RUU Pemilu, Demokrat Kukuh Tolak Presidential Threshold  

Reporter

Kamis, 6 Juli 2017 13:49 WIB

Anggota DPR, Benny K. Harman. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman mengatakan sikap partainya tidak berubah terkait dengan ambang batas pencalonan presiden dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT), kata dia, tidak relevan lantaran pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 dilakukan bersamaan.

Benny menuturkan Demokrat masih membuka pintu untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Ia berharap pemerintah mau mengubah sikapnya terkait dengan usulan PT di angka 20 persen. “Pemerintah mau atau tidak? Kalau enggak mau berubah usulannya, ya, berarti deadlock,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juli 2017.

Baca: Hanura Setuju RUU Pemilu Dibahas Bersama Presiden Jokowi

Bila mekanisme musyawarah sudah ditempuh, tapi tak menemui kesepakatan, Demokrat menyatakan siap isu PT diambil lewat voting. “Kami siap apa pun keputusannya,” ujarnya.

Menurut Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu itu, kalangan partai pendukung pemerintah belum semuanya setuju dengan usulan 20 persen ini. Isu PT bisa segera selesai andai pemerintah bisa melobi partai-partai koalisi agar sependapat dengan partainya. “Kalau presiden ngotot, ya, silakan, urusan kau. Lobi kau punya pendukung di DPR. Kau yang gagal, kami yang salah,” tuturnya.

Agar pembahasan ini tidak berujung pada jalan buntu, Demokrat menyarankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi berinisiatif mengumpulkan sepuluh pimpinan partai politik. “Jangan-jangan enggak ada konsepnya,” ucapnya.

Baca juga: Polemik RUU Pemilu, Ini Permintaan Fadli Zon buat Jokowi

Sebelumnya, anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai NasDem, Johnny G. Plate, mengatakan koalisi pendukung pemerintah semakin solid terkait dengan isu PT ini. Selain itu, menurut dia, partai-partai yang dulunya menolak ambang batas sudah mau berubah sikapnya.

Dalam pembahasan RUU Pemilu, selain pemerintah, partai yang mendukung PT 20 persen adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai NasDem. Sedangkan partai yang menolak PT adalah Partai Demokrat dan Partai Gerindra.

Pembahasan RUU Pemilu ditargetkan rampung pada bulan ini. Rencananya, pada 10 Juli 2017, Pansus akan mengambil keputusan tingkat I dan pada 20 Juli DPR akan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan RUU ini.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

Keputusan MKD, Ketua Fraksi Partai Demokrat tidak Temukan Pelanggaran Kode Etik oleh Ketua MPR

25 Juni 2024

Keputusan MKD, Ketua Fraksi Partai Demokrat tidak Temukan Pelanggaran Kode Etik oleh Ketua MPR

Substansi pembicaraan Ketua MPR Bamsoet seperti yang dipermasalahkan MKD DPR RI masih dalam batas kepantasan

Baca Selengkapnya

Pertimbangan MK Soal Penetapan Besaran Persentase Ambang Batas Parlemen

1 Maret 2024

Pertimbangan MK Soal Penetapan Besaran Persentase Ambang Batas Parlemen

Menurut MK, ambang batas parlemen berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang terkait dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Baca Selengkapnya

Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

10 Agustus 2023

Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

rekam jejak karier dan pendidikan Moeldoko yang selalu kalah melawan kubu AHY soal pengajuan gugatan kepengurusan Partai Demokrat

Baca Selengkapnya

Anwar Hafid Raih Gelar Doktor, Tawarkan Integrasi Nilai Religius dan Kearifan Lokal

13 April 2023

Anwar Hafid Raih Gelar Doktor, Tawarkan Integrasi Nilai Religius dan Kearifan Lokal

Agama tidak hanya hadir sebagai ritualitas pada individu, akan tetapi memiliki dampak yang jauh lebih luas

Baca Selengkapnya

Pertanyakan Motif Mahfud Md Ungkap Transaksi Mencurigakan, Anggota DPR: Dari Kesadaran atau Lagi Menari Supaya Ada yang Melamar?

29 Maret 2023

Pertanyakan Motif Mahfud Md Ungkap Transaksi Mencurigakan, Anggota DPR: Dari Kesadaran atau Lagi Menari Supaya Ada yang Melamar?

Sejumlah anggota DPR kembali mempertanyakan motif Mahfud Md mengungkapkan data soal transaksi mencurigakan.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut Benny K Harman Seperti Interogasi Pencopet Saat Bertanya ke Kepala PPATK

29 Maret 2023

Mahfud Md Sebut Benny K Harman Seperti Interogasi Pencopet Saat Bertanya ke Kepala PPATK

Mahfud Md menyatakan Benny K Harman seperti menginterogasi pencopet saat bertanya kepada Kepala PPATK dalam rapat pekan lalu.

Baca Selengkapnya

Rapat Bahas Dugaan TPPU di Kemenkeu, Benny K. Harman Singgung Baju Putih Cawapres Mahfud MD

29 Maret 2023

Rapat Bahas Dugaan TPPU di Kemenkeu, Benny K. Harman Singgung Baju Putih Cawapres Mahfud MD

Anggota Komisi III DPR Benny Kabur Harman berkisah saat Mahfud Md dikabarkan jadi cawapres Jokowi, ia dan istrinya ikut mendoakan sang menteri.

Baca Selengkapnya

Ini Bocoran Pertanyaan Benny K. Harman yang Bakal Dicecar ke Mahfud MD Besok

28 Maret 2023

Ini Bocoran Pertanyaan Benny K. Harman yang Bakal Dicecar ke Mahfud MD Besok

Anggota Komisi Hukum DPR Benny K. Harman telah menyiapkan berbagai pertanyaan untuk Mahfud MD dalam rapat dengar pendapat besok.

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Siap Buka-bukaan Soal Transaksi Rp 349 Triliun, Begini Respons Arsul Sani, Benny K. Harman, Arteria Dahlan

28 Maret 2023

Mahfud MD Siap Buka-bukaan Soal Transaksi Rp 349 Triliun, Begini Respons Arsul Sani, Benny K. Harman, Arteria Dahlan

Soal transaksi janggal yang disebut Mahfud MD senilai Rp 349 triliun di Kemenkeu terus berbuntut, begini reaksi anggota DPR antara lain Arteria Dahlan

Baca Selengkapnya

Benny K Harman Bakal Cecar Mahfud Md Seputar Motif Pernyataan Transaksi Janggal di Kemenkeu

27 Maret 2023

Benny K Harman Bakal Cecar Mahfud Md Seputar Motif Pernyataan Transaksi Janggal di Kemenkeu

Anggota Komisi Hukum DPR Benny Kabur Harman telah menyiapkan berbagai pertanyaan untuk Mahfud Md dalam rapat dengar pendapat Rabu lusa.

Baca Selengkapnya