TEMPO.CO, Jakarta - Karena tidak ingin terseret terlalu jauh dengan masalah Front Pembela Islam (FPI), jemaah Ahmadiyah Indonesia menolak berkomentar mengenai wacana pembekuan organisasi kemasyarakatan itu. Ahmad Mubarik, juru bicara Ahmadiyah, mengatakan organisasinya hanya mengurusi masalah agama dan kehidupan sosial.
"Ahmadiyah tidak masuk ke ranah hukum dan hak asasi manusia," kata Mubarik, Kamis, 16 Februari 2012. "Masalah pembekuan itu urusan pemerintah. Kami tidak mau menuntut apa-apa."
Sebagai kelompok yang pernah dikejar-kejar FPI, Ahmadiyah berharap tidak lagi diserang. "Sebagai korban kami tidak ingin dipukuli lagi," kata Mubarik. Tanpa diminta, kata dia, seharusnya pemerintah menghukum si pemukul. Tapi lagi-lagi Mubarik emoh bersikap frontal terhadap organisasi asuhan Habib Rizieq Shihab itu. "Kami tidak mau face to face mengatakan Ahmadiyah mendukung pembekuan FPI."
Selama FPI ingin melakukan yang terbaik untuk Indonesia, kata Mubarik, Ahmadiyah tidak masalah jalan beriringan dengannya.
Keberadaan FPI terancam dibekukan setelah Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat teguran keras karena ormas itu merusak kantor Kemendagri pada pertengahan Januari lalu. Kata Gamawan fauzi, Menteri Dalam Negeri, surat itu tidak langsung membekukan FPI itu. "Kalau masih melakukan, baru kita mengambil tindakan pembekuan sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1985," kata Gamawan. "Sekarang sampai pada tahap kedua, yaitu teguran keras." (Baca: Pemerintah Kaji Kemungkinan Pembekuan FPI)
Secara pribadi, Mubarik mengaku tidak setuju akan aksi kekerasan dalam organisasi. Suatu kelompok seharusnya mengambil jalur damai ketika mempertahankan pendapat. "Kalau organisasi itu melanggar hukum, apapun motif dan alasannya, harus dihukum," ujarnya.
Dalam penegakan hukum, semestinya pemerintah tidak perlu lagi menunggu tuntutan masyarakat. "Pemerintah Indonesia harus mencontoh luar negeri. Di sana organisasi yang melanggar hukum langsung ditindak tanpa menunggu pendapat publik," ujarnya.
