Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

RUU Pemilu, Demokrat Kukuh Tolak Presidential Threshold  

image-gnews
Anggota DPR, Benny K. Harman. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Anggota DPR, Benny K. Harman. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman mengatakan sikap partainya tidak berubah terkait dengan ambang batas pencalonan presiden dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT), kata dia, tidak relevan lantaran pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 dilakukan bersamaan.

Benny menuturkan Demokrat masih membuka pintu untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Ia berharap pemerintah mau mengubah sikapnya terkait dengan usulan PT di angka 20 persen. “Pemerintah mau atau tidak? Kalau enggak mau berubah usulannya, ya, berarti deadlock,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juli 2017.

Baca: Hanura Setuju RUU Pemilu Dibahas Bersama Presiden Jokowi

Bila mekanisme musyawarah sudah ditempuh, tapi tak menemui kesepakatan, Demokrat menyatakan siap isu PT diambil lewat voting. “Kami siap apa pun keputusannya,” ujarnya.

Menurut Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu itu, kalangan partai pendukung pemerintah belum semuanya setuju dengan usulan 20 persen ini. Isu PT bisa segera selesai andai pemerintah bisa melobi partai-partai koalisi agar sependapat dengan partainya. “Kalau presiden ngotot, ya, silakan, urusan kau. Lobi kau punya pendukung di DPR. Kau yang gagal, kami yang salah,” tuturnya.

Agar pembahasan ini tidak berujung pada jalan buntu, Demokrat menyarankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi berinisiatif mengumpulkan sepuluh pimpinan partai politik. “Jangan-jangan enggak ada konsepnya,” ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Polemik RUU Pemilu, Ini Permintaan Fadli Zon buat Jokowi

Sebelumnya, anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai NasDem, Johnny G. Plate, mengatakan koalisi pendukung pemerintah semakin solid terkait dengan isu PT ini. Selain itu, menurut dia, partai-partai yang dulunya menolak ambang batas sudah mau berubah sikapnya.

Dalam pembahasan RUU Pemilu, selain pemerintah, partai yang mendukung PT 20 persen adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai NasDem. Sedangkan partai yang menolak PT adalah Partai Demokrat dan Partai Gerindra.

Pembahasan RUU Pemilu ditargetkan rampung pada bulan ini. Rencananya, pada 10 Juli 2017, Pansus akan mengambil keputusan tingkat I dan pada 20 Juli DPR akan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan RUU ini.

AHMAD FAIZ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Keputusan MKD, Ketua Fraksi Partai Demokrat tidak Temukan Pelanggaran Kode Etik oleh Ketua MPR

25 Juni 2024

Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI Benny K. Harman
Keputusan MKD, Ketua Fraksi Partai Demokrat tidak Temukan Pelanggaran Kode Etik oleh Ketua MPR

Substansi pembicaraan Ketua MPR Bamsoet seperti yang dipermasalahkan MKD DPR RI masih dalam batas kepantasan


Pertimbangan MK Soal Penetapan Besaran Persentase Ambang Batas Parlemen

1 Maret 2024

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Pertimbangan MK Soal Penetapan Besaran Persentase Ambang Batas Parlemen

Menurut MK, ambang batas parlemen berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang terkait dengan proporsionalitas hasil pemilu.


Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

10 Agustus 2023

Moeldoko menyambut kedatangan redaksi Tempo.co di Kantor Staf Presiden. (Foto: TEMPO/Dimas Prasetyo)
Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

rekam jejak karier dan pendidikan Moeldoko yang selalu kalah melawan kubu AHY soal pengajuan gugatan kepengurusan Partai Demokrat


Anwar Hafid Raih Gelar Doktor, Tawarkan Integrasi Nilai Religius dan Kearifan Lokal

13 April 2023

Anwar Hafid Raih Gelar Doktor, Tawarkan Integrasi Nilai Religius dan Kearifan Lokal

Agama tidak hanya hadir sebagai ritualitas pada individu, akan tetapi memiliki dampak yang jauh lebih luas


Pertanyakan Motif Mahfud Md Ungkap Transaksi Mencurigakan, Anggota DPR: Dari Kesadaran atau Lagi Menari Supaya Ada yang Melamar?

