak Punya Akun NFT Jualan Foto Koruptor

19 Januari 2022

KPK Sebut Tak Punya Akun NFT Jualan Foto Koruptor

KPK menyatakan juga tidak pernah melakukan kegiatan bersifat komersial untuk memperoleh keuntungan, seperti membuat akun NFT.