TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menyindir Anggota Komisi III DPR Benny K. Harman dalam rapat soal transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun pada hari ini, Rabu, 29 Maret 2023. Mahfud menilai pertanyaan Benny kepada Kepala Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana pada Selasa pekan lalu, 21 Maret 2023, layaknya polisi yang sedang menginterogasi pencopet.
Dalam rapat hari ini, Mahfud mempermasalahkan pertanyaan Benny yang menginterogasi Ivan soal kewenangannya mengumumkan transaksi mencurigakan tersebut. Menurut dia, tak ada larangan untuk mengumumkan transaksi mencurigakan tersebut.
"Jadi, setiap urusan kalau tidak ada larangan itu boleh, kecuali sampai timbul hukum yang melarang. Nanti kalau di dalam hukum umum, saya katakan juga sekarang kepada Pak Benny, kok, pertanyaannya seperti polisi?" kata Mahfud.
Mahfud juga merasa pertanyaan yang dilontarkan Benny Kabur Harman kepada Ivan itu seperti menginterogasi pencopet.
"Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dihalangi sampai ada undang-undang yang melarang lebih dahulu. Ini 'kan tidak dilarang, lalu ditanya kayak copet saja, memang siapa?" tanya Mahfud.
Tak ada undang-undang yang melarang informasi itu diungkap ke publik
Mahfud juga menjawab pertanyaan Benny soal dalil hukum yang memperbolehkan dia menyampaikan informasi tersebut kepada publik. Mahfud menyatakan hal itu diperbolehkan karena tak ada undang-undang yang melarangnya.
"Tidak boleh tanya begitu harus ada konteksnya dong. Terus dia bilang boleh, kok, harus ada pasalnya? Kalau boleh, itu tidak perlu pasal. Misalnya saya tanya kepada Pak Benny boleh tidak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh, mana pasalnya? Tidak ada karena boleh. Kalau dilarang, baru ada pasalnya di mana dalilnya?" tambah Mahfud.
Selanjutnya, Benny Cecar Kepala PPATK pekan lalu