29 Maret 2023

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Mahfud Md menyampaikan pemaparan saat menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Dalam rapat tersebut, Mahfud turut menjelaskan kepada forum agar tidak menggertaknya. Ia menyatakan bisa menggertak balik pihak-pihak yang mempertanyakan kinerjanya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pertanyakan Motif Mahfud Md Ungkap Transaksi Mencurigakan, Anggota DPR: Dari Kesadaran atau Lagi Menari Supaya Ada yang Melamar?

Sejumlah anggota DPR kembali mempertanyakan motif Mahfud Md mengungkapkan data soal transaksi mencurigakan.


Mahfud Md Sebut Benny K Harman Seperti Interogasi Pencopet Saat Bertanya ke Kepala PPATK

29 Maret 2023

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Mahfud Md menunjukkan dokumen saat menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Mahfud sempat malah menantang balik Arteria Dahlan untuk melontarkan hal serupa kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Dia menjelaskan, Budi merupakan anak buah langsung Presiden yang bertanggung jawab kepada Jokowi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mahfud Md Sebut Benny K Harman Seperti Interogasi Pencopet Saat Bertanya ke Kepala PPATK

Mahfud Md menyatakan Benny K Harman seperti menginterogasi pencopet saat bertanya kepada Kepala PPATK dalam rapat pekan lalu.


Rapat Bahas Dugaan TPPU di Kemenkeu, Benny K. Harman Singgung Baju Putih Cawapres Mahfud MD

29 Maret 2023

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Mahfud Md menunjukkan dokumen saat menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Rapat tersebut membahas polemik transaksi keuangan janggal senilai Rp349 triliun yang melibatkan Kementerian Keuangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rapat Bahas Dugaan TPPU di Kemenkeu, Benny K. Harman Singgung Baju Putih Cawapres Mahfud MD

Anggota Komisi III DPR Benny Kabur Harman berkisah saat Mahfud Md dikabarkan jadi cawapres Jokowi, ia dan istrinya ikut mendoakan sang menteri.


Ini Bocoran Pertanyaan Benny K. Harman yang Bakal Dicecar ke Mahfud MD Besok

28 Maret 2023

Anggota DPR, Benny K. Harman. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Ini Bocoran Pertanyaan Benny K. Harman yang Bakal Dicecar ke Mahfud MD Besok

Anggota Komisi Hukum DPR Benny K. Harman telah menyiapkan berbagai pertanyaan untuk Mahfud MD dalam rapat dengar pendapat besok.


Mahfud MD Siap Buka-bukaan Soal Transaksi Rp 349 Triliun, Begini Respons Arsul Sani, Benny K. Harman, Arteria Dahlan

28 Maret 2023

Sri Mulyani dan Mahfud MD. FOTO/instagram
Mahfud MD Siap Buka-bukaan Soal Transaksi Rp 349 Triliun, Begini Respons Arsul Sani, Benny K. Harman, Arteria Dahlan

Soal transaksi janggal yang disebut Mahfud MD senilai Rp 349 triliun di Kemenkeu terus berbuntut, begini reaksi anggota DPR antara lain Arteria Dahlan


Benny K Harman Bakal Cecar Mahfud Md Seputar Motif Pernyataan Transaksi Janggal di Kemenkeu

27 Maret 2023

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Benny Kabur Harman. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Benny K Harman Bakal Cecar Mahfud Md Seputar Motif Pernyataan Transaksi Janggal di Kemenkeu

Anggota Komisi Hukum DPR Benny Kabur Harman telah menyiapkan berbagai pertanyaan untuk Mahfud Md dalam rapat dengar pendapat Rabu lusa.